Menurut kajian yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, Blok Natuna D-Alpha mengandung gas alam dengan volume 222 triliun kaki kubik. Ladang gas alam tersebut dinilai merupakan yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan di dunia. Jika dieksplorasi berpotensi menyumbang penambahan sekitar 20% cadangan gas nasional Indonesia, cadangan gas alam tersebut diperkirakan tidak akan habis selama 30 tahun ke depan.
Selain itu, berdasarkan hasil identifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, potensi dari perairan Natuna dapat menghasilkan rata-rata 500 ribu ton tangkapan ikan per tahun. Berdasarkan Annex VII UNCLOS 1982 dan diperkuat keputusan Permanent Court of Arbitration tahun 2016, Indonesia memiliki hak kedaulatan untuk mengeksplorasi sumber daya alam sampai batas 200 mil di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut.
Dengan daftar kekayaan sumber daya alam mineral dan energi yang luar biasa serta ketetapan hukum internasional yang mengakui bahwa LNU merupakan bagian dari wilayah NKRI, maka negara Indonesia wajib untuk mempertahankan kedaulatannya. Sangat bisa dipahami bagaimana perilaku Tiongkok dipersepsikan sebagai ancaman bagi mayoritas masyarakat Indonesia.
Sentimen negatif yang kuat terhadap Tiongkok, secara positif dapat mendorong Pemerintah Indonesia lebih proaktif dan konsisten menjalin diplomasi internasional terutama bersama negara-negara ASEAN untuk melindungi kedaulatan wilayah NKRI.
Menurut pakar hubungan internasional, Kenneth Waltz, yang menginterpretasikan teori John Mearsheimer, berpandangan bahwa tujuan utama sebuah negara adalah untuk bertahan hidup (survive). Maka setiap negara, termasuk Indonesia, sejatinya harus menjaga kedaulatannya sekaligus mempertahankan posisinya dalam struktur internasional melalui balance of power. Pendapat ini menjadi relevan bagi Indonesia dalam menghadapi sengketa di Laut Natuna Utara (LNU).
Langkah Strategis Pemerintah Indonesia Melindungi Kedaulatannya
Indonesia memiliki alasan kuat dan jelas untuk menjaga kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara (LNU). Pemerintah menegaskan bahwa klaim Tiongkok di LNU akan dihadapi dengan respon yang penuh kebijaksanaan. Indonesia mengadopsi strategi netral dalam menghadapi gejolak di LCS, terus mengamati geopolitik yang terjadi, serta aktif melakukan diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer di wilayah NKRI.
Untuk mempertahankan kedaulatannya, Pemerintah Indonesia menempuh jalur resmi dengan mengirimkan nota diplomatik ke PBB untuk menolak klaim Tiongkok, serta mengirim nota protes kepada Tiongkok atas pelanggaran kedaulatan yang mereka lakukan. Presiden Jokowi sebagai simbol negara menunjukkan langkah tegas dengan melakukan kunjungan langsung dan menggelar rapat di KRI Imam Bonjol, di atas perairan Natuna.
Indonesia juga merespon dengan mengeluarkan peta NKRI dengan penamaan Laut Natuna Utara, dan menyusun rencana percepatan peningkatan kegiatan ekonomi di Kepulauan Natuna dengan mengundang investor asing untuk turut mengembangkan potensi di sektor migas, kelautan, dan pariwisata.
Di sisi militer, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Bakamla RI ditugaskan menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna. Latihan militer rutin dilakukan baik secara internal maupun bersama negara lain, serta peningkatan patroli teritorial menjadi komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya.
Tantangan yang dihadapi Indonesia ini tidaklah mudah. Kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok jauh lebih besar. Oleh karena itu, dibutuhkan modernisasi alutsista dan peningkatan kapasitas pasukan pertahanan RI. Kebutuhan tersebut dinilai menjadi prioritas untuk memastikan bahwa Indonesia mampu melindungi setiap jengkal wilayah NKRI di LNU. Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, pada debat calon presiden bulan Januari 2024 yang lalu terkait permasalahan di LCS.
