Integrasi Sendai Framework dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Indonesia, sebagai negara yang rawan bencana, memerlukan sistem penanggulangan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berbasis pada pengurangan risiko bencana. Dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks, prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang tercantum dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Sendai Framework) menjadi pedoman penting. Sendai Framework mengajak negara-negara untuk mengurangi kerugian akibat bencana serta membangun ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sejalan dengan tujuan global yang lebih luas, termasuk SDG 11: Sustainable Cities and Communities, yang mendorong penciptaan kota dan komunitas yang tangguh. Oleh karena itu, mengintegrasikan prinsip-prinsip Sendai dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RNPB) Indonesia menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan bangsa dalam menghadapi potensi bencana di masa depan.

Sendai Framework diluncurkan pada 2015 sebagai hasil dari konferensi internasional yang dihadiri oleh lebih dari 180 negara, yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana di seluruh dunia. Framework ini menetapkan tujuh target dan empat prioritas yang mencakup langkah-langkah preventif, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. Fokus utamanya adalah pada pengurangan risiko bencana melalui pemahaman yang lebih baik terhadap ancaman bencana serta penguatan kapasitas mitigasi dan pemulihan. Bagi Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia, integrasi Sendai Framework dalam RNPB bukan hanya penting untuk mengikuti standar internasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana lebih efektif dan berkelanjutan.

Salah satu langkah pertama yang harus diambil dalam integrasi ini adalah pemetaan dan pemahaman yang mendalam tentang risiko bencana di Indonesia. Negara dengan keragaman geografi yang tinggi dan berbagai jenis ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga erupsi gunung berapi, membutuhkan data yang akurat dan sistem informasi yang handal. Pemetaan risiko yang tepat akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan mitigasi yang lebih efektif. Dalam konteks ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan instansi terkait harus terus mengembangkan kapasitas riset dan teknologi untuk memperoleh data yang lebih baik dan terkini.

Selain itu, penguatan tata kelola dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana juga merupakan aspek penting dalam implementasi Sendai Framework. Pada tingkat nasional, koordinasi yang baik antara BNPB, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan agar respons terhadap bencana dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Hal ini sejalan dengan Prioritas Kedua dalam Sendai yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola berbasis risiko dalam setiap kebijakan pembangunan. Tata kelola berbasis risiko ini memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan mempertimbangkan potensi ancaman bencana yang ada.

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurangan risiko bencana juga menjadi salah satu pilar utama dalam Sendai Framework. Untuk itu, edukasi dan pelatihan kepada masyarakat perlu terus dilakukan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, serta pelatihan rutin bagi masyarakat umum terkait dengan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih siap dalam menghadapi bencana dan dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang efektif.

Dalam rangka memperkuat kapasitas mitigasi bencana, Sendai Framework juga menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana. Ini mencakup pembangunan rumah, fasilitas publik, dan sistem peringatan dini yang dapat meminimalisir dampak bencana. Teknologi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Penggunaan teknologi seperti drone, satelit, dan big data untuk memantau cuaca atau kerusakan infrastruktur pasca-bencana akan sangat membantu dalam mempercepat pemulihan dan meminimalkan kerugian.

Konsep "Build Back Better" dalam Sendai mengingatkan kita bahwa pemulihan pasca-bencana bukan hanya tentang mengembalikan keadaan seperti semula, tetapi juga tentang membangun kembali dengan kondisi yang lebih baik dan lebih siap menghadapi potensi risiko di masa depan. Ini mencakup pembangunan yang lebih tahan terhadap bencana, serta pengembangan sistem pertanian dan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Namun, meskipun prinsip-prinsip Sendai telah diintegrasikan dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, tantangan masih ada. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan yang ada. Selain itu, meskipun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan risiko bencana semakin meningkat, masih banyak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya langkah-langkah preventif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat harus terus dilakukan.

Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia, terutama melalui kerjasama internasional. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil mengurangi risiko bencana, serta memanfaatkan teknologi dan sumber daya internasional untuk memperkuat upaya mitigasi dan pemulihan di dalam negeri. Kerjasama ini juga dapat mendukung pencapaian tujuan SDG 11 yang bertujuan untuk menciptakan komunitas dan kota yang lebih tangguh terhadap bencana.

Secara keseluruhan, integrasi Sendai Framework dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana bukan hanya sekadar mengikuti pedoman internasional, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa Indonesia lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa depan. Dengan pendekatan berbasis pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemulihan yang lebih baik, Indonesia dapat mengurangi kerugian akibat bencana dan membangun ketahanan nasional yang lebih tangguh. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip SDG 11: Sustainable Cities and Communities.