Politik Hukum Tindak pidana : Urgensi Undang-undang Perampasan Aset di IndonesiaÂ
nama : Nur Elmi Annisa Ramadani
tanggal penulisan : 3 April 2023
Mengenai hal -hal yang  ramai dibicarakan di Indonesia mengenai perampasan aset di indonesia, dari bapak Mahfud Md metuturkan bahwa "sulit memberantas korupsi itu. tolong pak, undang-undang aset perampasan aset tolong didukung," . Dengan ini diharapkan untuk memudahkan dalam pemberantas korupsi. Â
Sebenarnya RUU ini pernah diajukan pada tahun 2021, namun diacuhkan oleh DPR. Â Sampai saat ini banyak kalangan yang mendukung mengenai RUU perampasan aset ini untuk segera disahkan.
Dalam pidatonya kemarin yang bertepatan pada hari anti korupsi,Bapak Jokowi menyampaikan bahwasanya naskah RUU tersebut sudah diajukan dan diterima oleh DPR. RUU perampasan aset sudah masuk dalam prolegnas 2023.
Semula, pemerintah mengajukan 2 RUU. Yang pertama tentang RUU perampasan aset dan yang kedua mengenai RUU pembatasan pembelanjaan uang kartal. Namun yang dibahas DPR hanyalah mengenai RUU perampasan aset saja.Â
Menurut komisi III DPR,  Bapak  Bambam Wuryanto alias Bambang Pacul  dalam pembuatan RUU ini bisa gol  apabila ketua umum partai menyetujui. Dia yakin bahwasanya RUU perampasan aset ini akan disetujui oleh DPR dari pada mengenai RUU pembatasan pembelanjaan uang kartalÂ
Dari segi urgensi undang-undang perampasan aset dlihat dari 3 faktor mekanisme, yang pertama mekanisme Ratifikasi UNCAC ,Perkembangan jenis Tindak Pidana Motif Ekonomi, dan mekanisme yang belum memadai.Â
penerapan sistem perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata dalam bendanya dinilai cukup efektif untuk menekan tindak pidana yang bermotif ekonomi atau yang melibatkan dana yang dibilang cukup besar.
perampasan aset yang diambil oleh negara adalah barang atau hasil dari tindak pidana ini. perampasan bisa berupa benda atau ganti rugi yang jumlahnya sesuai dengan harga dari barang tersebut. biasanya uang ini digunakan untuk kebutuhan sosial dan ini bentuk ganti rugi negara.
