Baru-baru ini, Laporan Sintesis diterbitkan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) atas Laporan Penilaian Keenam. Laporan tersebut berisikan, pengingat terkait pemanasan global yang telah mencapai 1,1 derajat celcius dan akan terus mengalami kenaikan hingga melampaui batas 1,5 derajat celcius, jika tidak ada penurunan drastis pada emisi gas rumah kaca (GRK). Bagi banyak negara, perubahan iklim telah terlihat dan seringkali melanda masyarakat yang paling rentan.
Masyarakat Indonesia semakin khawatir akan dampak perubahan iklim yang terjadi ke depannya. Namun ini tidak diringi dengan penyebaran pengetahuan tentang lingkungan dan perubahan iklim yang merata.Â
Berdasarkan Penelitian dari Yale Program on Climate Change Communication, hannya dua pertiga dari 1.178 responden Indonesia mengaku hanya tahu sedikit atau belum pernah mendengar tentang perubahan iklim. Ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat beberapa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Kegiatan diseminasi pengetahuan perlu dilaksanakan dengan baik untuk melengkapi kerangka peraturan perubahan iklim yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, seperti target Nationally Determined Contribution (NDC) yang diperbarui dan net zero emission untuk tahun 2045 yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Filantropi dan yayasan adalah salah satu kelompok pemangku kepentingan utama yang dapat memperkuat pesan tentang risiko terkait perubahan iklim. meski tidak mudah menjadi pionir dalam aksi iklim, filantropi memainkan peran penting dalam respons dunia terhadap perubahan iklim dengan menargetkan geografi, industri, dan masyarakat tertentu yang paling membutuhkan dukungan sehingga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan sistem iklim.
Lanskap filantropi di Indonesia sejauh ini terkait erat dengan aspek sosial dan budayanya. Dalam beberapa tahun terakhir, filantropi dan yayasan di Indonesia sudah berupaya untuk menyelaraskan strategi mereka dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk penyebab lingkungan dan perubahan iklim. Namun hanya 19% filantropi di Indonesia yang telah menjalankan program terkait iklim, dan mayoritas dari mereka mendukung kesehatan dan pendidikan, berdasarkan Filantropi Indonesia 2022.
"Laporan IPCC baru-baru ini memperjelas bahwa kita memerlukan tindakan segera dan nyata untuk melakukan perubahan apapun dalam mengurangi krisis iklim. Salah satu caranya adalah memperkuat regulasi yang akan mendorong terobosan-terobosan yang signifikan." ujar Riki Frindos, Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI.
Guntur Sutiyono, Indonesia Country Lead Climateworks Center, juga menambahkan, "Lembaga filantropi perlu memprioritaskan program dan kegiatan terkait krisis iklim, serta mengambil peran dalam mengatasi dampak perubahan iklim."
Filantropi perlu menjadi bagian dari momentum perubahan iklim dan membangun pengetahuan tentang apa itu perubahan iklim, risiko iklim apa yang mereka hadapi, dan apa relevansi perubahan iklim dengan program mereka yang ada.
