Implikasi Pemerintah dalam Kebijakan Impor Beras

Awal tahun 2023, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kebijakan pemerintah atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite. Hal tersebut tentu saja berdampak pada masyarakat, dikarenakan jumlah kendaraan di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Menurut data Korps Lalu Lintas Polri, angka kendaraan bermotor yang teregistrasi per 3 Januari 2023 mencapai 152.565.905 unit (CNNIndonesia.com, 2023). Pada tahun yang sama, kembali muncul isu-isu terkait kenaikan harga bahan pokok masyarakat yaitu beras.

Indonesia adalah salah satu negara yang mengonsumsi beras ketiga terbesar di dunia, yaitu sekitar 37.400 metrik ton. Sekitar 77 persen petani di Indonesia menanam padi. Indonesia juga merupakan penduduk terpadat keempat di dunia, dimana beras merupakan tanaman pangan terpenting (Liputan6.com, 2022). Angka tersebut tentu bisa menginterpretasikan sejauh mana urgensi konsumsi beras di Indonesia. Beras merupakan kebutuhan pokok semua penduduk yang tidak memandang status sosial dan ekonominya.

Pada rakernas IV PDI Perjuangan yang diadakan di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada tanggal 30 September 2023, Presiden Joko Widodo mengungkapkan isu penting terkait situasi bahan pangan global. Beliau menjelaskan saat ini sudah ada 22 negara yang mengambil tindakan drastis dengan menghentikan kebijakan ekspor berbagai bahan pangan, termasuk beras. Inilah salah satu penyebab harga beras naik dan tercatat sebagai situasi inflasi beras terparah sejak lima tahun terakhir di Indonesia. (Liputan6.com, 2023)

Menurut para ahli, ada beberapa faktor yang berperan. Salah satunya adalah keputusan beberapa negara untuk berhenti mengekspor beras untuk amankan stok pangan mereka. Selain itu, ada fenomena cuaca El Nino yang mempengaruhi hasil panen secara luas di seluruh dunia, khususnya Indonesia. (Liputan6.com, 2023)

Penahanan ekspor beberapa negara adalah dampak dari ancaman El Nino yang mengganggu pola cuaca dan mengancam hasil panen di berbagai belahan dunia. Ancaman El Nino ini berpotensi memberikan dampak kerugian bagi para petani, sehingga penting bagi para petani di Indonesia untuk memiliki kesiapan terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi sektor pertanian.

Kenaikan harga beras di musim gadu, dari Juni hingga September, umumnya karena saat itu persediaan beras dari panen sebelumnya mulai menipis. Ini adalah hal yang wajar. Akan tetapi, per tanggal 5 Oktober 2023, harga beras masih tinggi, bahkan melebihi harga eceran tertinggi (HET). (Liputan6.com, 2023)

Pemerintah Indonesia, dalam menghadapi kondisi ini memutuskan untuk melakukan impor beras. Presiden Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga cadangan beras nasional. (Liputan6.com, 2023) Namun, dalam beberapa sudut pandang lain, keputusan pemerintah ini dinilai problematik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, Indonesia sepanjang tahun ini hingga September 2023 sudah mengimpor beras mencapai 1,79 juta ton. Data impor beras BPS ini mencakup impor beras jenis khusus, premium, medium, konsumsi hingga beras pecah. Nilai impor beras pada Januari - September 2023 mencapai 980,44 juta dolar AS. Beliau menjelaskan, terdapat sejumlah negara yang mengekspor beras ke Indonesia, antara lain Thailand, Vietnam, dan India. Negara asal terbesar selama Januari - September 2023 adalah Thailand sekitar 466,5 juta dolar AS, Vietnam sebesar 456,4 juta dolar AS, dan terakhir ketiga terbesar yaitu India sekitar 31,9 juta dolar AS. (Republika.co.id, 2023)

Kenaikan harga beras yang terjadi saat ini berdampak juga pada kenaikan bahan pokok lainnya, seperti gula, bawang merah, cabai merah, daging sapi, telur, hingga minyak goreng dan tepung. (CNBCIndonesia.com, 2023). Hal ini tentu bisa menjadi pemicu keluhan masyarakat, ditengah banyak juga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Sumber: Liputan6.com

Kenaikan harga kebutuhan pokok di tahun 2023 ini menjadi salah satu keresahan bagi masyarakat. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menjabarkan, harga beras terus meningkat di pekan ketiga bulan Oktober 2023 ke Rp13.852 per kg. (CNBCIndonesia.com, 2023)

Tercatat, kenaikan harga beras terjadi di 283 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Di mana, harga beras tertinggi dilaporkan terjadi di Papua dengan Rp17.438 per kg, sedangkan harga terendah terjadi di pulau Jawa dengan harga Rp12.734 per kg. Harga tersebut adalah rata-rata wilayah pada pekan ketiga bulan Oktober 2023. (CNBCIndonesia.com, 2023)

Penanganan Pemerintah dalam mengatasi penurunan stok pangan yaitu dengan melakukan impor. Hal ini dinilai problematik karena impor beras yang dilakukan Indonesia cukup banyak, mengingat bahwa Indonesia sendiri adalah negara agraris yang juga memproduksi beras.

Setiap negara penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi spesifik ketika mengevaluasi kegiatan impor. Keputusan terkait impor beras harus memperhatikan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekonomi lokal.

Namun saat ini, pemerintah dinilai gagal dalam meningkatkan produksi beras dan mengendalikan harga beras. Kebijakan impor yang terus-menerus merupakan indikasi dari penurunan pertumbuhan dalam sektor pertanian.

Adanya impor besar-besaran di tahun 2023 ini dapat memberikan dampak negatif pada harga gabah petani di tahun depan. Tercatat bahwa harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani diperkirakan akan terus turun pada awal 2024. Bahkan, pada panen raya musim tanam I-2024, harga GKP diperkirakan bisa di bawah biaya produksi Rp5.667 per kilogram dan harga pembelian pemerintah Rp5.000 per kilogram. Penyebab utamanya yaitu impor besar-besaran. (Kompas.id, 2023)

Berpengaruhnya impor pada harga gabah secara langsung juga berdampak pada pendapatan para petani lokal. Kesejahteraan petani tentu menjadi terancam, karena pemerintah sedikit demi sedikit menggantikan produk lokal dengan impor. Selain itu, kegiatan impor memberikan efek ketergantungan terhadap produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri.

Kebijakan-kebijakan ekonomi nasional, masih belum bisa mencerminkan nilai pancasila yang sesungguhnya. Hal tersebut ditegaskan oleh seorang ekonom yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., dalam diskusi Great Thinker Seri Ekonomi "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Basis Ekonomi Pancasila": Belajar dari Prof. Dr. Mubyarto, di Sekolah Pascasarjana UGM. Beliau memaparkan, banyak kebijakan negara yang arahnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atau pilar-pilar ekonomi Pancasila, seperti kebijakan impor beras, kenaikan harga BBM, rekapitulasi perbankan, utang luar negeri, praktik mark-up dan korupsi yang meluas di pemerintahan. Menurut Edy, naif mengharapkan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dilakukan oleh masyarakat luas jika kebijakan pemerintah dan para petinggi menyimpanginya. Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila tidak dapat dilepaskan dari penegakan perundangan yang berlaku, yang juga bersumber dari Pancasila. (ugm.ac.id, 2011)

Pancasila bagi sebagian masyarakat baru mempengaruhi pola perasaan (pattern of feeling) dan pola pikir (pattern of thinking), tetapi belum sampai kepada perilaku keseharian atau pola tindakan (pattern of action), sehingga wajar jika banyak kasus dan kebijakan yang masih belum sejalan dengan prinsip dasar Pancasila itu sendiri.

Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia, dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perekonomian. Keterkaitan antara sila keempat dan sistem ekonomi Pancasila, dalam kegiatan impor yang terjadi saat ini seharusnya melibatkan pemberdayaan rakyat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses-proses tersebut. Contoh hal dalam kajian studi kasus ini, masyarakat memiliki peranan penting dalam proses impor beras yang memberikan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat. Keputusan impor yang dilakukan pemerintah juga memberikan dampak negatif baru, yaitu menyebabkan kemungkinan penurunan harga beras lokal atau mengurangi daya saing produk beras dalam negeri.

Dari sudut pandang penulis, penulis menyimpulkan bahwa impor beras dapat membuat suatu negara lebih tergantung pada pasokan dari luar negeri. Ketergantungan ini dapat menjadi risiko terjadi gangguan dalam pasokan global. Impor beras berdampak pada kedaulatan pangan suatu negara. Jika negara bergantung pada impor beras, maka kemampuannya untuk mengendalikan pasokan dan harga beras lokal menjadi terbatas.

Adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan impor belum menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat. Kondisi pemerintah saat ini yang terus menerus melakukan impor beras  dapat memengaruhi ekonomi lokal dan masyarakat. Lapangan kerja dan pendapatan para petani akan menurun. Hal tersebut akan otomatis mengganggu kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan impor ini memiliki keterkaitan dengan makna Pancasila, khususnya sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berarti menekankan kepemilikan dan pengendalian dengan memastikan bahwa kebijakan impor yang dilakukan pemerintah tetap mendukung ekonomi kerakyatan dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para petani lokal.

Adapun beberapa saran dari penulis terkait topik tersebut yaitu:

• Perlunya kebijakan Pemerintah dalam melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara seperti; 1) Peningkatan produksi padi dengan memfasilitasi para petani berupa insentif subsidi pupuk, benih, dan alat pertanian yang memadai, 2) Diversifikasi tanaman pangan selain beras, contohnya jagung, ubi, kentang, dan sayuran, dll.
• Perlunya edukasi dan perencanaan yang ketat dari Pemerintah terhadap para petani dalam melakukan produksi pertanian dan prediksi terhadap kondisi cuaca.
• Perlunya Pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan impor yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan para petani lokal.

Referensi:

CNBCIndonesia.com. (2023, November 6). Harga Beras Hari Ini Naik Lagi, Gula Tembus Rp16.000/Kg.

CNBCIndonesia.com. (2023, Oktober 23). Harga Beras Masih Terus Naik, Ternyata Ini Penyebabnya.

CNNIndonesia.com. (2023, Januari 5). Jumlah Kendaraan Januari 2023: Lebih Setengah Populasi Warga Indonesia.

Indonesia, C. (2023, Januari 5). Jumlah Kendaraan Januari 2023: Lebih Setengah Populasi Warga Indonesia.

Kompas.com. (2022, Mei 18). Sistem Ekonomi Pancasila: Pengertian, Prinsip dan Ciri-cirinya.

Kompas.id. (2023, November 7). Hati-hati, "Banjir" Beras Impor Bisa Tekan Harga Gabah Petani Tahun Depan.

Liputan6.com. (2022, Mei 29). 5 Negara Paling Banyak Konsumsi Nasi, Indonesia Posisi Berapa?

Liputan6.com. (2023, Oktober 5). Penyebab Harga Beras Naik 2023, Begini Penanganan Pemerintah.

Republika.co.id. (2023, Oktober 16). Impor Beras Indonesia Capai 1,79 Juta Ton, Paling Banyak dari Thailand.

ugm.ac.id. (2011, Maret 25). Perilaku Ekonomi Masyarakat dan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Masih Menyimpang dari Nilai Pancasila.