Pentingnya Kode Etik Hakim dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, karena untuk menjaga stabilitas sosial dan politik agar terciptanya rasa aman, dan adanya kepastian hukum. Tidak hanya itu, pentingnya kepercayaan masyarakat juga untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, melindungi hak-hak warga negara, dan juga mengatur konflik dan sengketa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini juga ada beberapa manfaat pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Diantaranya yaitu, masyarakat merasa aman, kemudian juga mengurangi konflik dan kekerasan, dan lain sebagainya.

Jika kita sebagai lembaga peradilan atau para penegak hukum kehilangan kepercayaan masyarakat maka kita akan kehilangan kestabilan sosial dan politik, konflik dan kekerasan juga semakin meningkat, dan juga bisa terjadi kerusakan reputasi negara. Dari banyaknya penegak hukum, bisa kita ambil yaitu etika seorang hakim. Yang dimana, hakim juga bisa melakukan pelanggaran kode etika seorang hakim yang membuat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang terhadap hakim. Beberapa faktor penyebabnya juga sudah sering terjadi, seperti korupsi yang dilakukan hakim melalui penerimaan suap, gratifikasi, ataupun penerimaan hadiah yang tidak pantas. Faktor lainnya juga karena penyalahgunaan wewenang yang dimana, hakim menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini juga bisa menjadi dampak untuk hakim karena hakim dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat, kemudian juga dapat terjadi kerusakan reputasi yang dimana lembaga peradilan dianggap tidak profesional, kemudian juga dapat terjadi konflik karena masyarakat merasa tidak puas dengan hasil peradilan. Hal ini juga dapat mengakibatkan pengaruh negatif, karena membuat masyarakat kehilangan harapan akan keadilan.

Kode etik hakim sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kode etik hakim adalah seperangkat norma yang harus diikuti oleh hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Kode etik ini berlaku  baik dalam tugas yudisial maupun dalam pergaulan di dalam dan di luar institusi. Dalam kode etik hakim, hakim juga mempunyai prinsip utama sebagai seorang hakim. Yaitu, hakim harus bertindak adil dan tidak memihak, Halim juga harus bebas dari tekanan dan pengaruh luar, hakim harus memiliki karakter yang baik, hakim juga harus menegakkan keadilan dan kesetaraan. Selain itu, hakim juga mempunyai prinsip pelaksanaan diantaranya, hakim harus bertanggung jawab atas tindakannya, hakim juga terus menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Jika hakim bisa melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dengan baik dan benar, maka masyarakat juga akan mempercayai hakim dan lembaga hukum lainnya. Karena hakim juga merupakan peran yang sangat penting dalam memecahkan sebuah kasus di pengadilan. Hakim juga mempunyai beberapa sumber kode etik hakim diantaranya yaitu, dari sumber hukum kode etik hakim melalui Undang-Undang Hukum Acara (UUHA) No.48 Tahun 2009, Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) No. 14 Tahun 1985, Peraturan Mahkamah Agung RI No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Hakim. Dan beberapa kode etik hakim yaitu Kode Etik Hakim Indonesia (KEHI), Kode Etik Profesi Hakim (KEPH), dan Kode Etik Perilaku Hakim (KEPH).  Dalam hal ini, kode etik hakim sangat penting karena untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memastikan pengambilan keputusan yang tepat, tidak hanya itu, kode etik ini juga berfungsi sebagai pedoman perilaku dan etika, sebagai pengawasan dan akuntabilitas, sebagai pendidikan dan pelatihan, sebagai pembangunan budaya hukum yang baik. Kerjasama dengan lembaga masyarakat sipil sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan kode etik hakim karena, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kode etik hakim, membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pelanggaran etika. Dengan ini juga memiliki manfaat dalam bekerjasama yaitu, untuk peningkatan pengawasan dan evaluasi, pembangunan kapasitas dan pelatihan hakim, peningkatan kesadaran etika dan integritas, membangun jaringan dan kerjasama antar lembaga. 

Dengan mematuhi prinsip-prinsip seperti integritas, independensi, imparsialitas, profesionalisme, dan akuntabilitas, hakim dapat menjaga martabat profesi serta memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat adil dan berdasarkan hukum. Hal ini penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sehingga keadilan dan supremasi hukum dapat terwujud. Pentingnya penerapan kode etik dalam praktik peradilan adalah bahwa kode etik menjadi pedoman bagi hakim untuk menjalankan keadilan, profesionalisme, dan keadilan. Implementasi ini menjaga independensi peradilan, mencegah izin, dan memastikan proses hukum yang transparan. Dengan demikian, kode etik berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mewujudkan supremasi hukum yang adil. Selain itu, penerapan kode etik juga memastikan hakim bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, sehingga tercipta akuntabilitas dalam proses peradilan. Dengan mematuhi kode etik, hakim dapat menghindari konflik kepentingan dan menjaga netralitas, yang merupakan dasar dari keadilan yang sejati. Secara keseluruhan, kode etik dalam praktik pendanaan menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang dipercaya, dihormati, dan berorientasi pada keadilan. Tantangan dan solusi dalam meningkatkan cakupannya adalah bahwa tantangan utama meliputi kurangnya kesadaran, pengawasan yang lemah, resistensi terhadap perubahan, serta adanya tekanan eksternal seperti korupsi atau konflik kepentingan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan solusi berupa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi, peningkatan transparansi, serta pemberian insentif untuk perilaku yang patuh. Selain itu, solusi yang berorientasi pada kolaborasi antara pihak-pihak terkait juga penting, seperti keterlibatan masyarakat, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan. Penerapan teknologi, seperti sistem digital untuk memonitor dan mengaudit kepatuhan, juga dapat menjadi cara efektif untuk meminimalkan pelanggaran. Dengan mengatasi tantangan dan mengimplementasikan solusi tersebut, persaingan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, yang tidak hanya memperbaiki tata kelola tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi terkait. Dan dengan demikian, harapannya masyarakat tau akan tentang kode etik hakim, dan harapannya untuk para hakim atau lembaga penegak hukum untuk tetap mematuhi dan melaksanakan dengan baik kode etik hakim agar terciptanya kerjasama yang baik dan timbulnya rasa kepercayaan masyarakat tanpa menguranginya.