Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Sejak zaman kolonial hingga saat ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan standar kesehatan di Indonesia, mulai dari perbaikan infrastruktur sanitasi hingga program nasional.
Sistem kesehatan di Indonesia pada masa kolonial dimulai pada abad ke-19. Pada awalnya, perhatian terhadap kesehatan penduduk pribumi hanya bersifat responsif dan terbatas, hanya fokus pada pencegahan penyakit menular, seperti cacar dan korela. Kebijakan kesehatan yang diterapkan lebih banyak untuk kepentingan militer dan untuk melindungi para penjajah dari penyakit yang ada di kalangan penduduk lokal.
Pada tahun 1906 hingga 1930-an, terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan kesehatan kolonial. Pemerintah Belanda mulai membentuk lembaga-lembaga kesehatan yang bertugas mengurus masalah kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat pribumi masih sangat terbatas dan sering kali diskriminatif. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial mulai memperkenalkan konsep hidup bersih sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, yang juga berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja yang sehat untuk mendukung produktivitas kerja.
Memasuki era kemerdekaan, perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia adalah dengan diperkenalkannya Bandung Plan tahun 1951 oleh dr. Y. Leimena dan dr. Patah. Konsep ini memperkenalkan cara pemulihan sakit (kuratif) dan upaya pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat serta lembaga-lembaga kesehatan yang sudah ada. Hasilnya, pada tahun 1956 dibentuk "Proyek Bekasi" di Lemah Abang sebagai contoh atau model pelayanan, pelatihan serta pengelolaan program kesehatan masyarakat pedesaan di Indonesia.
Pada tahun 1980-an, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan penyakit menular seperti malaria, TBC, dan polio. Melalui program-program imunisasi massal, Indonesia berhasil mengurangi prevalensi penyakit-penyakit tersebut secara signifikan. Program ini melibatkan pemberian vaksin kepada anak-anak di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular. Â Pada tahun 2014, Indonesia dinyatakan bebas polio oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian penyakit menular oleh kesehatan masyarakat melalui program imunisasi telah berhasil mengurangi prevalensi penyakit polio di Indonesia.
 Upaya kesehatan masyarakat selanjutnya adalah asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan resmi bertransformasi dari PT Askes setelah dilakukan perubahan status dan struktur organisasi. BPJS Kesehatan bertugas untuk menjamin agar pesertanya memperoleh manfaat dari pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dari negara.
Pada tahun 2019, terjadi wabah besar yang melanda dunia, salah satunya di Indonesia. Peran tenaga kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai upaya pencegahan. Masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan melalui penyuluhan dan partisipasi dalam program kesehatan. Komunikasi risiko dan edukasi menjadi kunci dalam membantu masyarakat memahami pola-pola promotif dan preventif COVID-19.
Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan seiring dengan peningkatan kebijakan, program, dan infrastruktur kesehatan. Upaya pemerintah, seperti perluasan akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembangunan fasilitas kesehatan, serta peningkatan edukasi kesehatan kepada masyarakat, menjadi dasar mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Kesehatan masyarakat menjadi jembatan sebagai upaya mendorong program kesehatan yang berkelanjutan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatannya.
Kata Kunci: Kesehatan, Masyarakat, Perkembangan
DAFTAR PUSTAKA
Redaksi. 2021. Sejarah Singkat Kesehatan Masyarakat di Indonesia. https://rumahcemara.or.id/book/sejarah-singkat-kesehatan-masyarakat-di-indonesia [online]. (diakses tanggal 5 September 2024).
