Mohon tunggu...
Annisa HaagiSoraya
Annisa HaagiSoraya Mohon Tunggu... Freelancer - Icha

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Jember

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Lokasi yang Tepat sebagai Ibu Kota Baru (Kalimantan Timur)

8 September 2019   14:25 Diperbarui: 8 September 2019   14:34 143
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Negara Indonesia merupakan Negara yang berada di Asia Tenggara dan dilintasi garis khatulistiwa juga berada tepat di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia dikenal sebagai Negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, angka yang tidak sedikit untuk jumlah pulau yang ada dalam satu Negara. Dengan banyaknya pulau yang ada tersebut, Indonesia juga merupakan Negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Tentang batas-batas Negara, Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Papua Nugini di Pulau Papua, berbatasan dengan Timor Leste di Pulau Timor.

Selain itu, memiliki Negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Australia, dan juga wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Negara yang dikenal dengan kekayaan budayanya yang memiliki berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama pada tiap daerahnya mulai dari ujung Aceh hingga Merauke di Papua. Memiliki penduduk yang padat dan juga wilayah yang sangat luas tentunya Negara Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua pada kelas dunia. Sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan yang telah diatur sesuai dengan penggunan dan peruntukannya.

Saat ini, ibu kota masih berada di Pulau Jawa tepatnya Jakarta dan akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Pada masa penetapan ibu kota berada di Jakarta, jumlah penduduk yang ada di Jakarta melonjak drastis. Tidak dapat dipungkiri, segala sesuatu yang diperlukan tentunya akan berada pada pusat ibu kota seperti pada pusat pemerintahan yang seluruhnya hampir berpusat pada ibu kota Jakarta. Dengan begitu, masyarakat akan berbondong-bondong datang di ibu kota guna untuk memperbaiki hidup yang lebih baik.

Saat awal penetapan ibu kota tentunya  membutuhkan tenaga kerja pemerintahan yang tidak sedikit sehingga sangat membludak penduduk di Jakarta pada saat itu dan hingga saat ini pun semakin bertambah. Dengan begitu, pemerintas langsung bergerak cepat dalam membangun proyek-proyek besar seperti membangun pemukiman, dan juga mempercepat mengembangkan pusat-pusat bisnis kota. Kepadatan penduduk inilah yang merupakan salah satu masalah  serius yang terjadi pada titik ibu kota Jakarta.

Saat ini banyak masalah yang terjadi di Jakarta seperti yang umum diketahui yaitu banjir, kemacetan lalu lintas, juga minimnya transportasi umum yang memadai. Dengan banyaknya bangunan-bangunan gedung yang ada, maka berakibat pada penyalah gunaan peruntukan lahan yang telah menghabiskan persediaan ruang terbuka seperti taman kota sehingga menambah stress masyarakat yang ada di sana. Penggusuran lahan usaha informal oleh pemerintah juga merupakan penyebab tingkat kemiskinan yang ada di ibu kota Jakarta.

Bayangkan saja, seluruh kegiatan saat ini bertitik pusat di Jakarta mulai dari pusat pemerintahan hingga pusat bisnis local. Beban pada fungsi pelayanan dan kelayakan di Jakarta sudah semakin tidak optimal dikarenakan masalah-masalah serius seperti penyimpangan tata ruang, banjir, dan kemacetan lalu lintas yang semua merupakan masalah umum dan bahkan berulang kali sering terjadi. Saat ini, kontribusi ekonomi yang terbesar berada di pulau jawa sebesar 58,49 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, sementara ekonomi pada pulau-pulau lainnya sangat tertinggal. Ini lah penyebab tidak merata-nya perekonomian di Indonesia sehingga menjadi salah satu pertimbangan akan pemindahan ibu kota.

Rupanya wacana pemindahan ibu kota Negara kembali muncul dan menimbulkan pro kontra meskipun hal ini bukanlah isu hangat yang terjadi. Saat ini pemindahan ibu kota dilontarkan langsung oleh Presiden Joko Widodo karena alas an-alasan tertentu. Isu pembahasan wacana pemindahan ibu kota ini telah terjadi mulai dari masa pemerintahan presiden pertama yaitu Soekarno, kemudian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menjadi pembahasan. Presiden Joko Widodo menetapkan Pulau Kalimantan sebagai tempatnya.

Provinsi Kalimantan Timur resmi ditunjuk menjadi Ibu Kota Indonesia baru oleh Presiden Joko Widodo karena menurutnya lokasi tersebut sangat layak untuk menggantikan Jakarata. Saat ini, kondisi Jakarta sebagai ibu kota Negara dirasa sudah semakin tidak nyaman sehingga Presiden Joko Widodo melihat bahwa perlunya mengkaji sangat serius wacana pemindahan ibu kota. Presiden juga menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota saat ini telah mendesak, dengan pertimbangan beban yang ada di Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis semakin sangat berat.

Pemilihan lokasi di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya pada Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tidak langsung ditentukan begitu saja. Pemilihan lokasi tersebut telah dipikirkan secara matang setelah melakukan pengkajian selama tiga tahun belakangan ini. Keamanan dan juga minimnya bencana yang ada pada lokasi tersebut merupakan alasan terpilihnya lokasi ibu kota ini. Untuk melakukan pemindahan ibu kota mulai dari nol tentunya harus melalui persiapan yang matangdan detail, baik dari sisi pemilihan lokasi, kesiapan kebutuhan infrastruktur, maupun pembiayaannya.

Tentunya, pada pemilihan lokasi ibu kota harus sesuai dengan memperhatikan aspek geopolitik dan juga geostrategic. Pada pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa fasilitas infrastruktur di Kalimantan Timur relative lengkap. Alasan yang paling mendasar pada wacana pemindahan ibu kota yaitu jumlah penduduk yang setiap tahun semakin bertambah dan juga ditambah lagi dengan adanya pendatang yang tertarik untuk datang dan menetap di Jakarta. Kondisi yang sudah terlalu padat, kemacetan lalu lintas yang terlanjur parah ditambah lagi masalah lingkungan seperti polusi air dan udara harus segeraa tertangani. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu concern utama dalam menentukan lokasi pemindahan ibu kota. Berdasarkan data Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016 mengatakan bahwaPulau Jawa telah mengalami krisis air yang cukup parah. Jika dilihat dari cadangan air bersih di Pulau Jawa saat ini hanya mencapai 20% dari kebutuhan membuat kuat akan rekomendasi pemindahan ibu koa berada pada luar Jawa.

Sebelum presiden Joko Widodo memberikan keputusan pada lokasi pemindahan ibu kota, sebenarnya Bappenas telah memberikan sinyal kuat untuk pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan Timur. Menurut rudy Soeprihadi selaku Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas menganggap bahwa Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kriteria yang sesuai dengan skema dan kelayakan ibu kota.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun