POLICY BRIEF - Revitalisasi Ekonomi Sektor Publik Di Lampung: Jalan Menuju Pembangunan Inklusif

Kelemahan:

• Risiko ketergantungan pemerintah pada sektor swasta, yang dapat mengurangi kontrol terhadap layanan publik.
• Potensi konflik kepentingan jika regulasi tidak dirancang dengan transparansi.

Referensi:

Alvionita, V., Darmastuti, A., Cahyadi, R., & Makhya, S. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1), 114-141.

Badan Pusat Statistik. (2024). Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2023 tumbuh 4,55 persen. Retrieved from https://lampung.bps.go.id

Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Mei 2023. Diakses dari https://www.bi.go.id

DJPB Kementerian Keuangan. (2020). Kinerja fiskal regional Provinsi Lampung triwulan I tahun 2020. Dari https://djpb.kemenkeu.go.id 

Pemerintah Provinsi Lampung. (2024). Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Provinsi Lampung meningkat, Pemprov terima insentif fiskal. Diakses dari https://ppid.lampungprov.go.id

Ramadhan, S., Murti, R. P. W., & Kustiwan, I. (2024). INFORMAL CITY: PARADIGMA BARU MENUJU KOTA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN. SPACE, 11(2).

Juhro, S. M., & Ridwan, M. H. (2021). Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal.