Menurut Thahir (2020:18), kepercayaan publik adalah keyakinan masyarakat untuk percaya (trust) terhadap kekuasaan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan menurut Wahyuningsih (2011:37) kepercayaan publik adalah kepercayaan warga negara terhadap negara dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kedalaman lembaga, kebijakan dan pejabatnya.
Tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap birokrasi memainkan peran penting dalam membangun fondasi pemerintahan yang sukses. Kepercayaan ini bukan hanya sekedar nilai tambah, tetapi juga merupakan pilar utama yang menentukan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan tidak merusak kepercayaan ini adalah kewajiban mutlak. Hal ini dikarenakan kepercayaan mencerminkan ekspektasi terhadap hasil positif dan negatif yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan individu untuk memberikan atau tidak memberikan kepercayaannya kepada birokrasi.
Menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi merupakan hal yang sangat strategis, karena mencerminkan dinamika hubungan antara institusi pemerintah dengan warganya. Jika terdeteksi bahwa tingkat kepercayaan rendah, hal ini tidak hanya mencirikan ketidakpercayaan, tetapi juga dapat dianggap sebagai sinyal adanya ketidaksepahaman antara birokrasi dan masyarakat. Jika ketidakpercayaan dibiarkan terus berlanjut, birokrasi akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan dukungan publik, yang pada gilirannya dapat merusak efektivitas dan dampak positif yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
Menurut Robinson (1996), kepercayaan mencakup harapan, asumsi, atau keyakinan seseorang mengenai kemungkinan tindakan positif di masa depan dari orang lain, sedangkan menurut Khan (2016; 2), ketidakpercayaan dapat memicu resistensi terhadap peraturan atau kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Ada beberapa faktor yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, seperti korupsi dan pungutan liar, kebijakan yang tidak berkualitas, penyalahgunaan wewenang oleh sebagian pemerintah, pelayanan publik yang tidak memadai, dan ketidaksesuaian sistem pemerintahan dengan fungsinya.
Masyarakat akan sulit mempercayai pemerintah jika kebijakan yang diterapkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kesejahteraan, mengingat kebijakan yang merugikan masyarakat sejalan dengan tujuan tersebut.
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, peningkatan kinerja pemerintah perlu diwujudkan agar masyarakat semakin yakin dan percaya terhadap kemampuan dan integritas pemerintah.
Peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, dan komunikasi yang efektif dari pemerintah akan menjadi langkah kunci untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dapat tumbuh dan menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan bersama.
Selain itu, membuka saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Bersikap responsif terhadap umpan balik dan kritik dari masyarakat juga merupakan kunci untuk memperkuat kepercayaan. Dengan demikian, menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan inklusif akan mendukung upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan yang berkelanjutan.
Penulis,
Annisa Amanny Nasyiah dan Dhea Liana Putri
