Politik Identitas sebagai Ancaman Demokrasi Indonesia Menjelang Pemilu 2024

Politik identitas dapat menghambat proses demokrasi karena memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam pemilu. Menurut Anam (2019), politik identitas dapat mengancam demokrasi di Indonesia. Ketika identitas suku, agama, ras, atau antargolongan dijadikan sebagai fokus utama dalam kampanye politik, hal ini dapat meredupkan substansi dari pemilu yang seharusnya menjadi panggung bagi berbagai ide dan program kebijakan. Persaingan yang terpusat pada politik identitas cenderung mengalihkan perhatian dari isu-isu substansial yang relevan dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga menghambat masyarakat dalam membuat pilihan yang berdasarkan pemahaman mendalam terhadap agenda-agenda politik yang seharusnya mendorong kemajuan demokrasi.

Tindakan yang Bisa Dilakukan Masyarakat untuk Mencegah Politik Identitas.

Masyarakat perlu menjelma menjadi pemilih yang bijak dan tidak mudah dipengaruhi oleh isu-isu SARA. Masyarakat harus memilih pemimpin berdasarkan program kerja visa dan misinya, bukan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongannya. Dengan mengutamakan penilaian terhadapat substansi agenda politik, masyarakat dapat turut berkonstribusi dalam memastikan pemilian pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat dapat menyebarkan informasi yang positif melalui media sosial dan berbagai platform lainnya. Penyebaran informasi yang bersifat positif dapat berperan dalam mengurangi potensi konflik dan meningkatkan tingkat toleransi di tengah masyarakat. Dengan memilih untuk menyebarkan pesan-pesan yang mempromosikan kerjasama, pengertian, dan kerukunan antarberagam kelompok, masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan lingkungan informasi yang mendukung terwujudnya masyarakat yang harmonis.

Dengan upaya bersama, politik identitas dapat dikendalikan dan tidak menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. Masyarakat memiliki peran krusial dalam membentuk arah politik negara dengan menjadi pemilih yang bijak, fokus pada substansi program kerja dan visi pemimpin tanpa terjerumus pada isu-isu SARA. Seiring itu, penyebaran informasi positif melalui media sosial dan berbagai platform lainnya dapat membentuk atmosfer yang mendukung kerjasama, pengertian, dan kerukunan antarberagam kelompok. Dengan demikian, kolaborasi masyarakat dalam menghindari politik identitas memungkinkan Indonesia untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat dan menjaga kesatuan serta toleransi di tengah keberagaman masyarakatnya.