Lagi-lagi Kenaikan BBM

Presiden Jokowi tetap menaikkan harga BBM. Tidak peduli efek kenaikannya mengakibatkan kenaikan hargakebutuhan pokok lainnya. Silahkan rakyat menjerit, yang penting pesanan asing harus dipenuhi!Perlu diingat, sebelum menjabat presiden, Jokowi dan partainya PDIP menolak kenaikan BBM. Namun sekarang justru sebaliknya. Salam tiga jari menjadi salam gigit jari

Entahlah, apa pemerintah tidak peduli, tidak mengerti atau tidak mengalami dampak kenaikan BBM. Saat harga BBM masih dalam rencana saja, pedagang besar telah menaikkan harga barang dan jasa sekitar 1 % hingga 3 %. Ongkos transportasi bahkan direncanakan naik hingga 19,6%. Seluruh kenaikan harga barang dan jasa tersebut telah memicu inflasisebesar 6,5 % di seluruh sektor barang dan jasa. Masyarakat menengah ke bawah, saya saja contohnya,ketiban pulung dengan naiknya harga-harga. Uang Rp 50.000 yang saya bawa saat belanja memenuhi kebutuhan perut keluarga, yang tadinya cukup untuk dua hari menjadi satu hari. Beras yang biasanya Rp 9.200 naik jadi Rp 11.000,-.  Belum bicara pernak-pernik kebutuhan masak yang lain.

Bagaimana dengan ongkos transport? Pengusaha kaya seperti Jokowi dan teman-temannya mungkin tidak susah saat bensin naik jadi Rp 8.500,-. Mereka tetap bisa mengisi full tank kendaraannya dan pasti tidak kesulitan mengeluarkan beberapa lembaran merah seratus ribuan. Bahkan bisa jadi minuman kendaraannya adalah Pertamax yang Rp 11.000 itu. Tidak ada yang peduli dengan rakyat kecil seperti saya dan keluarga. Saat anak sulung saya dengan bekal Rp 20.000 bisa mengisi penuh motornya, sekarang perlu Rp 27.000 lebih kurang agar dia bisa aman beberapa hari berkendaraan ke kampusnya. Belum lagi anak-anak yg lain yang harus menggunakan angkot. Mana mungkin angkot mau dirugikan dengan tidak menaikkan ongkos. Effeknya akan panjang, tidak sesederhana pikiran penguasa yang selalu tunduk pada pesanan asing. Naiknya BBM hanya menambah penderitaan rakyat.

Tapi inilah negeri sekuler demokrasi. Munculnya prinsip pencabutan subsidi BBM untuk memandirikan rakyat disebabkan gaya berpikir penguasa yang menganut asas kapitalisme dan sekulerisme dalam memimpin rakyatnya. Dalam ideologi kapitalisme posisi negara hanya sebagai fasilitator bagi rakyat dan pengusaha. Rakyat yang telah memilih mereka sewaktu pemilu berkedudukan sebagai konsumen atas produksi negara dan perusahaan asing. Sumber daya alam yang melimpah dikuasai para pemilik modal dan rakyat berperan sebagai pekerja atau konsumen dari produk para kapitalis. Hal ini tentu menguntungkan negara dan kaum kapitalis karena mampu mengumpulkan keuntungan tinggi atas produknya sementara rakyat tetap menderita karena kebutuhan pokok mereka semakin melambung tinggi harganya.

Pernyataan Megawati, yang mendukung rencana menaikkan harga BBM dengan alasan untuk menekan defisit APBN, menunjukkan sikap inkonsistensi dan pragmatisme ketua parpol yang mengklaim partai wong cilik. Dukungan terhadap kenaikan harga BBM sekaligus membuktikan rezim baru Jokowi tunduk kepada Barat.Bank Dunia sendiri sudah mewanti-wanti, pemenang pemilu harus menaikkan BBM. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves mengatakan, Bank Dunia ingin agar pemerintahan yang baru bisa mengurangi subsidi BBM yang nilainya sekitar Rp 246 triliun.Seperti yang diberitakan  detikfinance (21/7/2014), Direktur Bank Dunia untuk Indonesia ini mengatakan, subsidi BBM yang besar ini telah membuat anggaran negara tertekan, dan defisit makin tinggi.“Tidak terlalu penting siapa yang menang, yang diperhatikan adalah bagaimana mereka yang terpilih menerapkan kebijakan. Salah satunya, siapa nantinya yang berani mengurangi subsidi BBM,” ujar Chaves di Energy Building, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Inilah yang diharapkan pihak asing terhadap Indonesia karena utang Indonesia plus bunga pada mereka pun cukup besar, sehingga dengan mudahnya asing mengintervensi sebuah kebijakan strategis. Dari sisi pengeluaran, misalnya, APBN saat ini menanggung beban pembayaran bunga utang dan cicilannya yang mencapai Rp 221 triliun, terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp 154 triliun untuk cicilan pokok sebesar Rp 66,9 triliun. Utang Pemerintah yang kini mencapai Rp 2.500 triliun per Juni 2014 tersebut, merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah yang menjadikan utang ribawi sebagai cara untuk menambal defisit.Celakanya sebagian pembayaran utang-utang pemerintah digunakan untuk membayar bunga obligasi rekapyang dimiliki oleh sejumlah bank-bank rekapitalisasi, pasca krisis 1998. Dalam Pandangan Islam, utang-utang tersebut jelas haram sebab mengandung riba. Dengan demikian, APBN Indonesia yang berutang kepada IMF dan Bank Dunia merupakan celah untuk campur tangannya mereka dalam kenaikan BBM. Siapapun pemimpinnya selama sistem yang dianut Indonesia masih bercorak kapitalisme tidak akan mampu menyejahterakan rakyat. APBN Indonesia akan selalu dibebani oleh utang akibatnya rakyat dikorbankan dengan subsidi yang terus dikurangi.

Dari sisi pendapatan potensi pendapatan negara ini sebenarnya sangat besar sehingga tidak hanya dapat menutupi anggaran belanja pemerintah, namun juga berpotensi menghasilkan surplus yang berlimpah.Pangkal masalah tersebut adalah, sebagian besar barang-barang tambang tersebut dikelola oleh swasta. Di sisi lain peran BUMN amat minim. Pada industri batu bara misalnya pangsa produksi PT Bukit Asam hanya lima persen dari total produksi batu bara nasional.Demikian pula dengan minyak mentah dan gas yang dikelola oleh Pertamina yang kurang yang dari  20 persen. Ini merupakan akibat dari paradigma kapitalisme yang diterapkan negara ini dalam pengelolaan sektor pertambangan, yang dalam pandangan Islam seharusnya dikelola negara.

Walhasil, kebijakan menaikkan harga BBM dengan maksud untuk menyehatkan APBN dan mengurangi defisit APBN, jelas sangat absurd. Kebijakan tersebut selain akan mendzalimi rakyat, juga menunjukkan kemalasan Pemerintah dalam menjalankan banyak alternatif lain yang justru menguntungkan pemerintah dan rakyat.Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah, yang didukung dan selalu ‘diingatkan’ oleh Bank Dunia,  IMF, dan berbagai lembaga lainnya, serta tentu saja para investor asing, untuk menyempurnakan liberalisasi di sektor migas di negeri ini khususnya di sektor hilir. Kenaikan BBM merupakan implikasi penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang digunakan dalam mengelola ekonomi negara ini termasuk dalam penyusunan APBN. Jadi, siapapun rezimnya selama masih tunduk kepada Kapitalisme, akan bersikap sama, termasuk rezim Jokowi yang mengklaim ‘merakyat’. Bahkan klaim kenaikan BBM untuk mengalihkan dari sektor konsumsi menjadi produksi adalah zalim karena BBM adalah kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi dalammemudahkan segala aktivitas mereka, tidak hanya oleh segelintir kalangan yang kaya tetapi juga hingga rakyat kecil yang berjumlah banyak sangat membutuhkan BBM ini, jika pemerintah ingin mengalihkan subsidi kepada pembiayaan infrastruktur maka itu tidak tepat karena infrastruktur merupakan kewajiban juga bagi pemerintah untuk membiayainya tanpa harus mengorbankan rakyat yang membutuhkan subsidi BBM.

Bagaimana Islam memandang? Jangan phobi dulu jika bicara Islam. Sebagai muslim, dan memang begitu kenyataannya, Islam memang the way of life. Dengarlah, betapa memperhatikan urusan rakyat itu penting dalam Islam. Rasulullah saw bersabda:

“ Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku, lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; siapa saja yang menangani urusan umatku, lalu ia berlaku lembut kepada mereka, maka berlaku lembutlah kepada dia.” (HR Muslim dan Ahmad).

Islam juga memerintahkan agar pemimpin/penguasa itu memberi kabar gembira, bukan membawa kesedihan; tidak membuat orang lari serta memberi kemudahan kepada rakyat. Rasul saw. berpesan kepada orang yang mengurusi urusan rakyat:

“ Gembirakanlah mereka, jangan membuat mereka lari; permudahlah urusan mereka, jangan mempersulit mereka.” (HR Muslim, Abu Dawud dan Ahmad).

Itulah diantara sifat yang wajib dimiliki seorang pemimpin/penguasa. Lalu bagaimana dengan pemimpin yang kerjanya bukan hanya menakut-nakuti rakyat, bahkan zhalim pada mereka? Pemimpin yang menjadikan kebutuhan rakyat tunduk dibawah kepentingan satu golongan bahkan asing? Pemimpin yang tega melihat airmata rakyatnya sembari berkata, nanti rakyat juga terbiasa (dengan naiknya harga, dan sebagainya)? Naudzubillahi min Dzaalik.

Secara individual, setiap Muslim didorong untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya—tubuh, akal, waktu dan usia—yang merupakan anugerah Allah SWT. Setiap individu didorong agar menggunakan kaidah kausalitas untuk mewujudkan kesejahteraannya agar tercukupi kebutuhannya. Setiap lelaki dewasa wajib bekerja. Setiap orang wajib memperhatikan siapa saja keluarga dan kerabatnya yang menjadi tanggungannya. Negara dapat melakukan intervensi ketika ada seseorang yang malas bekerja atau terlantar. Padahal ada anggota keluarganya yang berada.

Negara juga memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan, yaitu melalui kebijakan politik ekonomi Islam. Semua ini diwujudkan dalam bentuk politik anggaran, politik pertanian, politik industri dan lain-lain.Adapun masyarakat memiliki fungsi utama, yakni kontrol sosial. Mereka harus bisa ikut memastikan individu bisa terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka juga berperan dalam mengawasi dan mengoreksi pemerintahan agar istiqamah dalam menerapkan syariah Islam yang menjamin pemenuhan kesejahteraan di masyarakat.

Dari sisi pendapatan, jika dikelola berdasarkan syariah, potensi pendapatan Indonesia sebenarnya sangat besar sehingga tidak hanya dapat menutupi anggaran belanja pemerintah, namun juga berpotensi menghasilkan surplus yang berlimpah. Jika pengelolaan Sumber Daya Alam negeri ini dikelola negara secara maksimal, maka tanpa harus menarik pajak nilai pendapatannya sudah sangat besar. Apalagi hanya sekedar menambal apa yang disebut pemerintah sebagai belanja subsidi BBM yang nilainya hanya Rp 291 triliun.Sekedar contoh, untuk batu bara, produksi tahun 2013 mencapai 421 juta ton. Jika harga produksi rata-rata per ton sebesar US$ 20 dan harga pasar tahun 2014 US$ 74 per ton maka potensi pendapatannya mencapai Rp. 250 triliun.Contoh lain adalah tembaga. Menurut Data BPS, tahun 2012 terdapat 2.385.121metrik ton produksi tembaga di Indonesia. Jika mengacu pada rata-rata biaya produksi dan harga jual tembaga PT Freeport tahun 2012, sebesar US$ 1,24 dan US$3.6 per pound, maka potensi pendapatannya sebesar Rp 124 triliun.  Dari dua komoditas ini saja potensi pendapatannya sudah mencapai Rp 374 triliun.Padahal komoditas tambang di negeri ini amat melimpah, seperti minyak mentah, gas, emas, nikel yang bernilai ribuan triliun. Namun sayang, pendapatan dari penjualan komoditas tersebut, tidak dapat masuk ke dalam APBN saat ini, melainkan hanya sedikit saja dalam bentuk pajak dan royalty. Bandingkan dengan besar pendapatan SDA migas dan non migas pada RAPBN 2015 yang masing-masing hanya sebesar Rp 207 triliun dan Rp30 triliun. Dengan demikian syariah Islam dalam bidang ekonomi solusi untuk mengatasi kenaikan BBM, pemerintah tidak perlu bingung mencari sumber pendapatan bahkan berutang karena SDA dan migas dikelola secara mandiri oleh negara. Hal tersebut akan menyejahterakan rakyat dan tidak lagi diintervensi oleh kepentingan asing.

Siapa yang tidak cinta negeri ini. Yang tidak cinta negeri ini adalah orang yang menjual semua kekayaan negeri pada asing, membelit negerinya dengan hutang berbunga yang entah kapan berakhirnya, menggadaikan wibawa dan harga diri negeri dengan tunduk dan membebek pada kepentingan asing. Allahua'alam bishawab.