Solusi alternatif ada 2:
1.BPK harus menerapkan pembuktian terbalik atas semua pejabatnya.. dengan laporan terbuka sehingga rakyat bisa menilai apakah laporan mereka ok/tidak, bukan dinilai oleh lembaga lain apalagi orang partai.
Mereka bukan bertanggung jawab kepada menkeu/presiden, tetapi ke rakyat, sudah sepantasnya laporan harta juga ke rakyat,Â
Kalau yang memeriksa keuangan saja sudah ga jelas hartanya dari mana, kita masih mau percaya laporannya?
2. Lupakan masa lalu karena jaringan korupsi sudah terlalu mendarah daging di negeri ini. Izinkan dan ampuni semua pejabat BPK yang lama untuk mundur massal bila mereka tidak mau pembuktian terbalik dan membuka harta, setidaknya kedepan BPK benar2 bisa diisi oleh orang baru yang sudah siap untuk transparan.
Tuhan sudah berkendak dengan mengirim banyak tanda, bahkan Ahok dan kasus sumber waraspun (bersalah/tidak), termasuk tanda dari yang Kuasa untuk membuka kunci kotak Pandora BPK..
Kalau gubernurnya bukan Ahok, dijamin semua hanya manggut2 bilang BPK "dewa", contohnya seperti mantan wagub yg di ILC kemarin..
Kesempatan "bersih-bersih" tidak akan datang 2x, BPK belum tentu bersalah, tetapi bila BPK tetap ngotot tidak mau pembuktian terbalik untuk seluruh pejabatnya, maka secara tidak langsung, mereka mengakui "mafia audit" itu ada...
gitu aja kok repot..
Â
#BersihbersihBPK
