1. Wajibkan produsen HANYA memproduksi plastik/produk ramah lingkungan lainnya, bila produksi/impor/mengedarkan plastik/produk non ramah lingkungan, maka bisa dianggap pidana.
2. Wajibkan produsen membangun pabrik/tempat daur ulangnya atau kenakan cukai lingkungan hidup untuk produk-produk tidak ramah lingkungan, dan cukai bisa digunakan oleh BUMN/BUMD untuk membangun fasilitas daur ulang di daerah masing-masing.
Simpel sekali bukan? Anda yang produksi, Anda yang untung dari produk Anda, maka Anda yang harus turut bertanggung jawab mendaur ulang produk-produk tersebut!
Wah kalo produk ramah lingkungan itu mahal ongkos produksinya, plus kena cukai lagi, makin mahal donk? Ntar ga laku dan blablabla alasan segunung lainnya.
Praktis itu memang ada harganya, kalo praktis tidak harganya, ya jadi seperti popok bayi. Popok bayi dulu alami menggunakan kain saja, sekarang orang miskinpun pakai pampers sekali buang, yang selain membebani keuangan rumah tangga, juga jangka panjang menimbulkan masalah sosial/beban biaya yang jauh lebih besar bagi pemerintah untuk mengurus jutaan popok bayi yang tidak bisa terurai hingga ratusan tahun (terinspirasi artikel mb Christie Damayanti DISINI).
Contoh lain, bila dulu kita menjamu tamu-tamu dengan piring biasa, sekarang kita lebih banyak menggunakan piring plastik/styrofoam, kenapa? Karena praktis dan murah! Itu semua tidak apa-apa bila sistem dan fasilitas daur ulangnya memang ada.
Kebijakan harus tuntas hingga ke akar masalah (hingga ke masalah daur ulang bila untuk produk tidak ramah lingkungan). Kebijakan juga harus mudah diimplementasikan dan diawasi.
Bukan membuat kebijakan lalu "hit and run", diserahkan ke 250juta orang yang suruh sadar dan implementasi sendiri, itu namanya kebijakan yang dari awal memang sudah setengah hati = dijamin hasilnya hanya 1/4 hati, hehe.
Â
