Semua "Salah" Menteri Pertanian

[caption caption="Impor Beras, sumber gambar : tempo.co"][/caption]

Bila biasanya salawi (semua salah Jokowi), maka akhir2 ini lebih tepat dikatakan salatan (semua salah mentan).

Betapa tidak? Harga beras naik ditengah harga komoditas dunia yang turun dan ditengah klaim surplus 10juta ton!

Pak Faisal Basri dan beberapa rekan kompasianers sudah saling bersahutan menulis artikel tentang ini, tidak ketinggalan kemendag yang tentu turut pusing disalahkan karena harga beras naik.

Lebih parahnya, hari ini mentan masih bisa curhat dan ngotot data dia benar, 2015 surplus 10juta ton!

Baca di sini

Kemana barangnya? Barangnya ya sepanjang tahun 2015 tidak import itu, menurut dia itu bukti bahwa benar surplus 10juta ton.

Ckckck.. geleng2 kepala deh dengernya...

Tidak perlu otak canggih dan teknis untuk tahu data itu 1000% salah, simple saja:

1. November 2015 Terbukti Impor

Baca di sini

2. Namanya surplus itu artinya lebih pak..

Jadi hrs ada kelebihan 10juta ton, misalnya diekspor/di gudang bulog, bukan 10jt ton habis dimakan rakyat, itu bahasanya bukan surplus.

3. Setiap tahun kita impor beras itu paling banyak 1-2 juta ton

Lihat di data bps berikut : http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1043

Kalau lebih 10juta? Bukannya bisa tanpa impor minimal 5-10tahun pak? Hahaha..

Bener2 parah, tanpa kesadaran kalau ada yang salah, mana bisa berubah?

Bisanya klaim dan klaim, coba lihat artikel di semua media, berita tentang mentan selalu judulnya ada kata klaimnya..

Tidak percaya? Coba aja browse di google dengan kata kunci "mentan klaim".

Kenapa digunakan kata klaim? Krn tidak jelas data rincinya!

Harusnya jelas, misalnya buka lahan baru, dimana dan berapa?

Maaf saja, tapi kalau seperti ini masih diteruskan, ujung ujungnya memang salawi.

Alternatif Solusi - Sentralisasi Semua Data

Tidak ada yang mengatakan mentan sengaja memanipulasi, lebih tepatnya sistem pengumpulan datanya yang sejak dulu kacau balau.

Harus sadar dulu baru mau dan bisa berubah..

Contoh solusi misalnya, daripada memperkerjakan orang ga jelas untuk menghitung data pertanian, kenapa tidak kepala desa saja? (Tentu dibantu rt/rw dan perangkat desa)

Mudah banget sebenarnya, kepala desa tentu tahu dengan jelas apa yang ditanam, seberapa besar, kapan panen, gagal panen, lahan baru dst.

Kepala desa tentu berkepentingan dengan semua data desa tsb, bgm desa bisa dikelola tanpa data?

Dengan teknologi dan internet, bukannya sangat sangat mudah mengumpulkan data tersebut dari desa ke pusat? Pakai 1 aplikasi/situs seperti kawalpemilu saja sudah cukup.

Lalu kenapa semua kementerian rebutan bikin data? Atau bikin data ini termasuk proyek? Atau data sengaja dibuat berbeda2 sesuai kepentingan masing2?

Aaah bingung, sesuatu yang mudah, sengaja dibuat rumit.

Semua data harusnya tersentralisasi, 1 pihak yang mengumpulkan, 1 pihak yang mengecek kevalidan data.

Dengan data berjenjang, otomatis data divalidasi dengan pemerintahan diatasnya, contoh data rt/rw divalidasi desa, data desa divalidasi bupati dst..

Masih ada lagi perbandingan data dari bps, itu sudah lebih dari cukup.

Data apapun itu, pertanian, peternakan, kemiskinan, pengangguran, putus sekolah dst, itu semua tingkat rt/rw dan desa pasti lebih mengetahuinya.

Fungsi kementerian hanya mengawasi cara mengumpulkan, analisa data dan cari solusi,  bukan rame2 semua hitung lalu saling klaim data saya paling benar.

Beras bukan mainan pak.. apalagi menteri satunya yang bikin lelucon dengan menyuruh rakyat miskin diet..

Sama sekali tidak lucu..

Kita di jakarta masih senyum2 harga beras naik, bisa dibayangkan rakyat yang penghasilan sehari 10-20rb di desa???

Sadar pak.. sadarrrr...

 

Sumber Lainnya

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1043