Alternatif Solusi - Sentralisasi Semua Data
Tidak ada yang mengatakan mentan sengaja memanipulasi, lebih tepatnya sistem pengumpulan datanya yang sejak dulu kacau balau.
Harus sadar dulu baru mau dan bisa berubah..
Contoh solusi misalnya, daripada memperkerjakan orang ga jelas untuk menghitung data pertanian, kenapa tidak kepala desa saja? (Tentu dibantu rt/rw dan perangkat desa)
Mudah banget sebenarnya, kepala desa tentu tahu dengan jelas apa yang ditanam, seberapa besar, kapan panen, gagal panen, lahan baru dst.
Kepala desa tentu berkepentingan dengan semua data desa tsb, bgm desa bisa dikelola tanpa data?
Dengan teknologi dan internet, bukannya sangat sangat mudah mengumpulkan data tersebut dari desa ke pusat? Pakai 1 aplikasi/situs seperti kawalpemilu saja sudah cukup.
Lalu kenapa semua kementerian rebutan bikin data? Atau bikin data ini termasuk proyek? Atau data sengaja dibuat berbeda2 sesuai kepentingan masing2?
Aaah bingung, sesuatu yang mudah, sengaja dibuat rumit.
Semua data harusnya tersentralisasi, 1 pihak yang mengumpulkan, 1 pihak yang mengecek kevalidan data.
Dengan data berjenjang, otomatis data divalidasi dengan pemerintahan diatasnya, contoh data rt/rw divalidasi desa, data desa divalidasi bupati dst..
