2. Pendapatan Devisa
Bila Pajak itu bisa dianalogikan sebagai nett profit buat suatu negara, maka devisa itu adalah omsetnya.
Persis sama dengan pajak, KPK seharusnya berperan aktif agar devisa kita meningkat dengan ikut membantu pencegahan illegal fishing, illegal import/export dll, sehingga omset kita naik drastis = pajak naik.
Masih banyak indikator lain misalnya pelayanan publik (tidak ada pungli dst), dwelling time, biaya distribusi/transportasi turun, izin makin cepat, lelang terbuka, dst = itu semua dimana amplop-amplop biasa beredar!
Tetapi cukup 2 tadi, pendapatan devisa dan pajak saja sudah cukup menjadi indikator utama.
Lha yang sudah masuk APBN bagaimana donk? Masa dibiarkan digerogoti tikus2 kecil? Itu relatif mudah, cukup tutup lubang yang ada dengan transparansi sistem ebudgeting dst, maka dengan sendirinya tikus2 itu tidak akan berani mendekat lagi karena wilayah remang-remang dimana dia selama ini bermain, sekarang sudah terang benderang dan transparan, bisa dilihat oleh banyak orang.
Dan salah satu pencetus ebudgeting dkk itu sekarang menjadi Ketua KPK yang baru! Bapak Agus Rahardjo, nah sangat masuk akal kan kalo kita sekarang sangat-sangat optimis??
Akhir Kata
Selama devisa dan pajak kita tidak naik significant, mau pimpinannya 100 Samad, Bambang, Johan, bahkan Ahokpun, semuanya dikloning ratusan dan dijadikan satu = hanya pencitraan!
Kebocoran tetap masih terjadi dimana2, dan KPK hanya sutradara sinetron berjudul papa berjaket oranye, haha..
Sayangnya rakyat kita memang penggemar sinetron, tidak berorientasi hasil. Kita lebih suka melihat pemimpin dengan orasi menggelegar dan bertipe koboi, suka juga melihat orang2 berjaket oranye diTV yang mirisnya tetap tersenyum lebar, kenapa mereka tersenyum lebar?Â
