Komunikasi Politik Menurut Denton dan Woodward

Denton dan Woodward memberikan suatu definisi komunikasi politik sebagai pembahasan murni tentang alokasi sumber daya publik (pendapatan), wewenang pejabat (siapa yang diberikan kuasa untuk membuat keputusan hukum, legislatif, dan eksekutif), dan sanksi resmi (tindakan apa yang mendapat penghargaan atau hukuman dari negara).  

Komunikasi politik mencakup segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan pelaku politik untuk mencapai tujuan tertentu. Politisi memiliki beragam cara untuk melakukan komunikasi politik, entah melalui Rapat Dengar Pendapat, statement politiknya di media, lobby-lobby, program partai dan program komisi, serta sikap politiknya dalam menanggani suatu isu. 

Tidak semua isu ditanggapi oleh politisi, sikap diam seorang politisi bisa bermakna sikap politik. Masing-masing politisi memiliki berbagai macam gaya komunikasi yang tidak bisa disamakan antara satu dengan lainnya. Politisi atau pelaku politik ini bisa merespon isu hangat melalui berita, editorial dan bentuk pembahasan politik di media lainnya.

Dalam memberikan pendapat atau statemennya, hendaknya serah dengan kebijakan partai. Ideologi partai menjadi pijakan dalam mengambil sikap dan tindakan. Jangan sampai seorang politisi mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan garis-garis besar kebijakan partainya.

Partai politik merupakan sekumpulan individu yang memiliki satu pandangan, yang dipersatukan dalam sebuah struktur organisasi dan ideologi yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi ini, maka jelaslah jika seorang politisi memiliki pandangan berbeda dengan partainya, maka akan terbuka jalan bagi dia untuk keluar dari partai atau berpindah ke partai lain yang sejalan dengan visi misinya. Partai politik memiliki aturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh semua anggotanya tanpa kecuali.

Tujuan partai politik akan mencerminkan sistem nilai dasar atau ideologi partai. Misalnya di Amerika Serikat, partai Demokrat secara historis telah diasosiasikan dengan partai dengan liberalisme relatif dalam kebijakan sosial dan pendekatan ekonomi intervensionis, sedangkan partai Republik berkeinginan mengurangi keterlibatan negara dalam segala aspek kehidupan sosial ekonomi. Oleh karena itu, terdapat kebebasan dalam bergabung dalam sebuah partai politik tergantung dari tujuan individu.

Meskipun perbedaan ideologis ini memiliki kesamaan komitmen terhadap sarana konstitusional untuk mencapai tujuan mereka, dengan meyakinkan rakyat secara keseluruhan mengenai kebenaran dan menempatkan kebijakan untuk diuji melalui pemilu berkala.

Dari definisi ini, komunikasi politik tidak hanya menyangkut persoalan bahasa politik saja, seperti yang yang dikatakan Doris Graber, yang mendefinisikan bahasa politik bukan hanya mencakup retorika saja namun isyarat paralinguistik, termasuk bahasa tubuh (body language) dan tindakan politik seperti boikot dan protes. 

Dalam definisi Graber, semua wacana politik yang dilakukan oleh politisi bukan hanya pernyataan lisan atau etrtulis saja, melainkan juga sarana pemaknaan visual seperti busana, rias wajah, tata rambut, desain logo dan semua unsur komunikasi yang bisa dikatakan membentuk citra atau jati diri politik.

Denton dan Woodward berpendapat bahwa "faktor penting yang menjadikan komunikasi bersifat politis bukanlah sumber pesannya, melainkan isi dan tujuannya. Seorang politisi, perlu memperjelas isi dan tujuan apa yang disampaikan ke publik. Disini diperlukan sikap kehati-hatian dalam menyampaikan opini ke publik. Harus diingat bahwa politisi adalah pembela rakyat, sehingga jangan sampai pesan politiknya jauh dari keberpihakan terhadap rakyat.  Bagi partai, kelancaran fungsi politik sangat bergantung dari kemampuan berkomunikasi dengan pemilih dan pendukungnya.

Sumber: Brian McNair, (2015)Pengantar Komunikasi Politik, An Introduction to Political Communication, Penerbit Nusa Media, Bandung