Beruntunglah, kala itu diputuskan bahwa sila pertama Piagam Jakarta perlu diganti dan juga semakin mempertegas apabila Indonesia merupakan negara republik yang tidak mendasarkan dasar hukum/konstitusinya pada suatu nilai agama tertentu[5]. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini akan sangat perlu diingat-ingat sebelum kita melanjutkan pembahasan kita.
Sekarang, mari kita kembali ke noda hitam kita mengenai Surat Al Maidah ayat 51, yang mengatakan apabila para umat muslim (yang merupakan umat mayoritas di Indonesia) diharuskan untuk memilih golongan seiman mereka sebagai pemimpin mereka. Pertanyaannya, apakah arahan ini masih relevan/berlaku di zaman sekarang?
Penulis bisa bilang, tidak. Mengapa? Karena seperti yang sudah kita coba highlight sebelumnya, Indonesia adalah Negara yang bukan berlandaskan hukum atas dasar suatu agama tertentu. Oleh karenanya, peraturan yang memang berdasarkan daripada arahan sesuatu yang bersumber dari agama tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam proses peralihan kepemimpinan di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia juga jauh lebih beragam jenis latar belakang masyarakatnya/heterogen yang mana memang tidak ideal lagi apabila seorang pemimpin hanya dipilih berdasar dari sesama imannya saja.
Bukankah warga negara manapun lebih ingin dipimpin oleh seseorang yang berkompeten, dan mampu memajukan daerah, menjaga ketertiban daerah dan menganyomi warganya, terlepas dari identitas apapun yang dimiliki oleh calon pemimpin tersebut? Kita pun juga ingin untuk menerapkan sistem meritokrasi, yang mana merupakan sebuah sistem dimana kita menginginkan yang terbaik dari yang terbaik melalui penilaian dari segi kualitas seseorang tersebut.
Penulis pun dengan iseng melakukan riset kecil-kecilan, dan penulis temui sebuah artikel unik yang menjelaskan beberapa kepala daerah non-muslim yang memimpin daerah yang mayoritas diisi oleh muslim[6]. Bahkan beberapa pemimpin daerah non-muslim ini sudah menjabat sebagai kepala daerah, jauh sebelum noda hitam tahun 2016 kala dulu terjadi. Beberapa dari Kepala Daerah dari latar belakang non-muslim yang memimpin daerah mayoritas muslim antara lain :
FX Hadi Rudyatmo - Walikota Solo (2012-2021), beragama Katolik, demografi agama mayoritas Islam sebanyak 79%[7]
Agustin Teras Narang - Gubernur Kalimantan Tengah (2005-2015), beragama Kristen, demografi agama mayoritas Islam sebanyak 74%[8]
Hendrata Tess – Bupati Kepulauan Sula (2016-2021), beragama Kristen, demografi agama mayoritas Islam sebanyak 98%[9]
-
Tjhai Chui Mie - Walikota Singkawang (2017-2022), beragama Buddha, demografi agama mayoritas Islam sebanyak 53%[10]
Dari fakta di atas, bisa kita lihat apabila memang sebenarnya perbedaan latar belakang berupa perbedaan agama/keyakinan yang dipeluk bukanlah menjadi suatu probelmatika besar bagi para warga Indonesia tatkala ingin memberikan suaranya kepada salah seorang calon pemimpin yang memiliki keyakinan/agama yang berbeda dengan dirinya.
Hal ini juga diiyakan oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." , yang mana berarti memang kembali lagi, landasan hukum di Indonesia adalah UUD 1945 yang tidak mengatur akan persyaratan seorang pemimpin harus dari golongan keyakinan tertentu, mengikut dengan populasi mayoritas pemeluk yang ada. Dengan begitu, bisa diambil sedikit kesimpulan apabila memang warga negara Indonesia memang bisa lebih objektif dalam menentukan pilihan mereka sedari lama, jauh dari saat ketika noda hitam 2016 terjadi.
