Pemilu serentak telah kita laksanakan 17 April 2019 yang lalu. Masa yang panjang berkampanye membawa masyarakat menjadi dua kubu yang saling hadap hadapan. Riuh rendah saling mendukung dan lebih sering menyerang dengan ujaran kebencian dan silewaran konten-konten yang tidak bertanggungjawab.
Dibalik itu semua, ada yang mesti dikritisi tentang bagaimana pertarungan antar para relawan. Terutama relawan resmi yang bergabung dalam barisan TKN dan BPN. Hampir setiap hari, beberapa politisi yang bergabung dalam relawan berbalas 'pantun' dan narasi yang melanjutkan polarisasi sebelum pemilu.
Agin segar untuk melakukan rekonsiliasi hadir dari beberapa tokoh bangsa dan organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jauh sebelum itu, Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono mengajak untuk menghormati proses penghitungan manual KPU secara berjenjang.
Namun hal ini, belum mampu meredam hasrat dan ego politik. Klaim kemenangan dari masing-masing tokoh relawan dan acara syukuran menambah brutalnya tanggapan ditengah masyarakat. Sedangkan imbauan untuk menjahit kembali tenunan kebangsaan hilang dalam perbincangan publik termasuk dari beberapa elit politik dari politisi.
Wacana People Power yang disampaikan oleh Amien Rais, menambah kekuatan delegitimasi pemilu dan proses yang sedang berlangsung secara berjenjang oleh KPU.
Termasuk narasi kecurangan pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang keluar dari barisan relawan BPN. Sedangkan disisi lain relawan TKN menyatakan adalah kecurangan sporadis. Kemudian berlanjut dalam adu tuding dengan berbagai argumentasi.
KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk penyelenggaraan pemilu pun kelimpungan dengan berbagai tudingan dan gelombang protes atas beberapa kesalahan input situng pemilu.
Disisi pemerintah hawa sejuk pun tidak berhembus. Rekonsiliasi politik semestinya dimulai oleh kepala negara dan pemerintahan dengan mengedepankan keadilan dan kebenaran dengan fakta dan data. Meminta siapapun untuk menghormati proses pemungutan suara dengan transparan dan adil.
Dimana semestinya, kepala pemerintahan memanggil seluruh petinggi partai politik dan elit relawan untuk melakukan rekonsiliasi berdasarkan keadilan dan mengedepankan kepentingan bersama bangsa.
Sayang persepsi publik lebih dulu menilai bahwa pemerintah berkesan membiarkan dan ikut terlibat dalam permainan isu dan pembelokan wacana. Bukan pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi yang santun, penegakan hukum yang berkeadilan.
