Militer Pakistan Mendominasi Ekonomi dan Urusan Negara

Dilanda tantangan ekonomi, pada bulan Agustus 2023, pemerintahan Shehbaz Sharif dengan tergesa-gesa mengesahkan RUU melalui parlemen untuk mengubah undang-undang Dewan Investasi (BoI) dan membentuk Dewan Fasilitasi Investasi Khusus (SIFC) --- forum sipil-militer "hibrida'"yang dibentuk untuk menarik investasi dari negara-negara Teluk --- mengantisipasi kegagalan kepemimpinan sipil demi memastikan prediktabilitas, keberlanjutan atau pelaksanaan kebijakan. Selain itu, inisiatif tersebut telah "melembagakan" meningkatnya peran tentara dalam pengambilan keputusan ekonomi negara.

Angkatan Darat memiliki peran penting dalam dewan baru tersebut, dengan kepala angkatan darat yang menjadi anggota komite puncaknya bersama dengan perdana menteri. Seorang pejabat angkatan darat bertindak sebagai direktur jenderal komite eksekutifnya dan koordinator nasionalnya. Komite pelaksanaan badan tersebut juga dikepalai oleh seorang perwira angkatan darat.

Panglima militer Pakistan Jend. Asim Munir sedang membicarakan cara militer Pakistan mempertahankan negaranya. | Sumber: The Week

Selain pengambilan keputusan ekonomi militernya yang buruk, ada kerajaan komersialnya yang besar dengan nilai yang diperkirakan mencapai miliaran dolar, yang disebut sebagai "Milbus". Penulis Ayesha Siddiqa telah meneliti secara rinci ekonomi militer Pakistan serta konsekuensi dari penggabungan sektor militer dan ekonominya. Menurutnya, "Milbus", atau "ekonomi internal" militer, adalah modal militer yang digunakan untuk keuntungan pribadi dari para personel militer, terutama perwira, tetapi tidak dicatat atau menjadi bagian dari anggaran pertahanan. Komponen yang paling signifikan adalah kegiatan kewirausahaan yang tidak tunduk pada prosedur akuntabilitas negara. Di Pakistan, militer adalah satu-satunya penggerak Milbus --- dan merupakan contoh jenis Milbus yang mengintensifkan kepentingan militer untuk tetap berkuasa atau dalam kendali langsung/tidak langsung pemerintahan.

Kepentingan ekonomi, menurut Siddiqa, dan otonomi keuangan elit militer telah memainkan peran penting dalam membujuk mereka untuk mendorong status independen, memperkuat militer secara politik, organisasi dan psikologis.

Seiring berjalannya waktu, kepentingan ekonomi militer semakin menonjol. Ini termasuk bisnis milik militer, kepemilikan tanah dan properti dalam dan luar negeri yang signifikan, pengaruh atas kontrak pertahanan, serta dugaan keterlibatan dalam usaha patungan yang terkait dengan proyek Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC).

Aset angkatan darat tumbuh sebesar 78 persen antara tahun 2011 dan 2015 saja. Pada tahun 2016, angkatan bersenjata Pakistan mengelola lebih dari 50 entitas komersial, termasuk organisasi sektor publik dan usaha real estat senilai AS$30 miliar. Saat ini, aset komersial mereka bernilai lebih dari $39,8 miliar.

Dominasi ekonomi militer di Pakistan memegang kendali kuat atas negara tersebut.

Penulis adalah jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.