Menariknya, pemerintah provinsi di Khyber Pakhtunkhwa (KP) dikaitkan dengan pusat penipuan tersebut. "Lebih buruk lagi, fakta bahwa ia meminta pemerintah KP untuk mensponsori kegiatan penipuannya dengan menggunakan diploma kuantum KP Nojawan merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan dan mungkin merupakan penipuan pendidikan terbesar dalam pembangunan!!" kata Niaji.
Sebuah petisi tertulis kini telah diajukan terhadap seorang hakim pengadilan tinggi dengan tuduhan bahwa gelar hukumnya palsu. Advokat pemohon telah meminta intervensi yudisial untuk mengatasi pemalsuan dan konsekuensinya. Sekitar satu dekade lalu, penipuan gelar besar mengguncang negara itu setelah sebuah laporan New York Times mengungkap bagaimana sebuah perusahaan bernama Axact menjual ijazah dan gelar palsu secara daring melalui ratusan universitas fiktif. Skandal itu telah mendapat perlindungan dari para petinggi. Bahkan seorang hakim pengadilan tinggi kehilangan pekerjaannya karena telah mencoba untuk melindungi CEO perusahaan tersebut.
Komisi Pendidikan Tinggi Pakistan (HEC) telah menyatakan kekhawatirannya atas penipuan gelar palsu yang menjamur di seluruh negeri di bawah perlindungan politik, situs web Asianlite.uk melaporkan.
"Dulu gelar diterbitkan seperti SIM seluler, tetapi HEC telah mencoba mengendalikan ancaman tersebut dan saya dapat menyebutkan nama-nama orang berpengaruh yang berada di balik lembaga yang menerbitkan gelar dan sertifikat tersebut," kata Ketua HEC saat itu, Dr. Mukhtar Ahmed. "Lembaga semacam itu membawa nama buruk bagi negara."
Telah diketahui bahwa nama-nama tokoh berpengaruh berada di balik banyaknya institusi yang menerbitkan ijazah palsu.
Penulis adalah jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H