Sejak saat itu, orang-orang terlibat dalam protes berkelanjutan terhadap pemerintah, tidak hanya menuntut otonomi atas sumber daya mereka, tetapi juga akses terhadap hak asasi manusia dasar dan kebutuhan hidup.
Situasi ini diperparah oleh campur tangan berulang-ulang oleh pemerintah Pakistan dan lembaga militernya dalam urusan pemerintahan PoJK. Ada konsensus di antara semua pemangku kepentingan lokal bahwa pemerintah PoJK bekerja di bawah arahan seorang jenderal militer bintang dua dari Divisi Infanteri ke-12 Angkatan Darat Pakistan yang berbasis di Murree di Punjab. Menurut laporan Human Rights Watch (HRW) tentang PoJK, "Komandan korps di Murree diketahui memanggil perdana menteri Azad Kashmir, presiden dan pejabat pemerintah lainnya secara teratur untuk menguraikan pandangan militer tentang semua masalah politik dan pemerintahan di wilayah tersebut." Hal ini ditunjukkan oleh kudeta militer semalam Pakistan untuk menggulingkan pemerintah terpilih Sardar Tanvir Ilyas di bulan April 2023 dan mengangkat pemerintahan "boneka" di bawah Chaudhry Anwarul Haq di Muzaffarabad untuk mengamankan kepentingannya.
Kesenjangan antara pemerintah Pakistan dan penduduk PoJK sangat mencolok. Ketergantungan pada elite politik yang ada di Muzaffarabad telah mengasingkan warga biasa, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan pada kepemimpinan politik di wilayah tersebut. Protes, yang dipimpin oleh komite aksi akar rumput dan bukan partai politik arus utama, menyoroti tuntutan kolektif untuk hak ekonomi dan tata kelola yang lebih baik.
JAAC telah menguraikan tuntutan khusus untuk mengatasi keluhan warga PoJK, termasuk memberikan kewenangan legislatif kepada Majelis PoJK yang dipilih, memastikan Dewan Kashmir mewakili warga PoJK dan mencegah terulangnya pengerahan pasukan paramiliter terhadap penduduk setempat. Selain itu, ada seruan untuk pembagian pendapatan Pakistan yang adil dari sumber daya alam PoJK dan penerapan langkah-langkah bantuan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Page3News, kerusuhan yang sedang berlangsung di PoJK merupakan pengingat nyata perjuangan kawasan tersebut untuk keadilan ekonomi dan otonomi politik. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal, memastikan distribusi sumber daya yang adil dan menegakkan hak asasi manusia.
Tuntutan terakhir adalah kebebasan dari kekuasaan Pakistan. Tetap penting bagi masyarakat internasional untuk memantau perkembangan dan mendukung upaya menuju penyelesaian damai yang memenuhi aspirasi sah penduduk PoJK.
Penulis adalah jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
