Balochistan Terjerumus dalam Krisis Militer, Kekerasan Tidak Akan Mengakhiri Kerusuhan

Situasi di Balochistan telah menarik perhatian internasional, dengan berbagai organisasi hak asasi manusia menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran dan otonomi yang lebih besar bagi masyarakat Baloch. Organisasi-organisasi ini telah mendokumentasikan kasus-kasus pembunuhan di luar hukum, di mana individu dibunuh tanpa proses hukum. Kehadiran militer yang besar dan konflik yang sedang berlangsung telah berdampak buruk pada ekonomi dan tatanan sosial setempat.

Pemerintah Pakistan pada umumnya membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Balochistan, dan menganggap tindakannya sebagai langkah yang diperlukan untuk memerangi terorisme serta menjaga keamanan nasional. Pemerintah berpendapat bahwa operasi militer menargetkan pemberontak dan militan, bukan warga sipil, serta menyoroti berbagai proyek pembangunan dan investasi di Balochistan, seperti yang ada di bawah CPEC, sebagai bukti komitmen mereka terhadap kemajuan kawasan tersebut.

Kelompok advokasi seperti Voice for Baloch Missing Persons (VBMP) telah vokal dalam menuntut keadilan dan akuntabilitas. VBMP mengklaim bahwa sekitar 18.000 orang Baloch telah hilang selama bertahun-tahun, dengan sekitar 1.000 orang dilaporkan terbunuh di luar hukum. Organisasi tersebut menuduh bahwa badan keamanan Pakistan, termasuk Angkatan Darat Pakistan, Korps Perbatasan dan badan intelijen seperti Intelijen Antar-Layanan (ISI) dan Intelijen Militer (MI), bertanggung jawab atas penghilangan ini.

Organisasi seperti Amnesty International dan Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (HRCP) telah menyerukan penyelidikan atas penghilangan paksa ini serta agar pemerintah Pakistan menanggapi keluhan masyarakat Baloch. Namun, pemerintah membantah laporan tentang penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum, serta menyebutnya sebagai propaganda oleh kelompok separatis atau entitas asing. Pemerintah terkadang merujuk pada reformasi hukum dan politik yang ditujukan untuk menanggapi keluhan, seperti peningkatan otonomi provinsi berdasarkan Amandemen ke-18 Konstitusi Pakistan.

Ada beberapa persamaan antara pendekatan Pakistan di Balochistan dan taktik China di wilayah seperti Xinjiang. Kedua negara dilaporkan menggunakan pengawasan ekstensif untuk memantau dan mengendalikan penduduk setempat. Menurut situs web kantor berita Khaama Press, taktik Pakistan di Balochistan , termasuk penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum, sebanding dengan metode serupa di Xinjiang. Di kedua wilayah tersebut, proyek ekonomi skala besar telah digunakan sebagai sarana untuk mengintegrasikan dan mengendalikan wilayah yang bergejolak. Di Balochistan, Pakistan menyoroti investasi China dalam proyek infrastruktur di bawah CPEC sebagai inisiatif pembangunan utama, meskipun ada kekhawatiran atas dampaknya terhadap penduduk Baloch setempat.

China juga dilaporkan mendukung Pakistan dalam misinya untuk menekan perbedaan pendapat di Balochistan. Kesadaran dan dukungan internasional dapat memainkan peran penting dalam menangani masalah tersebut.

Pada akhirnya, meningkatnya kekerasan dan kekacauan yang terus berlanjut di Balochistan merupakan cerminan dari kegagalan total untuk memberikan representasi yang berarti bagi masyarakat Baloch dan untuk mengatasi keluhan mereka yang telah membara sejak berdirinya Pakistan di tahun 1947. Sangat sulit untuk meredam kerusuhan yang terjadi di Balochistan saat ini. Kekuatan brutal yang ada saat ini tidak akan mengakhiri kerusuhan.

Penulis adalah jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.