Oleh Veeramalla Anjaiah
Pada tanggal 5 Agustus 2019, Menteri Dalam Negeri India Amit Shah memperkenalkan RUU Reorganisasi Jammu dan Kashmir 2019 di Rajya Sabha. Hasilnya adalah Pasal 370, yang memberikan status khusus kepada Jammu & Kashmir (J&K), dicabut dan pasal 35A, yang melarang warga non-Kashmir membeli properti di negara bagian tersebut, secara otomatis menjadi batal demi hukum dan negara bagian tersebut dipecah menjadi dua bagian. Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir (UT J&K) dan Wilayah Persatuan Ladakh, lapor situs berita Newsbomb.
Lima tahun kemudian, situasi masyarakat di J&K telah berubah. Secara politis, sistem demokrasi akar rumput yang kuat dimulai dengan partisipasi tulus dari masyarakat yang berada pada tingkat pemerintahan terbawah di badan-badan daerah pedesaan dan perkotaan.
Sudah terlalu lama masyarakat menderita akibat pemberontakan lintas batas yang berdampak negatif terhadap setiap rumah tangga di J&K. Teror yang disponsori oleh sponsor Inter-Services Intelligence (ISI) dan dilakukan oleh kelompok militan separatis luar negeri di Kashmir telah mengganggu kehidupan sehari-hari penduduk setempat sehingga menciptakan suasana ketakutan, kekerasan dan kematian yang terus-menerus, selain menghancurkan infrastruktur lokal.
Kini lima tahun sejak pencabutan Pasal 370 Kashmir mulai terasa normal.
"Dengan ini, esensi Kashmiriyat kembali. Setelah akrab dengan terorisme, politik dinasti, korupsi, kekerasan dan migrasi, Jammu dan Kashmir mulai membuka pintu menuju kemakmuran dan pembangunan. Fajar baru pasca pencabutan Pasal 370 mulai menampakkan sinarnya. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, kebangkitan pembangunan dan kepercayaan terhadap Jammu dan Kashmir telah mengubah citra dan nasib mereka," Tarun Chugh, seorang politisi, menulis dalam sebuah artikel baru-baru ini di surat kabar State Times.
Menurut surat kabar Deccan Herald, lima tahun setelah pencabutan Pasal 370, J&K berada di persimpangan jalan, menavigasi interaksi yang kompleks antara harapan, tantangan dan transformasi.
Keputusan penting tahun 2019 ini menandai penurunan drastis aktivitas teror di Lembah tersebut. Penurunan yang cukup besar dalam perekrutan penduduk setempat untuk menjadi militan dan pembunuhan teroris pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah dampak lain dari pencabutan Pasal 370. Pelemparan batu, seruan mogok kerja oleh kelompok separatis dan protes jalanan yang disertai kekerasan hampir hilang dalam lima tahun terakhir.
"Lima tahun pasca pencabutan, Kashmir menghadirkan mosaik kemajuan dan tantangan yang terus-menerus. Perjalanan kawasan menuju stabilitas dan kemakmuran terus berlanjut, ditandai dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kohesi sosial dan stabilitas politik. Tahun-tahun mendatang akan sangat penting dalam menentukan bagaimana perubahan ini terjadi dan apakah aspirasi masyarakat Kashmir terhadap perdamaian, martabat, serta pembangunan akan terwujud sepenuhnya," kata Deccan Herald.
Di sisi investasi, ada begitu banyak investasi dalam pengembangan infrastruktur, pariwisata berkelanjutan, peningkatan keterampilan, perbaikan infrastruktur, memastikan kemudahan berbisnis dan pengembangan inovasi. Pemerintah telah melaksanakan misi untuk meningkatkan kesempatan bagi pemuda, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta membawa pertumbuhan positif di J&K sebagai prioritas.
Pembangunan infrastruktur besar-besaran telah dimulai melalui Kebijakan Industri Baru (NIP), yang mulai berlaku di J&K pada tanggal 1 April 2022. Baik pusat maupun UT J&K sedang menyusun skema yang menarik bagi investor global untuk datang dan berinvestasi.
Dengan total pengeluaran sebesar Rs 28,400 crore (AS$3,7 miliar) hingga tahun 2025, insentif terbesar hingga saat ini, kebijakan industri baru juga akan fokus pada pembangunan yang adil melalui struktur insentif bertahap yang memberi penghargaan kepada sektor manufaktur dan jasa di wilayah terpencil J&K.
Langkah-langkah sedang dilakukan oleh wilayah serikat J&K untuk mengurangi kepatuhan terhadap "Kemudahan Hidup" dan "Kemudahan Berbisnis" yang telah mendapatkan tanggapan luar biasa dari berbagai calon investor.
J&K kini telah menjadi pusat investasi. Para pejabat menunjukkan bahwa ribuan proposal investasi telah diterima dengan perkiraan investasi sekitar Rs 66.000 crore dalam waktu dekat. Sektor seni, kerajinan tangan dan alat tenun J&K telah mencatat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mencatatkan ekspor senilai Rs 729 crore.
Sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja di J&K pada bulan Juli tahun ini, pemerintah menyetujui pengalihan hampir 104,5 hektar lahan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk pengembangan kawasan industri di divisi Kashmir.Â
Awal tahun ini pemerintahan J&K telah menyetujui pendirian tujuh kawasan industri baru senilai Rs 304,51 crore. Perkebunan ini tersebar di sekitar 661,25 hektar di enam distrik, diharapkan dapat menarik sekitar Rs 8700,16 crore investasi dan menciptakan potensi lapangan kerja bagi 28,376 orang.
Sejak peluncuran Kebijakan Industri Baru, J&K telah menyaksikan masuknya proposal investasi industri yang luar biasa, dengan 6.909 aplikasi diterima melalui sistem satu jendela hingga bulan Juli 2024. Para investor terkenal di antaranya adalah legenda kriket Muttiah Muralitharan dari Ceylon Beverages, yang mendirikan fasilitas senilai Rs 1.600 crore, dan Emaar Group dari Dubai, yang berinvestasi sebesar Rs 500 crore di pusat perbelanjaan dan menara IT.
Indikator terbesar dari normal yang baru adalah pertumbuhan pariwisata. Tahun 2023-2024 dikatakan telah memecahkan semua rekor sebelumnya dengan kedatangan wisatawan yang melampaui 1 crore (10 juta), yang merupakan angka tertinggi sejauh ini, bahkan mengalahkan rekor periode sebelum kekacauan. Hal ini telah menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang.
Pencabutan Pasal 370 telah menghubungkan orang-orang J&K dengan arus utama nasional. Terjadi lonjakan pendirian usaha dan industri, yang berdampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.
"Kebijakan industri baru yang menjamin keamanan investasi pasca pencabutan Pasal 370 telah membuahkan hasil. Investasi sudah mulai mengalir dalam kurun waktu lima tahun. Beberapa perjanjian telah dibuat untuk investasi, dan kelompok nasional besar di sektor kesehatan dan pendidikan kedokteran juga telah mengusulkan investasi. Sektor pariwisata, wisata film, hortikultura, manajemen pasca panen, pertanian, pengolahan makanan, serikultur, kesehatan, farmasi, manufaktur, IT, energi terbarukan, infrastruktur, real estate, alat tenun tangan dan kerajinan tangan, serta sektor pendidikan juga mengalami transformasi," ujar Tarun.
"Setelah pencabutan Pasal 370, Perdana Menteri Modi mengantarkan gelombang pembangunan dan kepercayaan terhadap Jammu dan Kashmir, menyebarkan esensi keindiaan. Apa yang dulunya merupakan benteng ketakutan dan kekuatan anti-nasional di Kashmir, kini menunjukkan rasa patriotisme. Setelah terjerat dalam politik dinasti dan terorisme, Kashmir kini mengibarkan bendera nasionalisme dan pembangunan. Impian 'Satu Bangsa, Satu Hukum, Satu Pemimpin' telah terwujud. Garis India yang tidak terpecah, bersatu, kuat dan tanggung telah tercipta di Kashmir."
J&K memang sedang menjalani pengalaman transformatif. Tujuan untuk mengangkat semangat setiap individu dan komunitas di J&K dengan memberikan peluang ekonomi dan inklusi politik sangat menarik perhatian penduduk setempat.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
