Eksploitasi dan perlakuan buruk terhadap para pekerja di Pakistan, dimana mereka sering menghadapi kondisi yang keras dan gaji yang rendah, memaksa banyak pekerja untuk bermigrasi demi mencari peluang yang lebih baik. Sayangnya, tantangan yang dihadapi para pengungsi Pakistan terus berlanjut sepanjang perjalanan mereka dan jarang berakhir setelah mencapai tujuan.
Pengungsi Pakistan sering dikategorikan sebagai migran ekonomi, sehingga menjadikan mereka prioritas yang lebih rendah bagi otoritas Eropa dibandingkan dengan mereka yang melarikan diri dari konflik. Seringnya berita mengenai warga negara Pakistan yang kehilangan nyawa di Mediterania menunjukkan bahwa upaya untuk memberantas perdagangan manusia saja tidaklah cukup.
Menurut surat kabar Dawn dan kantor berita AFP, masalah migrasi --- baik legal atau tidak --- telah lama ada di Pakistan. Namun akhir-akhir ini, terdapat peningkatan besar dalam jumlah orang yang ingin meninggalkan negaranya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik karena kondisi ekonomi yang rentan dan mengalami inflasi yang tinggi, ditambah dengan meningkatnya pengangguran, serta iklim politik yang memaksa dan tidak stabil.
"Kondisi ekonomi dan politik Pakistan telah sangat memburuk," surat kabar Dawn melaporkan mengutip pernyataan Hassan Zaidi, seorang pembuat film yang mendokumentasikan dengan cermat perjalanan para migran melintasi berbagai rute dan perbatasan.
"[Stabilitas] ini berbanding lurus dengan [migrasi] legal dan ilegal, yang keduanya [saat ini] kelebihan beban. Kedutaan Kanada tidak punya waktu, kedutaan besar Eropa tidak punya waktu; sangat sulit untuk mendapatkan janji temu di kedutaan AS. Semua orang ingin keluar."
Menurut Zaidi, generasi muda yang sebagian besar berasal dari pedesaan termotivasi melihat masyarakat sekitar yang setelah berjuang bertahun-tahun berhasil membuat kothi (bungalow).
Hampir setiap keluarga di kota-kota ini memiliki anggota keluarga yang tinggal di luar negeri, katanya. Kebanyakan dari mereka berhasil bermigrasi secara legal pada tahun 1960an.
Di tahun 2018, Pemerintah Pakistan memperkenalkan dua undang-undang untuk membatasi pergerakan migran ilegal --- Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Pencegahan Penyelundupan Migran --- Undang-undang yang terakhir mendekriminalisasi migran dan mensyaratkan hukuman hingga 14 tahun penjara bagi para agen.
Namun, undang-undang ini sebagian besar tidak mampu menghalangi para pelaku perdagangan manusia dan migran yang sangat ingin pergi ke Eropa karena migrasi ilegal merupakan bisnis yang paling menguntungkan.
Undang-undang ini juga bukanlah hal baru. Sebelum adanya undang-undang ini, "ada undang-undang pidana yang melarang kegiatan-kegiatan ini", surat kabar Dawn melaporkan dengan mengutip pernyataan Furkan Ali, seorang pengacara yang meneliti krisis migran.
"Seperti kebanyakan hal di Pakistan, saya rasa undang-undang baru ini tidak berdampak apa pun," tambahnya. "Ini bukan masalah yang berasal dari kurangnya undang-undang."
