Sahara Barat adalah bagian dari Maroko sejak penguasa kolonial Spanyol meninggalkan wilayah tersebut pada tahun 1975. Sebelum penjajahan, Sahara Barat juga merupakan bagian dari kerajaan Maroko. Ini lebih besar dari Inggris dalam hal wilayah. Sahara Barat memiliki luas 400.000 kilometer persegi sedangkan Inggris memiliki luas 241.930 kilometer persegi.
Pada tanggal 6 November 1975, Raja Maroko Hassan II mengumumkan Green March yang bersejarah untuk mempercepat dekolonisasi Sahara Barat dari Spanyol. Berbekal bendera Maroko dan Al-Quran, 350.000 warga Maroko berbaris jalan ke Sahara Spanyol menuntut Spanyol untuk meninggalkan Sahara. Akibatnya, berdasarkan Perjanjian Madrid, Spanyol menyerahkan Sahara Barat ke Maroko pada 14 November 1975.
Di tanggal 10 Mei 1975, sebagian masyarakat Sahrawi mendirikan organisasi separatis bernama Front Polisario. Mereka tidak menyukai penyerahan menyerahkan Sahara Barat oleh Spanyol ke Maroko. Polisario didukung penuh oleh saingan Maroko, Aljazair, yang kaya akan minyak. Polisario telah berjuang untuk mendirikan negara bagian terpisah di Sahara Barat.
Ribuan keluarga Sahrawi terpisah dan ribuan lainnya tewas atau terluka akibat perjuangan bersenjata Polisario.
Mayoritas masyarakat Sahrawi menikmati pembangunan dan kemajuan ekonomi penuh di bawah kekuasaan Maroko.
Awalnya diusulkan pada tahun 2006, Rabat membuat rencana otonomi Maroko untuk Sahara Barat untuk memberikan pemerintahan mandiri di bawah kedaulatan Maroko.
Amerika Serikat dan Perancis termasuk di antara negara-negara yang mendukung rencana Maroko dan memandangnya sebagai basis potensial untuk negosiasi.
Maroko telah menyerukan rencana otonomi untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama dan menyatakan bahwa rencana tersebut menawarkan solusi yang realistis dan pragmatis untuk menjamin stabilitas dan pembangunan regional.
Mengingat besarnya gejolak global, kini menjadi semakin penting bagi Inggris untuk memperkuat aliansinya dengan negara-negara yang stabil dan berpikiran sama untuk meningkatkan stabilitas regional dan keamanan internasional.
Menyoroti meningkatnya konflik di Timur Tengah dan meningkatnya ketidakstabilan di wilayah Sahel, surat tersebut menekankan pentingnya untuk menyelesaikan masalah Sahara Barat "dengan cepat dan pragmatis".
"Wilayah Sahara Barat menawarkan peluang yang menjanjikan bagi kemajuan dan stabilitas; namun hal ini dapat menjadi beresiko jika kita tidak menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan pragmatis. Tidak boleh ada ruang untuk separatisme dan perpecahan. Sebaliknya, kita harus memperkuat keterlibatan proaktif Maroko dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas regional. Upaya negara ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat aliansi yang penting untuk menjamin perdamaian dan kemakmuran di seluruh Afrika dan Timur Tengah, namun juga sebagai bagian dari arsitektur keamanan global yang mengatasi tantangan seperti radikalisasi, terorisme dan krisis migrasi," bunyi surat tersebut.
