Kegiatan pariwisata yang berpusat pada agama dapat mendatangkan cadangan devisa bagi Pakistan, yang sedang menghadapi situasi ekonomi yang buruk.
"Dengan monumen dan peninggalan arkeologi yang signifikan, banyak wisatawan dari luar negeri yang ingin mengunjunginya. Syukurlah, masyarakat Swat juga sangat ramah dan bersahabat. Mereka menginginkan promosi pariwisata dan pembangunan di wilayah tersebut, " kata Menteri Negara Pakistan dan Ketua Satuan Tugas Perdana Menteri Pariwisata Gandhara Dr. Ramesh Kumar Vankwani kepada Dawn baru-baru ini.
Laporan menunjukkan bahwa Pakistan mungkin menyelenggarakan acara SAARC di Taxila untuk mempromosikan wisata religi.
"Pemerintah Pakistan berencana untuk melibatkan influencer media sosial dari Korea Selatan, Jepang dan Singapura untuk mempromosikan pariwisata Budha. Upaya putus asa untuk menggambarkan Pakistan sebagai negara sekuler mungkin tidak cukup untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari kejadian sehari-hari kejahatan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas di negara tersebut," ujar South Asia Press.
Menurut Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), kekerasan terhadap kelompok agama minoritas terus terjadi di Pakistan di tahun 2023, termasuk pemaksaan pindah agama, pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta serangan massa yang menargetkan kelompok minoritas.
Intoleransi beragama sangat tinggi di Pakistan. Menurut lembaga pemikir yang berbasis di Islamabad, Center for Social Justice (CSJ), terdapat 193 insiden kekerasan terhadap kelompok agama minoritas yang terjadi di Pakistan pada tahun lalu, jumlah yang diyakini jauh lebih rendah dibandingkan angka sebenarnya. Beberapa aktivis hak asasi manusia setempat juga mengklaim bahwa tidak ada "perbaikan" dalam melindungi hak-hak dasar berbagai agama minoritas --- Hindu, Kristen, Sikh, Budha --- di Pakistan.
Menanggapi kritik AS mengenai rekam jejak buruknya dalam menghentikan kejahatan kekerasan terhadap agama minoritas, Pakistan "dengan tegas" menolak Laporan Negara tahun 2023 tentang praktik hak asasi manusia. Pakistan berpendapat bahwa isi laporan tersebut tidak adil, berdasarkan informasi yang tidak akurat dan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Pemerintah Pakistan dilaporkan menargetkan saluran media sosial dan akun yang melaporkan insiden nyata pelanggaran hak beragama, pemaksaan pindah agama, penculikan, pemerkosaan dan perampokan yang menargetkan minoritas Hindu dan Kristen di Pakistan.
Diperkirakan otoritas negara telah mengidentifikasi 279 akun Twitter, serta beberapa akun Facebook dan Instagram juga berada dalam pengawasan, bersama dengan 31 saluran YouTube. Pemerintah bahkan berencana melakukan pemeriksaan forensik terhadap sekitar 200 vlog. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai taktik untuk membungkam suara-suara independen yang menyoroti kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Pakistan dan untuk menjaga citra kekuatan militer.
Menghadapi pengawasan internasional secara rutin terhadap memburuknya situasi hak asasi manusia, Pakistan mati-matian mencari cara untuk menyelamatkan mukanya dan oleh karena itu berupaya untuk menghidupkan kembali apa yang disebut "Koridor Gandhara" di beberapa wilayah di Khyber Pakhtunkhwa (KP) dan Punjab.
