Oleh Veeramalla Anjaiah
Pakistan, sebuah negara yang diperintah oleh militer selama beberapa dekade sejak pembentukannya, sepenuhnya dikendalikan oleh militernya. Medianya dikendalikan oleh militernya melalui sensor.
Pada bulan Agustus 2023, pemerintah Pakistan meluncurkan alternatifnya sendiri selain WhatsApp bernama Beep Pakistan. Laporan menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dikembangkan oleh Kementerian Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Pakistan (MOITT) dan Dewan Teknologi Informasi Nasional (NITB). Apa yang membedakan aplikasi ini adalah kemampuannya untuk menyimpan semua data pengguna di Pakistan, tidak seperti WhatsApp atau Telegram, yang datanya biasanya disimpan di luar negeri, lapor saluran berita Al Arabiya Post baru-baru ini.
Lokalisasi data, menurut Al Arabiya Post, meningkatkan kontrol pemerintah dan militer atas penyebaran informasi di Pakistan. Terinspirasi dari aplikasi WeChat China, badan keamanan di Pakistan kini dapat dengan mudah memantau dan memengaruhi narasi publik melalui aplikasi pesan domestik ini. Jelaslah bahwa penerima manfaat utama dari data yang disimpan melalui aplikasi ini adalah militer Pakistan dan Intelijen Antar-Layanan (ISI). Oleh karena itu, meskipun kementerian mungkin berperan sebagai kedok, ISI kemungkinan besar akan menjadi konsumen utama informasi yang dikumpulkan.
Akses tidak terbatas terhadap data pengguna akan secara signifikan meningkatkan kemampuan ISI untuk memantau dan memberikan tekanan terhadap warga sipil di Pakistan. Individu, aktivis hak asasi manusia dan jurnalis sering menjadi sasaran karena gagal menyelaraskan diri dengan agenda militer di Pakistan.
Dengan aplikasi pesan seperti Beep Pakistan, ISI berpotensi mengeksploitasi data pribadi untuk memeras individu bila diperlukan. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur standar seperti pesan instan, panggilan audio dan video, serta fungsi konferensi seperti Zoom.Â
Setiap ekspresi perbedaan pendapat terhadap militer atau hashtag terkait akan segera mengingatkan badan keamanan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap orang-orang yang terlibat. Selain melarang mereka mengakses aplikasi, akun mereka di layanan digital lainnya juga dapat dibatasi.
Di Pakistan, meningkatnya sensor terhadap kebebasan berekspresi berkorelasi langsung dengan kontrol militer yang luas di negara tersebut.
Secara historis, militer Pakistan relatif lebih mudah untuk mengelola narasi publik karena tidak adanya layanan internet reguler dan platform media sosial. Namun, kemunculan platform media sosial pasca tahun 2010 dan kejadian belakangan ini yang melibatkan mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah memaksa Rawalpindi untuk mencari metode yang lebih baru dan efektif untuk memantau dan menerapkan sensor di negara tersebut. Militer tidak bisa mengabaikan meningkatnya sentimen anti-militer di Pakistan, karena takut kehilangan kendali dan terkikisnya otoritas yang tidak terkendali.
Selain itu, pelarangan platform media sosial akan berdampak negatif terhadap reputasi Pakistan di dunia internasional, yang saat ini sedang merosot. Negara-negara Barat kemungkinan besar akan mengkritik tindakan kejam tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia warga negara Pakistan.
