Oleh Veeramalla Anjaiah
Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC) pada tanggal 13 Januari mengumumkan batas waktu 13 Februari bagi pemerintah federal Pakistan untuk memulihkan mahasiswa Baloch yang hilang, lapor saluran berita ARY News.
Hakim Mohsin Akhtar Kyani mengeluarkan perintah tertulis untuk sidang kasus hilangnya siswa Baloch.
Pengadilan juga meminta laporan akhir semua orang hilang di Baloch yang mencapai rumah mereka dari federasi, menurut ARY News.
Sesuai perintah tertulis, pengadilan telah memperpanjang batas waktu pemulihan mahasiswa Baloch yang hilang hingga tanggal 13 Februari.
"Pengadilan tidak meminta pernyataan sumpah dari Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Pertahanan serta lembaga keamanan untuk saat ini. Jika orang yang hilang tidak ditemukan, pernyataan sumpah akan diminta dan proses hukum akan dimulai," demikian bunyi perintah pengadilan.
Balochistan adalah provinsi terbesar di Pakistan berdasarkan luas daratan. Negara ini sangat kaya akan sumber daya alam tetapi jumlah penduduknya sedikit. Provinsi ini dianeksasi oleh Pakistan pada tahun 1948, segera setelah pemisahan dari India, dan sejak itu terjadi gerakan separatis. Banyak warga Baloch mengatakan mereka merasa menjadi sasaran penindasan negara.
Ada beberapa kelompok separatis yang berpendapat bahwa mereka terpinggirkan secara ekonomi dan miskin dibandingkan wilayah lain di Pakistan. Tentara Pembebasan Balochistan adalah kelompok bersenjata paling berbahaya.
Menurut jurnal The Diplomat, penghilangan paksa adalah hal biasa dan diyakini secara luas sebagai bagian dari operasi pemberantasan pemberontakan di Balochistan. Korban penghilangan paksa termasuk pekerja politik, jurnalis, pembela hak asasi manusia, dan pelajar. Siapa pun yang hanya dicurigai bersimpati dengan kelompok separatis, atau memiliki hubungan dekat dengan mereka, berisiko diculik.
Pakistan menganggap penghilangan orang sebagai kebijakan negara.
"Negara Pakistan melakukan penghilangan paksa sebagai kebijakan negara dengan cara yang unik. Keunikan ini terletak pada kenyataan bahwa negara tidak hanya mengakui bahwa penghilangan paksa adalah kebijakan negara, dan bukan tindakan oknum-oknum nakal, namun yang lebih mengenaskan, justru menggunakan pengungkapan yang jujur ini sebagai alasan untuk terus melakukan penghilangan paksa," tulis Faisal Siddiqi, seorang pengacara, di surat kabar Dawn baru-baru ini.
Menurut Voice for Baloch Missing Persons (VBMP), sebuah organisasi non-pemerintah, terdapat lebih dari 7.000 orang hilang di Balochistan. Namun, Komisi Penyelidikan Penghilangan Paksa mengatakan hanya ada 454 kasus aktif di Balochistan pada bulan Oktober 2023.
Apalagi, Jaksa Agung (AG) menyerahkan daftar mahasiswa Baloch yang hilang dalam penghilangan paksa.
Selanjutnya, pengadilan diberitahu bahwa kasus 12 mahasiswa Baloch yang hilang belum terselesaikan, menurut ARY News.
Pemerintah federal meyakinkan pengadilan bahwa tidak ada orang yang akan diculik atau dihilangkan secara paksa di masa depan.
AG juga menjamin bahwa semua orang hilang akan dikembalikan dengan cara apa pun, dan menambahkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal akan dibawa ke pengadilan.
"Pernyataan dan tindakan ini merupakan sinyal positif bagi masa depan Pakistan yang lebih baik, yang akan memberikan keadilan bagi keluarga Baloch yang telah menunggu orang-orang tersayang mereka yang hilang selama beberapa tahun," kata AG dalam sebuah pernyataan.
Pengadilan selanjutnya merujuk pada persoalan ayah Sammi Deen Baloch yang hilang selama lebih dari satu dekade, menjadi ujian bagi AG untuk mendapatkan informasi dari lembaga negara terkait keberadaannya.
Komite Baloch Yakjehti (BYC) memulai kampanye media sosial #IStandWithBalochMarch untuk meningkatkan dukungan terhadap gerakan mereka pada 13 Januari di seluruh dunia, melawan penghilangan paksa orang-orang Baloch.
Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan situasi di Balochistan dan menyatukan suara-suara yang mendukung keadilan, demikian yang dilaporkan surat kabar The Balochistan Post.
Selain itu, dalam pernyataannya, BYC menyerukan masyarakat di seluruh dunia untuk bergabung dalam kampanye solidaritas.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
