Banyak orang masih meragukan apakah pemilu akan diadakan atau tidak pada tanggal 8 Februari. Senat Pakistan baru-baru ini menyetujui resolusi untuk menunda pemilu karena situasi keamanan yang ada dan cuaca dingin di negara tersebut. Namun, hanya 14 dari 97 senator yang memberikan suara mendukung resolusi tersebut. Tetapi ECP menolak resolusi tersebut.
Imran saat ini dipenjara dan dilarang ikut serta dalam pemilu oleh pengadilan selama lima tahun. Baru-baru ini, surat pencalonan Imran untuk pemilu ditolak oleh ECP karena ia divonis bersalah dalam kasus korupsi. Makalah ribuan kandidat oposisi lainnya juga ditolak oleh komisi. PTI yang dipimpin Imran juga sedang berjuang secara hukum untuk menyelamatkan simbol pemilunya, yaitu tongkat kriket, dari kemungkinan pelarangan.
Menurut Al Jazeera, sejumlah besar pemimpin PTI telah mundur dari partainya, tampaknya karena adanya tekanan. Banyak dari mereka saat ini bersembunyi, berusaha menghindari penangkapan, sementara yang lain membelot dan bergabung dengan partai politik saingannya.
Menurut Portal Terorisme Asia Selatan (SATP), Pakistan, hingga Oktober 2023 mencatat jumlah korban jiwa Pasukan Keamanan (SF) tertinggi di Pakistan.
Islamkhabar.com mengatakan bahwa mengutip data dari Institut Studi Konflik dan Keamanan Pakistan (PICSS), sebuah organisasi penelitian yang berbasis di Islamabad, situasi keamanan di Pakistan juga memburuk, dengan lebih dari 600 serangan oleh kelompok bersenjata yang terjadi pada tahun 2023, peningkatan lebih dari 60 persen dari tahun 2022. Data PICSS menyebutkan bahwa hampir 93 persen serangan tersebut terjadi di provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan.
Menurut Al Jazeera, kekuatan militer Pakistan yang kuat telah memerintah negara itu secara langsung selama lebih dari tiga dekade sejarah kemerdekaannya. Bahkan ketika mereka tidak berkuasa secara langsung, militer dituduh melakukan campur tangan besar-besaran dalam urusan politik.
Kali ini, beberapa analis yakin, militer tampaknya bertaruh pada Sharif, yang kembali ke negara itu pada bulan November tahun lalu, dan pengadilan dengan cepat membatalkan tuntutan hukum terhadap pencalonannya.
Tahir Mehdi, seorang analis politik yang berbasis di Lahore, mengatakan bahwa tepat jika menggambarkan peningkatan menjelang pemilu 2024 sebagai hal yang pada dasarnya "sama tidak adilnya dengan pemilu sebelumnya".
"Saya lebih suka menggunakan kata 'rekayasa pemilu' daripada kecurangan," kata Mehdi kepada Al Jazeera.
Amerika Serikat mengatakan pada 4 Januari bahwa mereka memperkirakan pemilu nasional mendatang di Pakistan akan dilaksanakan dengan cara yang bebas dan adil serta mengikuti hukum negara tersebut.
