Oleh Veeramalla Anjaiah
Para pemimpin negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) telah menegaskan kembali sikap dan keputusan tegas mereka dalam mendukung Sahara Maroko pada tanggal 5 Desember 2023 di Doha, Qatar, kata Kedutaan Besar Maroko di Jakarta.
GCC telah menyatakan keinginannya untuk menjaga keamanan dan stabilitas Kerajaan Maroko serta integritas wilayahnya.
"Para pemimpin yang berpartisipasi dalam KTT Dewan Tertinggi Dewan Kerja Sama Teluk ke-44, Â yang diadakan di Doha di bawah kepemimpinan Qatar, menekankan dalam pernyataan akhir KTT tersebut pentingnya kemitraan strategis khusus antara Dewan Kerjasama Teluk dan Kerajaan Maroko serta implementasi rencana aksi bersama. Mereka juga memuji Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2703 yang dikeluarkan pada 30 Oktober tahun lalu tentang Sahara Barat Maroko," ujar Kedutaan Besar Maroko dalam siaran persnya.
GCC mengatakan dalam pernyataan terakhirnya bahwa mereka mengucapkan selamat kepada Maroko atas persetujuan Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) atas tawaran bersama Maroko dengan Spanyol dan Portugal untuk menyelenggarakan Piala Dunia sepak bola 2030.
GCC didirikan pada tanggal 25 Mei 1981 oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar dan Oman.
Maroko merupakan negara Afrika Utara yang mempunyai masalah serius dengan tetangganya, Aljazair. Aljazair mendukung penuh gerakan pemberontak separatis bernama Front Polisario dalam masalah Sahara Barat Maroko. Polisario telah mendirikan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) pada 27 Februari 1976 dengan dukungan penuh dari Aljazair. Polisario telah melancarkan perang dengan Maroko dengan dukungan penuh dari Aljazair. Ia menjalankan pemerintahan yang diasingkan dari kamp pengungsi Tindouf di Aljazair.
Polisario tidak menguasai tanah maupun penduduknya di Sahara Maroko. Sahara Barat adalah koloni Spanyol selama 91 tahun. Sahara Barat diserahkan ke Maroko oleh Spanyol pada tahun 1976 setelah Maroko meluncurkan Great March dengan 350.000 warga Maroko ke Sahara Barat pada tanggal 6 November 1975.
Sejak tahun 1976 hingga sekarang Maroko menguasai penuh Sahara Barat. Pemerintah Maroko telah menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan Sahara Maroko berdasarkan Rencana Marshall senilai AS$7 miliar (2016-2023). Sahara Maroko kini menjadi salah satu wilayah paling maju di Maroko. Indeks pembangunan manusianya jauh di atas rata-rata nasional Maroko. Maroko telah membangun sekolah, jalan, pabrik industri, pelabuhan, jembatan, pembangkit energi dan pabrik air di Sahara Maroko.
Polisario, yang didirikan pada tahun 1975 oleh El-Ouli Mustapha Sayed dan kawan-kawan, merupakan organisasi sayap kiri dengan gagasan komunis. Organisasi ini terkenal atas kekerasannya. Mereka telah melakukan penculikan, penyelundupan, pembajakan, pembantaian dan penyiksaan terhadap orang-orang Sahrawi.
Pada tahun 1981, SADR bergabung dengan Organisasi Uni Afrika (OAU) dengan dukungan Aljazair, Afrika Selatan dan Angola. Aneh sekali karena SADR bukanlah negara yang tidak punya tanah dan rakyat. Namun, republik tersebut diakui oleh 84 negara, termasuk 37 negara Afrika.
SADR telah kehilangan dukungan diplomatik dari banyak negara. Sekitar 48 negara telah menarik pengakuan mereka atau membekukan hubungan dengan SADR. Artinya hanya 36 negara, termasuk 19 negara Afrika yang masih mengakui SADR sebagai sebuah negara. Beberapa negara Afrika telah mengubah persepsi mereka terhadap SADR dan mulai mendukung Sahara Maroko.
Pada tahun 2007, Maroko mengumumkan inisiatif penting untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada wilayah Sahara. Rencana otonomi telah diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB. Jika Polisario menerima rencana otonomi Maroko, masyarakat Sahrawi akan hidup damai dan menikmati kemakmuran di bawah kedaulatan Maroko.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
