Mujahid muncul setelah menteri informasi sementara Balochistan Jan Achakzai mengklaim bahwa pemerintah mereka akan memulai kampanye yang sama terhadap mereka yang tinggal dengan dokumen resmi di Pakistan dengan "keputusan negara".
"Dan tidak boleh ada yang salah. Ini adalah keputusan 'negara berdaulat' untuk memulangkan semua imigran ilegal. Jadi, pemerintahan politik mana pun yang berkuasa setelah pemilu, proses ini akan terus berlanjut. Pemerintahan baru akan terikat untuk mengikuti kebijakan ini," tambahnya, menurut surat kabar Dawn.
Namun, sebelumnya Achakzai meminta para pejabat Afghanistan untuk menyerahkan pengungsi yang datang ke Afghanistan dari seberang Jalur Durand, menurut TOLOnews.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tanah Afghanistan digunakan untuk melawan Pakistan.
Namun, juru bicara Taliban membantah pernyataan Achakzai dan mengatakan bahwa tanah Afghanistan tidak digunakan untuk melawan siapa pun, lapor TOLOnews.
"Beberapa tindakan, ucapan dan gerakan Pakistan menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat Afghanistan dan mereka akan meragukan pemerintahnya [Pakistan], mengeluh, bahkan membenci Pakistan. Kami tidak menginginkan ruang seperti itu karena akan merugikan kedua belah pihak," tutur Mujahid kepada TOLOnews.
Sementara itu, presiden Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan, Maulana Fazl-ur-Rehman, menyerukan pembentukan komisi gabungan antara Kabul dan Islamabad untuk memfasilitasi deportasi pengungsi Afghanistan, menurut TOLOnews.
Ia menambahkan, masalah pengungsi Afghanistan adalah masalah bilateral dan keputusan sepihak mengenai hal ini akan mempengaruhi hubungan Kabul-Islamabad.
Selain itu, Pakistan terus-menerus menyalahkan Afghanistan atas meningkatnya serangan teror di negara mereka, TOLOnews melaporkan.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
