Oleh Veeramalla Anjaiah
Dalam pembicaraan yang diadakan pada tanggal 17 September, Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, mengadvokasi reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusul tawaran India untuk keanggotaan permanen di Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Ia berbicara tentang topik "G20 dan Vikasit Bharat" dalam sebuah acara di Institut Sains dan Teknologi Luar Angkasa India (IIST), yang diselenggarakan sebagai bagian dari "Amrit Kaal Vimarsh atas inisiatif Vikasit Bharat@2047".
Menurut surat kabar The Hindu, Jaishankar mempertanyakan ketidakhadiran India di DK PBB meskipun India merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia dan perekonomian terbesar kelima. Ia juga menyebutkan bahwa tidak ada negara Amerika Latin dan Afrika yang menjadi anggota tetap.
Sesuai Pasal 23 Piagam PBB, DK PBB memiliki lima anggota tetap --- Prancis, Rusia, China, Amerika Serikat (AS) dan Inggris --- serta 10 anggota tidak tetap yang dipilih dua kali setahun. AS, Inggris, Perancis dan Rusia telah menunjukkan dukungan mereka terhadap tawaran India. Namun China sangat menentang tawaran India.
Menurut majalah Time, Presiden Rusia Vladimir Putin memuji Perdana Menteri India Narendra Modi dan mendukung inklusi India dalam reformasi DK PBB.
Dengan populasi 1,43 miliar jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, India "adalah raksasa di dunia", kata Putin, seraya menambahkan bahwa ekspor teknologi tinggi India tumbuh secara eksponensial, dan negara ini semakin kuat setiap tahunnya di bawah kepemimpinan Modi.
Pencalonan India dimulai pada tahun 2004 dengan pembentukan Kelompok Empat (G4), negara-negara yang berupaya untuk mendorong reformasi serta memperluas jumlah kursi permanen dan tidak tetap di DK PBB. Grup tersebut terdiri dari Brasil, Jerman, Jepang dan India.
"Apa yang akan terjadi jika mereka tidak melakukan reformasi? Masyarakat akan mencari solusi di luar. Dan ini adalah pesan yang harus dipahami oleh PBB," jelas Jaishankar kepada para mahasiswa IIST.
India telah melakukan perannya sebagai anggota aktif PBB. Menurut surat kabar Times of India, negara ini merupakan kontributor utama pasukan dan dana penjaga perdamaian PBB, mengirimkan lebih dari 200.000 personel pada tahun 2021 dan total AS$40 juta setiap tahunnya. Ini adalah advokasi yang kuat untuk perlindungan perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Terkait isu perubahan iklim, India tidak hanya terlibat dalam perundingan Perjanjian Paris tahun 2015, namun India juga telah merumuskan Strategi Panchamrit --- lima tujuan iklim yang ingin dicapai negara ini pada tahun 2070.
Piagam PBB yang ada harus diubah agar India dapat mengamankan keanggotaan permanennya. Dalam sebuah artikel di situs Zee Business, Pasal 108 Piagam PBB menyatakan bahwa amandemen harus disetujui oleh "dua pertiga anggota Majelis Umum dan diratifikasi oleh dua pertiga anggota PBB, termasuk seluruh anggota tetap Dewan Keamanan".
Menanggapi pertanyaan yang diposting di situs web Kementerian Luar Negeri India tentang apa yang dilakukan negara tersebut untuk meningkatkan peluangnya memperoleh kursi permanen, Menteri Vellamvelly Muraleedharan menjelaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan Inter-Governmental Negotiations (IGN) mengenai reformasi DK PBB.
"India telah bekerja sama dengan negara-negara berorientasi reformasi lainnya melalui keanggotaannya dalam G4 [India, Brazil, Jerman dan Jepang] dan Grup L.69 [pengelompokan lintas regional negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin]," ujar Muraleedharan.
India juga mengajukan permohonan untuk periode ke-9 (masa jabatan 2028-2029) sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
