Oleh Veeramalla Anjaiah
Pemerintah India telah secara resmi menyetujui kebijakan luar angkasa baru pada bulan April tahun ini, yang memungkinkan partisipasi sektor swasta dalam ekonomi luar angkasa India, menurut surat kabar Mint.
India mulai melakukan reformasi pada bidang antariksanya di tahun 2020, yang berpuncak pada Kebijakan Luar Angkasa India tahun 2023.
"Saat ini, pangsa India dalam ekonomi luar angkasa global kurang dari 2%, dan kebijakan luar angkasa akan membantunya meningkat secara signifikan hingga 10% di masa depan," kata Sreedhara Panicker Somanath, Ketua Organisasi Penelitian Luar Angkasa India (ISRO), seperti yang dikutip oleh Mint.
Hasil dari reformasi tersebut sudah terlihat pada peluncuran Vikram-S pada tahun 2022, roket pertama yang dibuat oleh swasta di India.
Situs televisi DD News melaporkan bahwa di masa lalu, sektor luar angkasa India dikendalikan oleh lembaga pemerintah seperti ISRO, yang bertanggung jawab atas eksplorasi ruang angkasa dan inisiatif satelit.
India telah mendapatkan reputasi selama bertahun-tahun sebagai mitra peluncuran yang andal dan hemat biaya di kancah internasional.
"India telah meluncurkan 389 satelit asing dalam sembilan tahun terakhir, menghasilkan sekitar AS$157 juta dan 223 juta," kata Menteri Negara untuk Ilmu dan Teknologi India Jitendra Singh kepada DD News dalam sebuah wawancara eksklusif.
Menurut Mint, berdasarkan kebijakan baru ini, entitas non-pemerintah, perusahaan korporasi dan perusahaan rintisan akan dapat menyediakan layanan komunikasi satelit, membangun pusat kendali misi di darat, meluncurkan satelit ke orbit, melakukan proyek keselamatan ruang angkasa dan terlibat dalam pemulihan komersial asteroid atau sumber daya luar angkasa.
