Perjanjian Pertukaran Mata Uang China adalah Bagian dari Perilaku Hegemoniknya

Dengan janji akses yang lebih cepat ke modal, bank-bank pembangunan China telah membodohi ekonomi yang lebih lemah dengan insentif yang menggoda untuk pembangunan infrastruktur sebagai pengganti jaminan bahwa bisnisnya akan diizinkan untuk berfungsi sesuai kenyamanannya. Metode-metode ini juga menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional China kadang-kadang diizinkan untuk mengesampingkan undang-undang setempat sesuai kebutuhannya.

Gubernur Central Bank of Nigeria Emefiele (kiri) dan Yi dari PBOC menandatangani perjanjian Currency Swap. | Sumber: nairametrics.com

Dalam skenario tersebut, negara-negara yang berjuang untuk mengatasi utang China dan berkewajiban untuk menandatangani perjanjian pertukaran mata uang harus bersatu untuk mencegah perilaku agresif China dalam proses pengambilan keputusan yang berdaulat. Negara-negara terutama dari negara berkembang harus mencegah niat otoriter Beijing melalui cara pemaksaan ekonomi agar tidak terbentuk dengan menyerukan taktik bermuka dua yang bertujuan untuk memperluas pengaruhnya melalui internasionalisasi mata uangnya.
Tindakan balasan ini tidak hanya akan membatasi aspirasi hegemonik Partai tersebut tetapi juga akan memotivasi negara-negara lain yang tertekan secara ekonomi agar tidak jatuh ke dalam perintah China dalam hal keputusan kebijakan yang coba dicapai oleh Beijing.

Penulis adalah wartawan senior yang berdomisili di Jakarta.