Oleh Veeramalla Anjaiah
Sejak Perdana Menteri India Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) berkuasa pada tahun 2014, situasi politik telah berubah di India dengan lebih fokus pada perempuan.
Menurut situs berita 18.com, BJP tidak hanya melakukan upaya sadar untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik India, tetapi juga menempatkan pemberdayaan perempuan dan memanfaatkan bakat mereka untuk pembangunan bangsa sebagai komponen utama dari kebijakan partai.
Presiden negara saat ini adalah seorang wanita suku dari Odisha. Draupadi Murmu terpilih sebagai Presiden ke-15 India pada tahun 2022.
Menurut surat kabar Times of India, ada 11 perempuan dalam Kabinet Modi saat ini, yang memiliki total 77 anggota (tidak termasuk Perdana Menteri). Artinya, hanya satu dari setiap tujuh menteri di Kabinet Modi adalah perempuan. Itu merupakan jumlah perempuan terbanyak di Kabinet selama 17 tahun terakhir.
Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman dan Menteri Perkembangan Perempuan dan Anak dan Urusan Minoritas Smriti Zubin Irani adalah menteri perempuan teratas dalam Kabinet Modi.
Jumlah pemilih perempuan pada pemilihan nasional melonjak dari 53 persen pada tahun 2004 menjadi 67 persen pada tahun 2019, sebuah momen bersejarah ketika persentase partisipasi pemilih laki-laki untuk pertama kalinya naik tipis. Menurut Komisi Pemilihan India, sekitar 69 persen perempuan akan hadir pada pemilu 2024.
India adalah salah satu negara paling awal yang memberikan hak pilih kepada perempuan pada tahun 1950. Para legislator dan pembuat kebijakan mencapai konsensus tentang pemberian hak pilih kepada perempuan tanpa banyak diskusi di tahun 1950. Hak pilih perempuan dimasukkan dalam Konstitusi India.
Lingkungan politik di India telah lama menjadi benteng laki-laki di mana perempuan jarang bisa mendapatkan pijakan yang setara. Perempuan terus-menerus dihalangi oleh sikap misoginis, diskriminasi institusional dan pembunuhan karakter. Karena itu, perempuan secara rutin kehilangan motivasi untuk bergabung dengan politik dan sebagian besar dijauhkan dari pengambilan keputusan politik.
Perempuan merupakan sekitar lebih dari 700 juta orang dari 1,42 miliar penduduk India.
"Dalam politik, ketimpangan distribusi kekuasaan sangat mencolok. Wanita merupakan setengah dari pemilih kami, 50 persen, tetapi wanita hanya 10% dari kandidat di negara bagian mana pun yang pergi ke tempat pemungutan suara, dan itu adalah angka yang besar. Selalu bank suara, seringkali menjadi kingmaker tetapi tidak pernah benar-benar menjadi pemimpin!" tulis Preeti Choudhry, seorang jurnalis, baru-baru ini di majalah berita India Today.
Bagi BJP, menurut layanan berita Reuters, memenangkan hati dan pikiran pemilih perempuan merupakan inti dari strategi pertumbuhannya untuk mencegah stagnasi elektoral setelah sembilan tahun berkuasa dan memperkuat dominasinya dalam pemilu.
BJP ingin mencalonkan kandidat perempuan untuk sekitar sepertiga dari 543 kursi Parlemen pada tahun 2024. BJP ingin merekrut 900 perempuan ke dalam staf internalnya untuk tahun 2024.
BJP saat ini memiliki 42 anggota perempuan di Parlemen dan memiliki total 303 anggota di Lok Sabha, majelis rendah Parlemen.
Secara keseluruhan, ada 78 perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR pada 2019. Jumlah tersebut meningkat 16 anggota dibanding 2014. Pada tahun 2014, 8.251 caleg, termasuk 668 perempuan, diperebutkan dan hanya 62 perempuan yang terpilih. Di tahun 2019, 8.049 orang, termasuk 724 perempuan, mengikuti pemilu dan hanya 78 perempuan yang berhasil.
Ada 24 wanita dari 224 anggota di majelis tinggi Rajya Sabha di Parlemen.
Tingkat kandidat yang berhasil pada 2019 adalah 14,58 persen dibandingkan dengan 11,23 persen pada 2014.
Menurut Reuters, sangat memalukan bagi sebagian kecil anggota parlemen perempuan. Dalam Indeks Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia 2021, peringkat India turun 28 peringkat. India menduduki peringkat 140 di antara 156 negara dan merupakan negara dengan kinerja terburuk ketiga di Asia Selatan, hanya di atas Pakistan dan Afghanistan.
Partisipasi perempuan dalam politik sangat rendah di India.
"Meski pertumbuhan ekonomi, partisipasi perempuan India dalam politik negara tidak berjalan cepat," ujar Christophe Jaffrelot, seorang profesor politik dan sosiologi India di King's India Institute di London, kepada Reuters.
"BJP harus membuktikan bahwa mereka benar-benar percaya dalam memberikan kesempatan politik kepada perempuan, jumlahnya akan berbicara."
Ketidaksetaraan adalah masalah utama di India.
"Kesenjangan representasi adalah salah satu contoh nyata dari ketidaksetaraan yang mendalam yang masih dihadapi perempuan di India, negara terpadat di dunia, di mana para pendukung kesetaraan mengatakan patriarki yang mengakar kuat telah menentang laju pembangunan ekonomi dan modernisasi yang cepat," jelas Rupam Jain, seorang jurnalis, kepada Reuters.
Meningkatkan jumlah perempuan di koridor kekuasaan India "pasti akan menjadi pengubah permainan" secara elektoral dan sosial, papar Vanathi Srinivasan, seorang anggota parlemen BJP, kepada Reuters.
Tidak diragukan lagi, BJP didominasi oleh laki-laki tetapi sekarang ingin fokus pada perempuan, kekuatan pemilu India yang meningkat.
BJP berkomitmen untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi perempuan dalam politik. Mereka ingin memberikan akses ke posisi politik yang kuat. Pemerintahan yang dipimpin Modi jelas telah memberikan perempuan India wewenang untuk mewakili jenis kelaminnya dan pandangan mereka di Parlemen.
Parlemen pernah berusaha untuk mengamandemen Konstitusi dengan menyediakan perempuan 33 persen dari semua kursi di Lok Sabha serta di semua badan legislatif negara bagian. Amandemen tersebut dinamakan RUU Reservasi Wanita, yang disahkan oleh Rajya Sabha pada tahun 2010. Sejak itu, masih tertunda di Lok Sabha. Mudah-mudahan, mengingat mayoritasnya di Lok Sabha, BJP akan segera mengesahkan RUU Reservasi Perempuan.
Pemberdayaan perempuan dan pemanfaatan bakat perempuan merupakan inti dari strategi pertumbuhan BJP. Modi ingin melihat peningkatan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari tata kelola.
"Kami telah diminta untuk mendorong setiap departemen untuk mulai membuat keseimbangan gender sebagai bagian dari reformasi jangka panjang," tutur seorang sekretaris di kantor Modi di New Delhi kepada Reuters.
Modi menjunjung tinggi kesetaraan, menekankan bulan lalu bahwa India hanya dapat berkembang sebagai sebuah bangsa dengan menghilangkan representasi di semua lapisan masyarakat.
"Kalian semua harus bergerak maju dengan tekad untuk menghilangkan setiap rintangan di hadapan wanita, saudara perempuan dan anak perempuan," kata sekretaris itu kepada Reuters.
Maraknya perempuan dalam politik di India di bawah pemerintahan Modi merupakan indikasi yang jelas akan tumbuhnya kekuatan perempuan dalam politik.
Penulis adalah wartawan senior yang berdomisili di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
