Oleh Veeramalla Anjaiah
Dengan dominasi ekonomi dan kekuatan militernya yang meningkat, Republik Rakyat China (RRC) telah mengobarkan perang mata-mata di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, selama beberapa dekade.
Pertama, ada balon mata-mata China. Kemudian muncul berita tentang kantor polisi rahasia China dengan niat jahat untuk melacak dan mengintimidasi para pembangkang China serta aktivis pro-demokrasi di AS dan negara lain.
Untuk apa kantor-kantor polisi rahasia China di luar negeri ini?
Menurut kelompok hak asasi manusia Safeguard Defenders yang berbasis di Madrid, kantor-kantor polisi rahasia China ini diduga memata-matai para pembangkang China dan lainnya serta operasinya bersembunyi di balik asosiasi nirlaba dan komunitas. Mereka dioperasikan oleh Partai Komunis China (PKC) dan United Front Work Department (UFWD), sebuah badan pemerintah China, yang mengontrol urusan etnis dan agama di luar negeri.
Federal Bureau of Investigation (FBI), menurut majalah Foreign Policy, mengungkap tiga kasus baru-baru ini yang menargetkan dugaan upaya mata-mata dan intimidasi China.
Pada tanggal 17 April, FBI menangkap Lu Jianwang dan Chen Jinping, keduanya warga negara AS, dengan tuduhan menjalankan "kantor polisi luar negeri ilegal" di Chinatown Manhattan di New York City atas nama pemerintah China. Itu adalah kantor polisi, bagian dari Kementerian Keamanan Publik China, yang ditutup musim gugur lalu setelah para operatornya mengetahui bahwa kantor tersebut sedang diselidiki FBI.
Menurut FBI, Lu membantu melacak pembangkang yang tinggal di kota. Pejabat China juga meminta agar ia berpartisipasi dalam demonstrasi menentang Falun Gong, sebuah gerakan keagamaan yang ditindas di seluruh dunia oleh Partai Komunis China.
"Sementara bertindak di bawah arahan dan kendali dari Pejabat MPS [Kementerian Keamanan Publik China], Lu dan Chen membantu untuk membuka dan mengoperasikan kantor polisi rahasia," kata pernyataan Departemen Kehakiman.
"Tidak satu pun peserta skema tersebut memberi tahu pemerintah AS bahwa mereka membantu pemerintah RRC secara diam-diam dengan membuka dan mengoperasikan kantor polisi MPS ilegal di wilayah AS."
Di Manhattan, kantor polisi dijalankan oleh America ChangLe Association NY Inc., yang berlokasi di 107 East Broadway. Gedung ini dikenal sebagai tempat pertemuan sosial bagi orang Fujian. Gedung ini memiliki kantor Biro Urusan Luar Negeri Polisi China Fuzhou.
Dalam kasus kedua, FBI menuduh 34 petugas polisi nasional China bekerja untuk membungkam para pembangkang China di AS. Seluruh 34 petugas polisi China diyakini berada di China sekarang.
Menurut Departemen Kehakiman AS, para tertuduh adalah bagian dari Kelompok Kerja Proyek Khusus 912, yang bertujuan untuk secara positif memengaruhi persepsi publik tentang China dengan membuat anggotanya berpose sebagai orang Amerika di media sosial dan memposting informasi pro-Partai Komunis China. Beberapa perwira juga dituduh mengeluarkan ancaman pembunuhan terhadap pembangkang China dan aktivis prodemokrasi di AS.
Kasus ketiga adalah tentang pengaduan pidana Desember 2020 yang menuduh bahwa karyawan Zoom yang berbasis di China bekerja dengan Kementerian Keamanan Publik China untuk memata-matai pertemuan Zoom dengan topik sensitif, termasuk pertemuan untuk memperingati pembantaian Lapangan Tiananmen 1989.
China telah menolak klaim Departemen Kehakiman Amerika, menyebut penyelidikan FBI sebagai "manipulasi politik" dan "kampanye pencemaran nama baik dan fitnah" sementara seorang pejabat FBI menggambarkan tindakan China melanggar kedaulatan AS.
"Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional kita," ujar Michael Driscoll, yang memimpin kantor lapangan FBI di New York, kepada Foreign Policy beberapa waktu lalu.
Menurut sebuah laporan baru oleh Safeguard Defenders, ada beberapa kantor polisi China lainnya di kota San Francisco, Los Angeles, Houston, Minnesota dan Nebraska di AS.
"Kami menemukan setidaknya empat yang terdaftar di AS oleh otoritas keamanan publik RRC, ditambah empat pusat layanan China di luar negeri yang ditandai di AS yang didirikan oleh jaringan UFWD yang bertanggung jawab untuk menjaga kantor-kantor tersebut," ungkap juru bicara Safeguard Defenders kepada surat kabar The New York Post belakangan ini.
AS bukan satu-satunya negara di mana China mendirikan kantor polisi di luar negeri, tetapi juga banyak negara di dunia.
Dalam laporan terbarunya, Patrol and Persuade, Safeguard Defenders mengatakan bahwa China telah mendirikan 110 kantor polisi luar negeri di 52 negara.
Jaringan di mana mereka beroperasi menggunakan "persuasi" --- pelecehan di luar negeri dan pemaksaan anggota keluarga di China --- untuk memaksa tersangka pulang. Pembangkang China juga termasuk di antara sasaran.
"Apa yang kami lihat datang dari China adalah meningkatnya upaya untuk menindak perbedaan pendapat di mana pun di dunia, untuk mengancam orang, melecehkan orang, memastikan bahwa mereka cukup takut sehingga mereka tetap diam atau akan dikembalikan ke China bertentangan dengan keinginan mereka," jelas Direktur kampanye Safeguard Defenders Laura Harth kepada CNN.
"Awalnya dimulai dengan panggilan telepon. Mereka mungkin mulai mengintimidasi kerabat Anda di China, mengancam Anda, melakukan segalanya untuk benar-benar membujuk target di luar negeri untuk kembali. Jika itu tidak berhasil, mereka akan menggunakan agen-agen rahasia di luar negeri. Mereka akan mengirim agen-agen tersebut dari Beijing dan menggunakan metode seperti memikat dan menjebak."
Kementerian Luar Negeri China membantah klaim bahwa pejabat yang didukung oleh China menjalankan operasi polisi di luar negeri tanpa sepengetahuan pemerintah tuan rumah. Dikatakan titik kontak polisi sebenarnya adalah "pusat layanan China perantauan", diawaki oleh komunitas diaspora dan dibentuk untuk membantu tugas administratif seperti pembaruan SIM yang sudah kadaluwarsa.
Menurut Safeguard Defenders, pusat layanan polisi ditelusuri kembali ke biro-biro keamanan publik (PSB) Fuzhou di provinsi Fujian, Wenzhou dan Qingtian di provinsi Zhejiang dan Nantong di provinsi Jiangsu.
Kantor polisi luar negeri China tersebar di enam benua.
Anehnya, menurut majalah Newsweek, ada satu pusat layanan kepolisian China dari Nantong PSB yang beroperasi di lokasi yang tidak diketahui di Indonesia.
China memiliki pusat layanan polisi di Brunei (1), Kamboja (2), Myanmar (1) dan Vietnam (1).
Lebih dari 12 negara telah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pusat layanan kepolisian. Namun, masih banyak lagi yang belum menanggapinya.
"Dengan tegas mencela dan menyelidiki semua upaya represi transnasional oleh [Republik Rakyat China] dan mengenakan biaya konkret pada entitas dan individu yang terlibat, termasuk melalui pengenaan sanksi terkoordinasi yang ditargetkan," papar Safeguard Defenders.
Beberapa negara, termasuk Indonesia, Brunei, Kamboja, Myanma, dan Vietnam, harus mendidik penegak hukum dan otoritas peradilan tentang cara-cara dan metode China. Mereka harus meminta China untuk menutup kantor polisi ilegalnya di wilayah mereka.
Penulis adalah wartawan senior yang berdomisili di Jakarta.
