Oleh Veeramalla Anjaiah
Taiwan atau secara resmi Republik China (ROC) telah menjadi titik nyala utama selama beberapa dekade.
Pada tanggal 28 Juli, terjadi percakapan telepon, yang berlangsung selama 2 jam 17 menit, antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden China Xi Jinping. Taiwan adalah topik hangat dalam percakapan mereka.
Xi memperingatkan AS agar tidak "bermain dengan api" atas perjalanan yang direncanakan oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang berusia 82 tahun ke Taiwan.
"Bermain api hanya akan membuatmu terbakar. Saya harap AS jelas tentang ini," kutip kantor berita Xinhua dari perkataan Xi selama panggilan telepon tersebut.
Sebelumnya, berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan China, sudah mengeluarkan enam peringatan terhadap kunjungan Pelosi.
Pelosi memulai tur Asianya pada 29 Juli yang membawanya ke Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Singapura --- semua sekutu AS di kawasan itu. Secara resmi, ia tidak pernah mengatakan bahwa ia akan mengunjungi Taiwan.
Di pihaknya, Biden menjelaskan bahwa Washington "sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," kata siaran pers Gedung Putih.
Republik Rakyat China (RRC), ekonomi terbesar kedua dan kekuatan militer terbesar ketiga di dunia, mengklaim kedaulatan atas Taiwan dan menyebutnya sebagai provinsi pemberontak, sementara ROC mengklaim bahwa RRC adalah bagian dari ROC sejak tahun 1912.
China yang agresif, di bawah kepresidenan Xi, ingin menyatukan Taiwan dengan daratan dengan menggunakan kekuatan jika perlu. Jika China menggunakan kekuatan terhadap Taiwan, AS dan sekutunya akan membela Taiwan, yang akan mengarah ke konflik yang besar.
Akankah China benar-benar menginvasi Taiwan? Jika demikian, apa yang akan dilakukan AS? Apa yang akan Asia lakukan? Membingungkan bagi banyak orang untuk melihat siapa yang memiliki siapa. Apakah Taiwan milik China atau RRC milik ROC?
Baru-baru ini, dalam upaya untuk menjawab semua pertanyaan ini, The Democracy Forum (TDF) yang berbasis di London telah menyelenggarakan webinar berjudul "Postur dan tekanan militer China di Taiwan: Apakah itu menghambat kebangkitan Asia?"
Webinar yang diadakan pada tanggal 25 November 2020 ini menghadirkan pembicara terkemuka seperti Kelly Wu-chiao, Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Inggris, Shirong Chen, editor Foremost 4 Media & Templar Global Media, Andrew Scobell, ilmuwan politik senior di RAND Corporation, George Magnus, rekanan di China Center Universitas Oxford, dan Humphrey Hawksley, mantan koresponden BBC Asia.
Presiden TDF Lord Bruce dan ketua TDF Barry Gardiner, anggota Parlemen Inggris, juga berbicara di webinar tersebut.
Kutipan webinar tersebut diterbitkan dalam sebuah buku berjudul "China Versus the World: Recalibrating Global Geopolitics" oleh TDF pada akhir tahun 2021.
Didirikan pada tahun 2009, TDF adalah organisasi non-pemerintah nirlaba, yang mempromosikan cita-cita demokrasi, pluralisme dan toleransi melalui debat publik.
Buku ini dicetak oleh Asian Affairs Ltd dan tersedia di toko buku online Amazon.
Fokus buku ini tidak hanya pada Taiwan tetapi juga tentang perilaku China yang selalu berubah, terutama agresivitasnya di Laut China Selatan (LCS), kurangnya rasa hormat terhadap peraturan internasional dan posisi China di dunia serta bagaimana masyarakat internasional memandang China.
Buku baru ini, yang mencakup berbagai perspektif tentang China, adalah yang pertama dari serangkaian buku pendek. Ini sebenarnya adalah kompilasi dari hasil lima webinar internasional dan konferensi langsung, yang diadakan antara 22 Mei 2020 hingga 22 Januari 2021.
Buku ini memiliki 204 halaman dan lima bab. Lima bab tersebut adalah "Narasi Baru tentang China", "Konfrontasi atau Koeksistensi?", "Tantangan dan Perubahan", "Ambiguitas Strategis" dan "Sorotan tentang Tibet".
Bab pertama adalah laporan dari webinar berjudul "Pandemi COVID-19: Akuntabilitas dan Implikasi China terhadap Kebijakan Luar Negeri dan Stabilitas Internalnya", yang diadakan pada 22 Mei 2020 di London. Webinar tersebut menampilkan empat pembicara dan kata penutupnya disampaikan oleh Gardiner.
Kita tahu bahwa COVID-19 berasal dari Wuhan, China, pada bulan Desember 2019 dan telah menyebar ke seluruh dunia. Menurut situs web Worldometer, per tanggal 30 Juli, lebih dari 581 juta orang telah terinfeksi COVID-19 dan lebih dari 6,41 juta orang telah meninggal di seluruh dunia.
Bab pertama "Narasi Baru tentang China" berbicara tentang perubahan pendekatan China terhadap tatanan dunia global sehubungan dengan pandemi COVID-19.
Sebagian besar pembicara mengecam China atas penanganan awal pandemi --- melalui penolakan penekanan bukti --- karena tidak dapat mencegah wabah di wilayahnya sendiri atau menghentikan penyebaran selanjutnya ke wilayah lain.
"Apa yang diungkap lagi oleh krisis COVID adalah sesuatu tentang sifat keengganan pemerintah China untuk membuat keputusan di tingkat yang lebih rendah," ujar Charles Parton dari Royal United Service Institute.
Bab kedua "Konfrontasi atau Koeksistensi?" yang menghadirkan empat pembicara ini merupakan hasil dari webinar bertajuk "Pergeseran Fokus pada Indo-Pasifik: Apakah Ini Memegang Kunci untuk Membendung China", yang diadakan pada tanggal 22 Januari 2021.
Dengan memperkenalkan topik tersebut, Bruce mengatakan bahwa "Proyeksi China terhadap kekuatan negara, konsekuensi strategis dari dominasi Beijing yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik, pelanggaran hak asasi manusia berat di Tibet, Xinjiang dan Hong Kong serta pergolakan pedang Beijing di laut China Selatan dan Timur juga sikapnya yang mengancam di Taiwan --- semua ini telah menjadi fokus perdebatan internasional" (Hal. 67).
Webinar tersebut lebih fokus kepada ancaman terhadap demokrasi, Indo-Pasifik yang berbasis aturan, koeksistensi yang dikelola, pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik, kebijakan penahanan, peran Inggris yang muncul, kemitraan Inggris-India, Inggris dan Quad, jejak militer yang berkembang, penganiayaan di Xinjiang serta kebijakan China Biden.
Tatanan regional dan demokrasi berbasis aturan sangat dibutuhkan di kawasan Indo-Pasifik. Ini adalah suatu keharusan bagi semua negara.
"Sebuah tatanan berbasis aturan dan demokrasi di Indo-Pasifik telah menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk memastikan stabilitas kekuasaan," ungkap Prof. Brahma Chellaney dari Center for Policy Research.
Dengan kekuatan militer dan kekayaan ekonominya yang meningkat, China telah memaksa dan menggertak tetangga-tetangganya di Asia Tenggara. Ada dilema besar di antara negara-negara Asia Tenggara tentang menahan China atau mengambil manfaat dari kebangkitan China.
"Sementara banyak negara Asia Tenggara ingin mengekang ekses terburuk China [...] mereka tidak ingin terjebak dalam menahan kebangkitan China, paling tidak karena banyak dari negara-negara ini juga mendapatkan manfaat darinya," papar Lynn Kuok dari The International Institute for Strategic Studies.
Bab ketiga "Tantangan dan Perubahan" didasarkan pada diskusi panel virtual yang berjudul "Memahami Tantangan China terhadap Tatanan Internasional", yang diadakan pada 22 September 2020.
China sendiri telah menghadapi banyak tantangan untuk menjadi kekuatan global sementara banyak negara Asia telah menghadapi ancaman serius dari kebangkitan China.
Bab keempat "Ambiguitas Strategis" adalah tentang Taiwan dan kebijakan AS terhadap Taiwan, yang memiliki ambiguitas strategis. Di satu sisi AS mengatakan Taiwan adalah bagian dari China dan di sisi lain ia membantu Taiwan sebagai entitas independen dengan memasok senjata.
Dalam pidatonya, Bruce memperingatkan bahwa klaim kedaulatan China atas Taiwan tampaknya memasuki fase terjal, yang jika dibiarkan meningkat, dapat memiliki konsekuensi serius bagi keamanan regional dan ekonomi global. (Hal.136)
Buku itu memberikan deskripsi rinci tentang asal-usul sengketa Taiwan.
Menurut Gardiner, Taiwan berada di bawah pemerintahan kekaisaran China pada tahun 1683 meskipun jarak antara daratan dan Taiwan hanya 180 kilometer. Kemudian China menyerahkan Taiwan kepada Jepang setelah kalah dalam Perang China-Jepang Pertama pada tahun 1895.
Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, ROC mengambil alih Taiwan, sekelompok area yang terdiri dari 168 pulau.
ROC didirikan oleh Dr. Sun Yat-sen setelah Revolusi Xinhai 1911, yang mengakhiri kekuasaan Dinasti Qing. Setelah kematian Sun pada tahun 1925, Chang Kai-shek menjadi presiden ROC. Pada tahun 1924, Partai Komunis China (PKC) bergabung dengan KMT dalam koalisi untuk melawan panglima perang (warlords). Namun koalisi tersebut berakhir pada tahun 1927, ketika PKC memberontak melawan ROC yang dipimpin oleh KMT.
Terjadi perang saudara yang sengit antara PKC dan pasukan ROC dari tahun 1927 hingga 1949, yang berakhir setelah kemenangan PKC melawan ROC. Dengan 2 juta orang China, sebagian besar tentara, Chang melarikan diri ke Taiwan pada bulan Desember 1949.
Chang melanjutkan pemerintahan militernya (di bawah Darurat Militer) di Taiwan sampai kematiannya pada tahun 1975. Namun ia bertanggung jawab atas perkembangan pesat Taiwan, yang disebut Keajaiban Taiwan.
Sejak tahun 1950, China telah mencoba untuk mengambil alih Taiwan dengan segala cara tetapi sejauh ini tidak berhasil. Pada tahun 1991, Taiwan menjadi negara demokrasi dan berkembang jauh lebih cepat dari China. Taiwan adalah ekonomi pasar bebas. Mungkin Taiwan tidak mendapatkan banyak pengakuan diplomatik karena kebijakan "Satu China", Taiwan adalah negara demokrasi maju dan ekonomi maju dengan PDB per kapita AS$36.783, lebih dari dua kali lipat PDB per kapita Komunis China yang otoriter, yang saat ini senilai $14.554.
Dalam webinar TDF, Kelly mengatakan bahwa Taiwan memiliki nilai strategis yang besar bagi kawasannya. Taiwan adalah kunci perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Asia dan sekitarnya.
Buku baru tersebut mengatakan bahwa invasi skala penuh ke Taiwan oleh China tidak mungkin terjadi.
"Konflik atas Taiwan akan merusak semua tujuan regional China lainnya pada saat menghadapi kemunduran kebijakan luar negeri di berbagai bidang, dan Beijing harus mengasumsikan keterlibatan langsung AS serta, dengan ekstensi, Jepang. Dan sangat tidak mungkin PLA benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan invasi skala penuh. Oleh karena itu, konflik militer adalah akibat yang sangat tidak mungkin". (hal. 165)
PLA atau Tentara Pembebasan Rakyat adalah nama militer China.
Bab terakhir "Spotlight on Tibet" terutama berfokus pada Tibet. Presiden Administrasi Pusat Tibet Lobsang Sangay berpartisipasi dalam webinar berjudul "Tibet: Perkembangan Sosial-Politik Baru dalam Konteks Internasional", yang diadakan pada tanggal 22 Oktober 2020.
Secara keseluruhan, buku ini layak dibaca karena berisi banyak hal tentang kekejaman China di Xinjiang, Tibet dan di Hong Kong. China yang agresif dan arogan telah mengancam Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia di LCS, Jepang, India, Hong Kong, Taiwan dan Australia.
Perilaku China ini telah menyebabkan perlombaan senjata di kawasan karena beberapa negara di kawasan itu telah meningkatkan pengeluaran militer mereka untuk memperoleh senjata dan peralatan-peralatan canggih.
China adalah alasan utama untuk penciptaan Quad (Australia, India, Jepang dan AS) dan AUKUS (Australia, Inggris dan AS).
Setelah membaca buku ini, kita dapat merasakan bahwa China bukanlah Asia, dan pandangan Asia maupun Barat tentang China tidak seragam.
China telah menjadi ancaman keamanan besar bagi Asia dan dunia. Ia telah mengembangkan senjata mematikan seperti bom nuklir, rudal hipersonik, pesawat terbang dan jet tempur canggih untuk memenuhi ambisi globalnya.
Mengingat masa lalunya, China bukanlah kekuatan global yang dapat diandalkan atau bertanggung jawab. Transparansi, kepercayaan, kebebasan, supremasi hukum, demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia alergi terhadap China yang otoriter.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
