Oleh Veeramalla Anjaiah
Pada hari ini, tepatnya tanggal 30 Juni 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong kepada Komunis China setelah memerintah selama 156 tahun. Sebelumnya China mempersewakan Hong Kong kepada Inggris selama 99 tahun pada tanggal 1 Juli 1898.
Sudah 25 tahun sejak Hong Kong menjadi Daerah Administratif Khusus China. Sekarang Hong Kong sudah berbeda. Orang-orang terkejut melihat apa yang dilakukan Beijing di Hong Kong.
Dengan instruksi dari Beijing, pemerintah Hong Kong meningkatkan tindakan kerasnya terhadap aktivis pro-demokrasi dan pemimpin oposisi serta menggunakan keamanan nasional sebagai dalih untuk campur tangan di sektor media dan pendidikan.
Hak atas kebebasan berkumpul secara damai semakin dibatasi dengan dalih peraturan jarak fisik COVID-19.
Baru-baru ini, pemerintah memperkenalkan Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Larangan Pertemuan Kelompok), yang melarang pertemuan publik lebih dari empat orang. Larangan itu direvisi beberapa kali.
Polisi melarang setidaknya 14 protes, dengan alasan pandemi COVID-19. Ini termasuk larangan total peringatan tahunan Empat Juni Tiananmen dan pawai protes 1 Juli, meskipun ada janji untuk mengamati jarak fisik oleh penyelenggara kedua majelis. Ini adalah pertama kalinya pemerintah melarang salah satu dari dua protes tahunan ini.
Polisi Hong Kong telah mengeluarkan setidaknya 7.164 tiket hukuman tetap di bawah larangan berkumpul di depan umum. Para pengunjuk rasa yang damai sering menjadi sasaran di bawah larangan baru meskipun telah mengamati langkah-langkah jarak fisik. Wartawan yang meliput protes juga didenda, meskipun ada pengecualian di bawah peraturan yang mencakup mereka yang hadir sebagai bagian dari pekerjaan mereka.
"Dalam 15 tahun setelah penyerahan, ada serangkaian inisiatif resmi yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol Beijing dengan cara yang akan merusak otonomi dan supremasi hukum," kata Michael C. Davis dalam bukunya Making Hong Kong China.
Keamanan nasional juga digunakan sebagai dalih untuk membatasi kebebasan berekspresi. Hampir semua hal dapat dianggap sebagai ancaman terhadap "keamanan nasional" di bawah ketentuan yang sangat kabur dari Undang-Undang Keamanan Nasional yang diadopsi pada 30 Juni 2020.
