Oleh Veeramalla Anjaiah
Setelah menduduki posisi teratas di negaranya pada tanggal 11 April, Perdana Menteri Pakistan ke-23 Shehbaz Sharif telah menghadapi tugas yang berat untuk mengatasi beberapa krisis -- krisis politik, ekonomi, kesehatan dan keamanan -- di negara tersebut. Semua datang pada waktu yang bersamaan.
Di bidang politik, pemerintah atau koalisi Sharif hanya memiliki 174 kursi -- dua lebih banyak dari mayoritas sederhana yang dibutuhkan di Majelis Nasional dengan 342 kursi -- dan lebih dari 120 anggota parlemen dari partainya mantan perdana menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (Partai Keadilan Pakistan atau PTI), sudah mengundurkan diri dari parlemen.
Pemerintahan Imran yang tidak kompeten, yang menciptakan kekacauan ekonomi, digulingkan dalam mosi tidak percaya pada tanggal 11 April.
Pendukung Khan turun ke jalan untuk menuntut pemilihan awal di Pakistan. Dengan mayoritas yang tipis ini, memerintah sebuah negara, yang sudah di ambang kebangkrutan, adalah sebuah tugas besar bagi Sharif.
Sharif memiliki tiga mitra koalisi utama --- Partai Rakyat Pakistan (PPP), Gerakan Muttahida Qaumi (MQM) dan Jamiat Ulama-i-Islam-Fazl (JUI-F) --- serta kakak laki-lakinya, mantan perdana menteri Nawaz Sharif, yang sebenarnya mengendalikan Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang berkuasa dan pemerintahan Sharif  dari London.
Pemilu Pakistan berikutnya akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2023. Jadi kehidupan pemerintahan Sharif hanya 16 bulan.
Dengan 228 juta penduduknya dan produk domestik bruto (PDB) sebesar AS$261.72 miliar, Pakistan adalah salah satu negara termiskin di Asia dengan PDB per kapita $1.254,86. Pakistan mungkin merupakan kekuatan nuklir dan memiliki kekuatan militer yang terbesar ke-9 di dunia, tidak ada industri besar dan pertaniannya juga belum banyak berkembang. Hampir 65 persen penduduknya Pakistan masih tinggal di desa.
Di bidang ekonomi, situasinya jauh lebih buruk. Banyak orang bertanya-tanya apakah pemerintahan Syarif akan memperbaiki kekacauan ekonomi yang parah atau tidak.
