Oleh Veeramalla Anjaiah
Ada drama politik besar di Pakistan, sebuah negara Asia Selatan, dengan begitu banyak lika-liku, perubahan dan kejutan di bulan ini. Hasil dari drama suram ini adalah penggulingan perdana menteri yang tidak populer dan tidak kompeten Imran Khan melalui mosi tidak percaya pada tanggal 10 April.
Imran mencoba setiap trik yang ada untuk mempertahankan jabatannya tetapi gagal dalam semua usahanya. Ia mencoba untuk menunda mosi tidak percaya melalui Ketua Majelis Nasional yang loyal. Wakil ketua loyalisnya yang lain menolak mosi tidak percaya tersebut.
Kemudian, ia merekomendasikan kepada Presiden Pakistan untuk membubarkan Majelis dan menyerukan pemilihan umum baru. Namun Mahkamah Agung memutuskan bahwa keputusan untuk membubarkan Majelis adalah ilegal (tak sesuai dengan Konstitusi).Â
Ia kalah dalam mosi tidak percaya dan meminta 123 anggota parlemen partainya untuk mengundurkan diri secara massal dari Majelis. Ia sekarang berada di jalan dan telah mengorganisir demonstrasi menuntut pemilihan lebih awal.
Pemimpin oposisi gabungan dari Liga Muslim Pakistan (Nawaz), Mian Muhammad Shehbaz Sharif, dilantik sebagai Perdana Menteri Pakistan ke-23 pada 11 April. Tidak seperti kakak laki-lakinya Nawaz Sharif, yang menjabat sebagai perdana menteri tiga kali, itu adalah pertama kalinya bagi Shehbaz yang berusia 71 tahun untuk memegang posisi teratas negara tersebut.
Hasil lainnya adalah kembalinya Purana Pakistan (Pakistan Lama) setelah tiga tahun dan 235 hari dari apa yang disebut sebagai Naya Pakistan (Pakistan Baru) oleh Imran. Purana Pakistan mengacu pada aturan tipe dinasti Syarif dan Bhutto sementara Naya Pakistan adalah konsep dan janji Imran ketika ia berkuasa pada tahun 2018.
Ia berjanji akan membuat Naya Pakistan. Ia bersumpah untuk memerangi korupsi, membawa reformasi di kepolisian, peradilan dan di semua lembaga negara. Ia juga berjanji akan menghadirkan negara kesejahteraan Islam yang mirip dengan negara Madinah di Arab Saudi.
Selama masa jabatannya sebagai perdana menteri, Imran mengubah negaranya seperti neraka yang nyata, membawa ekonomi negara tersebut di ambang kehancuran, menjadikan negara sebagai tempat yang aman bagi teroris dan radikal, membuat negara mengemis kepada Dana Moneter Internasional (IMF), China dan Arab Saudi untuk menjalankan negara, mempertahankan nama negara di daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF), secara terbuka mendukung kelompok teror Taliban dan memuji pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden.
Ia menciptakan kekacauan ekonomi dan politik besar yang menyatukan partai-partai oposisi yang bertengkar untuk menggulingkannya. Bahkan beberapa partai politik kecil keluar dari koalisi yang berkuasa dan bergabung dengan oposisi. Lebih dari 20 anggota Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) memberontak terhadap kepemimpinan Imran.
Dengan populasi 228 juta orang dan tidak adanya industri besar, investasi asing, turis dan ekspor, Pakistan mengalami inflasi dua digit selama lebih dari dua tahun. Pandemi Covid-19 memperparah keadaan.Â
Semua harga komoditas dan bahan makanan telah meningkat secara dramatis. Bank Negara Pakistan (SBP), bank sentral negara tersebut, memperkirakan inflasi lebih dari 11 persen untuk tahun ini.
Cadangan devisa turun menjadi hanya AS$11.3 miliar pada 1 April, penurunan besar dari $16.2 miliar pada tanggal 4 Maret.
Pakistan telah jatuh jauh ke dalam perangkap utang. Total utang dan kewajibannya saat ini mencapai $289 miliar jauh di atas produk domestik bruto (PDB) yang senilai $261.72 miliar.
Pakistan harus meminjam uang untuk membayar utang dan bunganya. Tidak ada uang yang tersisa. Negara tersebut bertahan hidup dari pengiriman uang (dari tenaga kerja Pakistan di luar negeri) dan pinjaman.
Pemerintah Imran mengambil pinjaman baru sebesar $35 miliar hanya dalam waktu tiga tahun dari China, Arab Saudi, IMF, dan lembaga keuangan internasional lainnya untuk membayar kembali pinjaman dan membiayai impor.
Menurut beberapa ekonom, defisit transaksi berjalan pemerintah secara keseluruhan akan segera mencapai 6 persen dari PDB. Tahun ini negara itu mungkin mengalami defisit perdagangan sebesar $35 miliar.
Pakistan sekarang memiliki 22 juta anak putus sekolah, tertinggi kedua di dunia.
Di Pakistan, 24 persen dari total penduduk saat ini hidup di bawah garis kemiskinan.
Mata uang Pakistan, yang saat ini diperdagangkan pada 182 rupee Pakistan menjadi 1 dolar AS, telah kehilangan nilai 40 persen baru-baru ini.
Jumlah serangan teror di Pakistan telah meningkat menjadi 52 kali di tahun ini hingga Maret dibandingkan dengan 35 serangan teror selama periode yang sama pada tahun 2021.
Di Naya Pakistan Imran, situasi hak asasi manusia semakin memburuk ketika sebuah laporan baru-baru ini yang diungkapkan oleh AS menyatakan bahwa ada lebih dari 8,000 orang hilang di negara tersebut selama tahun 2021 termasuk 1,200 orang hilang di provinsi Sindh dalam enam bulan terakhir.
Sebuah laporan pemerintah AS mengatakan bahwa beberapa pejabat dari badan intelijen, polisi dan pasukan keamanan lainnya dilaporkan menahan tahanan tanpa komunikasi dan menolak untuk mengungkapkan lokasi mereka.Â
Komisi Orang Hilang Pakistan melaporkan bahwa mereka telah membuka 8,100 kasus orang hilang sepanjang tahun dan telah memecahkan 5,853 kasus tersebut di bulan Juli.
Kelompok hak asasi manusia melaporkan bahwa ratusan aktivis hak asasi manusia Pashtun, Sindhi dan Baloch, serta nasionalis Sindhi dan Baloch, ditangkap tanpa alasan atau surat perintah atau menghilang begitu saja.
Rezim Imran secara brutal menindas kebebasan berekspresi. Menurut laporan AS, ancaman, pelecehan, penculikan, kekerasan dan pembunuhan membuat jurnalis dan editor mempraktikkan sensor diri.
Pemerintah menggunakan sistem pemantauan dan penyaringan konten yang sistematis, nasional, untuk membatasi atau memblokir konten yang "melanggar hukum", termasuk materi yang dianggap tidak Islami, pornografi, atau kritis terhadap negara atau pasukan militer.
Menurut Prism, pelecehan terhadap jurnalis, termasuk jurnalis perempuan, yang mengkritik partai berkuasa PTI, merajalela.
"Salah satu aspek yang paling mengganggu dari Naya Pakistan PTI adalah kurangnya toleransi terhadap kritik yang ditujukan pada partai yang berkuasa dan kepemimpinannya. Kritikus secara teratur diejek di media sosial dan dalam beberapa kasus, bahkan dibuat untuk merasakan kemarahan para pemimpin melalui tindakan paksa oleh lembaga penegak hukum," lapor Prism.
Sekitar 165 jurnalis perempuan dipaksa untuk mengadu kepada pemerintah PTI, menyoroti "serangan online yang dipicu oleh pejabat pemerintah dan kemudian diperkuat oleh sejumlah besar akun Twitter". Tapi pemerintah diam dan pelecehan terus berlanjut.
Kegagalan terbesar Imran adalah kurangnya pengalaman dalam pemerintahan dan ketidakmampuannya untuk bekerja dalam sistem. Ia adalah pemain kriket terkenal dan sering kali ia berperilaku seperti kapten dengan mengambil keputusan yang sewenang-wenang dan sering melakukan perubahan di timnya.
"Pola pikir otoriternya, pembenaran diri dan kurangnya pemahaman tentang tata negara adalah alasan utama di balik kejatuhannya, dan bukan konspirasi eksternal. Ia bertahan dalam kekuasaan selama ia melakukannya, meskipun memimpin pemerintahan minoritas karena dukungan yang diberikan oleh lembaga keamanan. Kekuasaannya segera runtuh setelah tidak ada lagi penopang. Tetapi meskipun aturan hibrida telah berakhir, politik sembrono dan retorika populis Imran Khan akan terus menghantui negara ini," tulis Zahid Hussain, seorang penulis dan jurnalis terkenal di surat kabar Dawn pada tanggal 13 April.
Imran menuduh AS berada di belakang penyingkirannya dari kekuasaan. Militer sudah menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan kekuatan asing dalam mengusir Imran. AS juga membantah tuduhan Imran.
Partai-partai oposisi menuduh bahwa Imran berkuasa pada tahun 2018 dengan bantuan militer Pakistan dan Inter-Services Intelligence (ISI) yang terkenal kejam.
Kejatuhan Imran dimulai setelah ia menolak keputusan militer untuk menunjuk Letnan Jenderal Nadeem Ahmad Anjum sebagai direktur jenderal baru ISI menggantikan teman dekatnya yang dipercaya Letnan Jenderal Faiz Hameed pada bulan Oktober 2021.
Sejak saat itu, orang-orang di Pakistan berspekulasi bahwa itu akan menjadi akhir dari pemerintahan Imran. Menurut para pakar Pakistan, militer adalah pemegang kekuasaan yang sebenarnya di Pakistan. Militer, bukan rakyat Pakistan, yang akan memutuskan siapa yang harus menjadi perdana menteri atau siapa yang tidak.
Sebagai akibat dari dominasi militer, tidak ada perdana menteri di Pakistan yang menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun penuh selama 75 tahun kelahirannya Pakistan.
Perdana menteri yang menjabat terlama adalah Yousaf Raza Gillani dari Partai Rakyat Pakistan (PPP), yang menjabat selama 4 tahun 86 hari, berkat Piagam Demokrasi yang ditandatangani oleh Benazir Bhutto dan Nawaz.
Nawaz yang tiga kali menjadi PM, juga tetap berkuasa satu kali selama 4 tahun 53 hari.
Nurul Amin adalah orang yang menjabat sebagai perdana menteri Pakistan hanya selama 13 hari. Sebelumnya, enam perdana menteri berkuasa kurang dari satu tahun.
Perdana menteri pertama Liaquat Ali Khan dan perdana menteri wanita pertama Benazer dibunuh di Pakistan. Perdana menteri lainnya ayah dari Benazer, Zulfikur Ali Butto, digantung sampai mati pada tahun 1979 selama kediktatoran militer Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq. Zia sendiri tewas dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1988.
Perdana Menteri baru Shehbaz akan menghadapi tantangan yang berat dalam beberapa bulan ke depan.
Tantangan yang menakutkan
Shehbaz, yang memiliki pengalaman yang cukup dalam memerintah negara bagian Punjab dua kali secara efektif, akan berada dalam situasi yang sulit karena ia harus menyenangkan banyak kelompok dan masa jabatannya akan singkat karena negara tersebut akan mengadakan pemilihan tahun depan.
"Pemerintah baru mewarisi beberapa tantangan yang menakutkan sejak awal. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, krisis ekonomi yang memburuk, gejolak politik yang berkembang, hubungan yang memburuk dengan kekuatan Barat dan kebangkitan militansi di beberapa bagian negara tersebut," kata Dawn dalam sebuah editorial pada tanggal 12 April.
Shehbaz memiliki mayoritas yang sangat tipis yaitu 174 kursi dari 342 kursi di Majelis Nasional. Ia harus sangat berhati-hati dalam bergerak. Imran telah menunggu untuk mengeksploitasi kelemahan pemerintah Shehbaz di jalanan.
Dalam bidang kebijakan luar negeri, Pakistan akan menghadapi tugas yang sulit untuk meningkatkan hubungan dengan AS sambil mempertahankan hubungan kuat sudah yang ada dengan China dan Arab Saudi. Shehbaz harus berupaya keras untuk memperbaiki hubungan Pakistan dengan India.
Tugas pertama adalah menunjuk Kabinet bersatu dan membuat kesepakatan dengan IMF, China dan Arab Saudi untuk mendapatkan lebih banyak pinjaman untuk menjalankan negara.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
