Oleh Veeramalla Anjaiah
Salah satu teman saya baru-baru ini berkomentar tentang Sidang ke-48 Dewan Menteri Luar Negeri (CFM) Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang diadakan di Islamabad, Pakistan, dari tanggal 22 dan 23 Maret.
"OKI adalah organisasi yang aneh. Mereka mengatakan sesuatu dan melakukan hal yang berbeda. Sering kali mereka tidak melakukan apa-apa. Sebagian besar anggotanya sering tidak percaya dengan apa yang dikatakannya," ungkapnya.
Apakah itu benar?
Jika kita membuka situsnya, OKI mengklaim bahwa organisasi itu merupakan suara kolektif dunia Muslim.
"Mereka berusaha untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional di antara berbagai orang di dunia."
Sungguh merupakan pekerjaan mulia untuk menyatukan dunia Muslim, melindungi kepentingannya serta mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional.
Namun seperti biasa, masalah utama OKI tetap menerjemahkan tujuan mulia ini menjadi tujuan yang dapat dicapai, dan yang lebih penting, mengatasi perpecahan internal.
Kemudian OKI mengklaim sebagai organisasi terbesar kedua setelah PBB di dunia. Ini salah. Orang yang menulis kalimat-kalimat ini di situs web lupa akan Gerakan Non-Blok (GNB), yang memiliki 120 anggota, jauh lebih besar dari 57 anggota OKI. PBB saat ini memiliki 193 anggota.
Mengangkat tema "Bermitra untuk Persatuan, Keadilan dan Pembangunan", pertemuan dua hari tersebut mengeluarkan Deklarasi Islamabad (ID) yang berisi 70 poin mulai dari Palestina, Rohingya, Afghanistan, Kashmir, terorisme, Islamofobia, perang Rusia-Ukraina, dan sebagainya. Tetapi tidak ada satu kata pun tentang penderitaan Muslim Uyghur di China.
Sebaliknya, tanpa malu-malu, Pakistan telah mengundang Wang Yi, Menteri Luar Negeri China, yang telah melakukan genosida terhadap Muslim Uyghur, sebagai tamu istimewa dalam pertemuan tersebut. Tujuan Pakistan yang hampir bankrut dalam mengundang Wang adalah untuk merayu China agar mendapatkan lebih banyak uang melalui pinjaman dari China.
Campaign for Uyghurs (CFU), sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Washington, mengutuk keras kehadiran Wang pada pertemuan tersebut dan sikap diam OKI atas perlakuan China terhadap minoritas Uyghurnya, termasuk penahanan massal di kamp pendidikan ulang.
"Mengerikan melihat Pakistan mengundang Wang Yi sebagai 'tamu kehormatan', sementara Muslim Uyghur tidak memiliki hak untuk mengidentifikasi diri sebagai Muslim atau mempraktikkan Islam," kata Campaign for Uyghurs di situsnya.
AS dan sekutunya menuduh China melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah mayoritas Muslim Xinjiang di China barat, termasuk kerja paksa, penyiksaan, pembunuhan, kekerasan seksual, sterilisasi wanita Muslim dan penahanan sewenang-wenang terhadap lebih dari 1 juta Muslim Uyghur di kamp pengasingan.
Beijing membantah tuduhan tersebut dan mengatakan orang-orang dari semua kelompok etnis hidup bahagia di Xinjiang.
Hanya Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu yang memiliki keberanian untuk membahasnya.
"Di China, Uyghur dan Muslim lainnya mengalami kesulitan dalam melindungi hak-hak agama dan identitas budaya mereka," kata Cavusoglu pada pertemuan OKI. "Apakah benar mengabaikan situasi Uyghur?"
Secara keseluruhan, ID adalah dokumen yang cacat, yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya. Sepertinya semua kata terbaik dalam kamus disertakan di dalamnya.
"Memutuskan untuk lebih memperkuat ikatan persatuan dan solidaritas di antara rakyat kita dan Negara-negara Anggota, memutuskan untuk mengejar visi global bersama untuk perdamaian, keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia yang didasarkan pada kepatuhan setia pada prinsip-prinsip universal kesetaraan dan keadilan, kesetaraan kedaulatan, wilayah integritas dan non-intervensi dalam urusan internal negara," kata ID.
Surat kabar harian terkemuka Pakistan, Dawn, pesimis terhadap OKI.
"Harapan, bagaimanapun, harus diimbangi dengan kenyataan. Pada saat terbaik, OKI belum menjadi badan yang efektif dalam urusan global. Terlepas dari keanggotaannya yang besar yang mencakup negara-negara yang dibanjiri petro dolar, OKI tampaknya lebih seperti macan kertas yang hanya mampu mencapai sedikit hal yang berharga untuk tujuan Muslim seperti Kashmir dan Palestina," ujar Dawn dalam sebuah editorial baru-baru ini.
Islam adalah agama damai yang besar yang mengajarkan kita cinta, perdamaian, persaudaraan, kesetaraan, kemanusiaan, cara hidup, keadilan, toleransi dan yang terpenting Islam menentang rasisme dan menghapus rasisme dari masyarakatnya.
Jika ada yang melakukan kekerasan atas nama agama maka kita harus tahu bahwa ia sesat dan melanggar ajaran Islam.
Namun kelompok teror seperti al-Qaeda, Negara Islam (IS), Taliban, Lashkar-e- Taiba, Jamaah Islamiyah, Al Shahabah, Boko Haram dan banyak kelompok lain ada di dunia kita dan membunuh ribuan baik Muslim maupun non-Muslim. Orang-orang barbar yang gila ini secara salah menggunakan agama untuk aktivitas kekerasan mereka. Kelompok-kelompok ini tidak menganut agama apa pun.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, yang saat ini menghadapi mosi tidak percaya di Parlemen atas kesalahannya, inflasi tinggi dan keruntuhan ekonomi, membajak agenda pertemuan untuk kepentingan negaranya sendiri.
Sebagai upaya untuk memanipulasi pertemuan dan mengangkat masalah Kashmir, Imran menggabungkannya dengan masalah Palestina yang belum terselesaikan.
"Kita telah mengecewakan Palestina dan Kashmir. Saya sedih bahwa kita belum dapat membuat dampak, di samping menjadi suara besar dari 1.5 miliar orang," kata Imran dalam pidatonya.
Muslim tidak hanya di Kashmir tetapi di banyak provinsi di India, yang memiliki lebih dari 200 juta Muslim, terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Pakistanlah yang mencegah India bergabung dengan OKI.
Anggota staf Imran mampu memasukkan lima poin melawan saingan utama Pakistan, India, seolah-olah tidak ada masalah lain bagi Umat.
"Kami memperbarui solidaritas yang tak tergoyahkan dengan orang-orang Jammu dan Kashmir dan menyatakan dukungan penuh atas hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan OKI yang relevan, dan keinginan rakyat Kashmir. Kami mengutuk pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia mereka di Jammu dan Kashmir yang Diduduki Secara Ilegal (IIOJK) di India," kata Deklarasi tersebut.
Namun OKI lupa bahwa India-lah yang pertama pergi ke PBB terkait masalah Kashmir pada akhir tahun 1940-an. Pakistan-lah yang gagal mengimplementasikan resolusi DK PBB dengan tidak menarik pasukan dan milisinya dari bagian Kashmir yang diduduki. Pakistan adalah negara pertama yang menduduki Kashmir dengan menggunakan kekerasan. Akibatnya, penguasa Kashmir dan rakyatnya memutuskan secara hukum untuk bergabung dengan India pada tahun 1947.
ID tersebut juga mengangkat isu penghapusan Pasal 370 (otonomi khusus Kashmir) dari Konstitusi India dan kesalahan tembak rudal supersonik ke wilayah udara Pakistan pada tanggal 9 Maret 2022.
Deklarasi tersebut juga membuat referensi aneh terhadap Pakistan.
"Kami mengakui peran penting Pakistan sebagai jangkar stabilitas di Asia Selatan," katanya.
Banyak dari kalimat-kalimat tersebut merupakan propaganda utama Pakistan. Pakistan, sebuah negara di mana militer sepenuhnya mengontrol pemerintah dan diperintah oleh diktator militer selama lebih dari 30 tahun, selalu memproyeksikan dirinya sebagai pembela hak asasi manusia yang hebat dan pembela Umat.
Pakistan adalah ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas di Asia Selatan. Negara tersebut adalah tempat yang aman bagi semua teroris di dunia. Jutaan Muslim terbunuh di Asia Selatan karena tindakan kekerasan Pakistan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi segera mengecam Pakistan dan OKI dengan mengatakan bahwa referensi yang dibuat pada pertemuan OKI itu "berdasarkan kepalsuan dan representasi yang salah".
"Absurditas badan ini mengomentari perlakuan terhadap minoritas, yang juga pada contoh pelanggar hak asasi manusia berantai seperti Pakistan sangat jelas," kata Bagchi di New Delhi.
Imran juga mengatakan bahwa Barat "tidak menganggap serius OKI" karena "kami adalah rumah yang terbagi dan kekuatan-kekuatan itu mengetahuinya."
Ia tidak menyadari bahwa bahkan anggota OKI sendiri tidak menganggap serius Pakistan dan OKI.
Sementara pertemuan OKI sedang berlangsung, para pemimpin tinggi Mesir, Arab Saudi dan Israel bertemu di Mesir untuk meningkatkan hubungan di antara mereka. Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir dan Maroko bertemu pada hari Senin (28 Maret) di Israel dengan rekan-rekan mereka dari Israel dan AS. Sementara Pakistan mengatakan Israel adalah musuh nomor satu dunia Muslim.
Pertemuan OKI juga menyebutkan begitu banyak persoalan yang sedang dihadapi Umat.
"Kami menegaskan kembali posisi prinsip OKI tentang masalah Siprus, dan menyatakan solidaritas kami dengan Muslim Turki Siprus beserta tujuan sah mereka. Kami menegaskan kembali solidaritas kami dengan Mali, Afghanistan, Somalia, Sudan, Pantai Gading, Persatuan Komoro, Djibouti, Bosnia dan Herzegovina, Rakyat Jammu dan Kashmir dan Siprus Turki serta aspirasi mereka untuk hidup damai, aman dan sejahtera," kata ID.
Hal aneh lainnya adalah absennya pejabat Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi. OKI memang membahas situasi Afghanistan.
"Kami menggarisbawahi komitmen kuat terhadap kedaulatan, kemerdekaan, integritas teritorial, dan persatuan nasional Afghanistan. Kami menyadari bahwa perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di Afghanistan hanya dapat dijamin melalui pembentukan pemerintah yang komprehensif, berbasis luas dan inklusif dengan partisipasi semua etnis Afghanistan. Kami menggarisbawahi pentingnya penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia semua warga Afghanistan, termasuk perempuan, anak-anak dan orang-orang yang termasuk minoritas etnis, agama dan budaya," kata ID.
Rupanya, rezim Taliban tidak senang dengan OKI karena sampai hari ini tidak ada negara anggota OKI, termasuk tuannya Pakistan, yang mengakui pemerintahannya.
Mereka juga mengutuk kekejaman terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.
OKI yang beranggotakan 57 negara ini dimanfaatkan oleh beberapa kelompok kecil negara seperti Arab Saudi, Turki dan Pakistan untuk kepentingan nasional mereka sendiri. Mereka mengabaikan atau berdiam diri tentang masalah utama Umat seperti kemiskinan, kelaparan, terorisme, pendidikan dan kesehatan. Negara-negara ini mengubah OKI menjadi organisasi yang lemah dan tidak berguna.
Di antara 70 poin yang disebutkan di dalam ID, tidak disebutkan Indonesia yang memiliki jumlah umat Islam terbanyak di dunia dan ekonomi terbesar di OKI. Tidak disebutkan tentang kepemimpinan Indonesia saat ini di G20, sebuah kehormatan besar bagi mayoritas Muslim untuk memimpin ekonomi G20, dan peran utamanya dalam masalah Palestina, Rohingya, Afghanistan, Uyghur, radikalisme agama dan terorisme di berbagai forum internasional.
Ada kebutuhan mendesak untuk mengubah OKI dari macan kertas menjadi organisasi yang efektif seperti Uni Eropa.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang berbasis di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
