Mengangkat tema "Bermitra untuk Persatuan, Keadilan dan Pembangunan", pertemuan dua hari tersebut mengeluarkan Deklarasi Islamabad (ID) yang berisi 70 poin mulai dari Palestina, Rohingya, Afghanistan, Kashmir, terorisme, Islamofobia, perang Rusia-Ukraina, dan sebagainya. Tetapi tidak ada satu kata pun tentang penderitaan Muslim Uyghur di China.
Sebaliknya, tanpa malu-malu, Pakistan telah mengundang Wang Yi, Menteri Luar Negeri China, yang telah melakukan genosida terhadap Muslim Uyghur, sebagai tamu istimewa dalam pertemuan tersebut. Tujuan Pakistan yang hampir bankrut dalam mengundang Wang adalah untuk merayu China agar mendapatkan lebih banyak uang melalui pinjaman dari China.
Campaign for Uyghurs (CFU), sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Washington, mengutuk keras kehadiran Wang pada pertemuan tersebut dan sikap diam OKI atas perlakuan China terhadap minoritas Uyghurnya, termasuk penahanan massal di kamp pendidikan ulang.
"Mengerikan melihat Pakistan mengundang Wang Yi sebagai 'tamu kehormatan', sementara Muslim Uyghur tidak memiliki hak untuk mengidentifikasi diri sebagai Muslim atau mempraktikkan Islam," kata Campaign for Uyghurs di situsnya.
AS dan sekutunya menuduh China melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah mayoritas Muslim Xinjiang di China barat, termasuk kerja paksa, penyiksaan, pembunuhan, kekerasan seksual, sterilisasi wanita Muslim dan penahanan sewenang-wenang terhadap lebih dari 1 juta Muslim Uyghur di kamp pengasingan.
Beijing membantah tuduhan tersebut dan mengatakan orang-orang dari semua kelompok etnis hidup bahagia di Xinjiang.
Hanya Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu yang memiliki keberanian untuk membahasnya.
"Di China, Uyghur dan Muslim lainnya mengalami kesulitan dalam melindungi hak-hak agama dan identitas budaya mereka," kata Cavusoglu pada pertemuan OKI. "Apakah benar mengabaikan situasi Uyghur?"
Secara keseluruhan, ID adalah dokumen yang cacat, yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya. Sepertinya semua kata terbaik dalam kamus disertakan di dalamnya.
"Memutuskan untuk lebih memperkuat ikatan persatuan dan solidaritas di antara rakyat kita dan Negara-negara Anggota, memutuskan untuk mengejar visi global bersama untuk perdamaian, keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia yang didasarkan pada kepatuhan setia pada prinsip-prinsip universal kesetaraan dan keadilan, kesetaraan kedaulatan, wilayah integritas dan non-intervensi dalam urusan internal negara," kata ID.
