Para pemimpin Pakistan berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menipu FATF dengan mengatakan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan untuk menghapus nama negara mereka dari daftar abu-abu.
FATF adalah pengawas yang dihormati, yang tidak akan berkompromi dalam standarnya. Tidak didominasi oleh satu negara saja.
FATF, sebuah badan antar-pemerintah, bekerja untuk "menetapkan standar dan mempromosikan implementasi yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional".
FATF didirikan pada bulan Juli 1989 oleh KTT Kelompok Tujuh (G-7) di Paris, pada awalnya untuk memeriksa dan merancang langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang.
Pada bulan Oktober 2001, FATF memperluas mandatnya untuk memasukkan upaya memerangi pendanaan teroris. Pada bulan April 2012, mereka juga menambahkan upaya untuk melawan pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal.
FATF saat ini terdiri dari 37 yurisdiksi anggota dan 2 organisasi regional, yang mewakili sebagian besar pusat keuangan utama di semua bagian dunia.
Indonesia bukan anggota FATF tapi pengamat.
"Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan implementasi yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional," kata FATF di situsnya.
Dengan lebih dari 200 negara dan yurisdiksi berkomitmen untuk menerapkan tujuan FATF. FATF telah mengembangkan standar, yang memastikan tanggapan global yang terkoordinasi untuk mencegah kejahatan terorganisir, korupsi dan terorisme.
FATF meninjau secara teratur teknik pencucian uang dan pendanaan teroris dan terus memperkuat standarnya untuk mengatasi risiko baru, seperti regulasi aset virtual, yang telah menyebar saat cryptocurrency mendapatkan popularitas.
Orang mungkin bertanya-tanya apa itu daftar abu-abu?
