Mohon tunggu...
Veeramalla Anjaiah
Veeramalla Anjaiah Mohon Tunggu... Administrasi - Wartawan senior

Wartawan senior

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Anggota Parlemen, Aktivis Hak Menentang Kandidat China untuk Interpol

19 November 2021   19:46 Diperbarui: 22 November 2021   17:06 355
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hu Binchen | Sumber: Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Amerika Serikat/via SMH

"Hingga 2018, Red Notice Interpol China terhadap saya menimbulkan ancaman dan penghalang khusus bagi pekerjaan saya untuk membela dan mempromosikan hak serta kebebasan Uighur."

Sebelumnya, Interpol dipimpin oleh pejabat China dari Kementerian Keamanan Publik bernama Meng Hongwei (2016-2018). Ia seharusnya berada di posisi tersebut hingga 2020. Namun masa jabatan Meng dipersingkat ketika ia mengundurkan diri pada tahun 2018. Ia menghilang saat berkunjung ke China di tahun 2018. Kemudian ia dipenjara selama 13 tahun atas tuduhan suap. Lewat kejadian ini, China mencoreng citra Interpol.

China memiliki sistem otoriter. Mereka secara brutal menekan perbedaan pendapat dan militernya --- Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) --- sangat setia kepada Partai Komunis China yang berkuasa, bukan kepada negara China.

Menurut banyak kelompok hak asasi manusia, China telah melakukan kekejaman terhadap etnis dan agama minoritas seperti Muslim Uighur dan Buddha Tibet.

Berdasarkan Peta Sembilan Garis Putusnya yang kontroversial, China mengklaim lebih dari 90 Laut China Selatan. Mereka telah menggertak dan memaksa tetangganya di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Indonesia. China menekan demokrasi di Hong Kong serta mengancam Taiwan dan memicu pertengkaran dengan India dan Jepang. Ketegangan antara China dan AS telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Banyak negara di dunia khawatir dengan tindakan agresif China baru-baru ini. Komunitas internasional tidak boleh membiarkan China yang diperintah Komunis untuk menyalahgunakan Interpol dengan tidak memilih Hu dari China.

Indonesia yang demokratis, rumah bagi penduduk Muslim terbesar di dunia, harus bijaksana dalam memberikan suaranya pada Sidang Umum Interpol minggu depan.

Sebagai kekuatan regional yang bertanggung jawab, Indonesia bisa memilih sesama anggota ASEAN Singapura atau India yang berdemokrasi.

Demikian juga anggota Interpol lainnya yang harus membela demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia dengan tidak memilih China untuk menjadi komite eksekutif Interpol.

Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun