FATF Menempatkan Turki dalam Daftar Abu-Abu karena Pencucian Uang dan Pendanaan Teror

Oleh Veeramalla Anjaiah

Turki, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan G20, dimasukkan dalam daftar abu-abu Gugus Tugas Aksi Keuangan atau Financial Action Task Force (FATF) pada tanggal 21 Oktober atas pencucian uang dan pendanaan teror.

Ini merupakan sebuah tamparan terhadap wajah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang ingin menjadi pemimpin global untuk Umat. 

FATF yang berbasis di Paris mengadakan pertemuan pleno di Paris sejak tanggal 19 hingga 21 Oktober dan menyatakan bahwa Turki, Yordania dan Mali masuk dalam daftar abu-abu untuk pertama kalinya. Artinya, jika mereka tidak mengambil tindakan yang tepat, mereka dapat dimasukkan dalam daftar hitam FATF di masa depan.

Ketiga negara ini dikategorikan oleh FATF sebagai "Yurisdiksi di bawah Pemantauan yang Ditingkatkan", atau negara-negara yang harus bekerja untuk menghilangkan kekurangan strategis dalam sistem mereka untuk melawan pencucian uang, pendanaan teroris dan proliferasi. 

Saat ini, ada 23 negara yang masuk dalam daftar abu-abu. Sangat mengejutkan melihat kehadiran tiga anggota ASEAN -- Filipina, Kamboja dan Myanmar -- dalam daftar tersebut.

Apa itu FATF?

FATF adalah pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris global. Badan antar-pemerintah ini menetapkan standar internasional yang bertujuan untuk mencegah kejahatan terorganisir, korupsi dan terorisme.

FATF didirikan pada tahun 1989 dengan 37 negara dan dua organisasi regional sebagai anggota. Indonesia bukan anggota FATF tetapi berstatus sebagai pengamat.

Dengan lebih dari 200 negara dan yurisdiksi berkomitmen untuk menerapkannya. 

"FATF meninjau teknik pencucian uang dan pendanaan teroris dan terus memperkuat standarnya untuk mengatasi risiko baru, seperti regulasi aset virtual, yang telah menyebar saat cryptocurrency mendapatkan popularitasnya. FATF memantau negara-negara untuk memastikan mereka menerapkan Standar FATF secara penuh dan efektif serta meminta pertanggungjawaban negara-negara yang tidak mematuhinya," kata FATF di situs webnya.

Turki telah bergabung dengan teman dekatnya Pakistan, yang telah masuk dalam daftar FATF sejak bulan Juni 2018. Pakistan, negara miskin tapi bersenjata nuklir dari Asia Selatan, terkenal karena menyembunyikan organisasi teroris untuk waktu yang lama.

Faktanya adalah bahwa organisasi teroris seperti Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Muhammad dan Taliban adalah aset strategis negara Pakistan. Kelompok teror internasional seperti al-Qaeda dan Negara Islam (IS) telah hadir di Pakistan sejak lama.

Pemimpin teroris seperti Hafiz Saeed dan Masood Azhar bebas berkeliaran di Pakistan dan melakukan operasi teror mereka di Jammu dan Kashmir, sebuah wilayah India. 

Tetapi FATF telah mengakui bahwa Pakistan telah membuat "kemajuan signifikan di seluruh rencana aksi CFT [Counter Financing of Terrorism] yang komprehensif" dan telah menyelesaikan 26 dari 27 item aksi yang disebutkan dalam rencana aksi 2018. Namun, FATF merasa kurang dalam tidak menuntut para pemimpin senior organisasi teroris yang ditunjuk PBB.

Karena ditempatkan dalam Daftar Abu-abu, semakin sulit bagi Pakistan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Uni Eropa.

Ketidakpatuhan Pakistan lebih lanjut dengan mandat FATF dapat mengakibatkan negara tersebut ditempatkan dalam Daftar Hitam FATF. Namun, sejauh ini telah dihindari dengan bantuan China, Turki dan Malaysia, yang merupakan anggota FATF.

Kini Turki sendiri yang menjadi sasaran. Kementerian Keuangan Turki menyebutnya "tidak beralasan". Menteri Turki lainnya selangkah lebih maju dengan menuduh Eropa sebagai pendukung kuat terorisme.

"Kami adalah negara di mana terorisme menimbulkan biaya paling besar. Yang mendanai dan memberdayakan terorisme adalah Eropa. Mungkin ada kekasaran seperti itu. Itu bisa dibuat bertentangan dengan fakta," kata Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu.

Pukulan besar datang untuk Turki dan Erdogan pada saat yang sangat buruk.

Munculnya Turki dalam Daftar Abu-Abu FATF melemahkan kemampuan negara itu untuk menarik modal asing yang penting karena investor enggan berinvestasi di negara yang muncul di ambang abu-abu.

Berkat kesalahan politik dan mismanajemen ekonomi Erdogan, ekonomi Turki berada dalam kondisi yang sangat buruk. Inflasi mencapai lebih dari 20 persen. Pada bulan Agustus, inflasi tercatat sebesar 29 persen. Harga semua jenis barang telah naik secara signifikan. Korupsi merajalela.

Nilai mata uang lira Turki telah kehilangan nilainya lebih dari 20 persen. Ini terutama akibat keputusan Erdogan untuk menurunkan suku bunga. Daftar Abu-Abu akan menambahkan lebih banyak masalah. Pada bulan Oktober tahun ini, lira menyentuh 9.86 untuk AS$1, tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Dalam perdagangan 1.41 lira senilai AS$1 pada bulan Desember 2006.

Lira yang lemah ini memiliki konsekuensi dramatis: Impor utama, yang menjadi tumpuan Turki, semakin mahal. Banyak orang Turki yang telah mengambil pinjaman dalam mata uang dolar sedang berjuang untuk membayar utang mereka. Selain itu, inflasi menaikkan biaya untuk produk sehari-hari.

PDB per kapita Turki juga turun drastis. PDB per kapita Turki pada tahun 2020 adalah $8,597, penurunan besar dari $12,582 pada tahun 2013.

Turki akan menghadapi situasi yang sangat sulit dalam beberapa bulan mendatang. Turki harus membayar kembali sekitar $170 miliar utang luar negeri dalam 12 bulan ke depan.

Erdogan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) telah memegang kendali penuh atas pemerintah sejak tahun 2003. Ia menjadi pemimpin otoriter dalam beberapa tahun terakhir dan menangkap ribuan penentang dan memberlakukan sensor yang kejam. Turki dengan kejam menekan pemberontakan rakyat Kurdi. Negara tersebut telah mengangkat masalah Kashmir di berbagai forum internasional untuk mendukung temannya Pakistan. Tapi mereka membungkam kekejaman China terhadap Muslim Uighur untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari Komunis China.

Orang-orang Turki muak dengan Erdoganisme dan pandangan agamanya yang konservatif serta gayanya yang otoriter. Dalam jajak pendapat publik baru-baru ini, popularitas Erdogan dan AKP menurun hingga di bawah 30 persen.

Pada tahun 2019, AKP kalah telak di kota-kota besar dari partai oposisi dalam pemilihan kepala daerah. Tampaknya kekalahan besar bagi Erdogan dan AKP sudah dekat dalam pemilihan 2023. Menurut Reuters, AKP berencana untuk mengubah undang-undang pemilu yang ada sehingga dapat memenangkan pemilu dengan mudah.

Kesengsaraan ekonomi dan politik membuat Erdogan sangat frustasi. Ia baru-baru ini telah memerintahkan 10 duta besar negara-negara Barat untuk dinyatakan sebagai persona non grata atas masalah yang tidak terkait dengan FATF, tetapi kemungkinan bahwa daftar abu-abunya telah berkontribusi pada kemarahannya yang mengarah pada tindakan ini.

Kesepuluh duta besar tersebut berasal dari AS, Prancis, Jerman, Kanada, Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Norwegia dan Belanda.

Erdogan menjadi marah pada diplomat barat ini karena menyebut pembebasan pemimpin oposisi Osman Kavala, seorang dermawan. Kavala ditahan di penjara selama empat tahun tanpa putusan pengadilan. Para utusan mengeluarkan pernyataan bersama untuk pembebasan Kovala.

Pernyataan mereka mengatakan "penundaan yang berkelanjutan dalam persidangannya, termasuk dengan menggabungkan berbagai kasus dan membuat yang baru setelah pembebasan sebelumnya, membayangi penghormatan terhadap demokrasi [dan] supremasi hukum".

Setelah kecaman besar di media, Erdogan telah menarik kembali keputusannya atas pengusiran duta besar.

Di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki telah terlibat dalam berbagai konflik di Irak, Suriah dan Libya. Mereka menantang kepemimpinan tradisional Arab Saudi di dunia Muslim.

Erdogan telah memulai pertengkaran dengan negara-negara AS dan Uni Eropa dengan mengembangkan hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang bertentangan dengan tujuan NATO.

Ambisi keagamaan Erdogan yang berlebihan, postur kebijakan luar negeri yang agresif dan tindakan anti-demokrasi menodai citra Turki di dunia. 

Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.