Bisakah Taliban Memerintah Afghanistan dan Mendapatkan Pengakuan Internasional?

Sudah satu bulan sejak kelompok teror Taliban masuk ke Kabul dan mengambil kendali Afghanistan pada tanggal 15 Agustus lalu. Tidak ada negara, termasuk pencipta dan pelindung Taliban Pakistan, yang sejauh ini mengakui kekuasaan Taliban 2-0 di Afghanistan.

Mengapa?

Setelah beberapa minggu pertikaian dan intervensi kepala mata-mata Pakistan Letjen Faiz Hameed, yang mengunjungi Kabul untuk menyelesaikan perseteruan di antara berbagai faksi di Taliban atas posisi-posisi menteri, Taliban akhirnya telah mengumumkan pemerintah sementara pada tanggal 7 September.

Sebelumnya, Taliban mengklaim bahwa mereka akan menjadi Taliban yang baru dan akan membentuk pemerintahan yang inklusif, melindungi hak-hak perempuan dan menawarkan amnesti kepada semua warga Afghanistan.

Apa yang terjadi pada 7 September sangat mengejutkan. Pemerintahan baru Taliban tidak memiliki menteri perempuan, meskipun lebih dari 50 persen dari 40 juta penduduk Afghanistan adalah perempuan. Etnis minoritas dan Shia tidak terwakili dalam Kabinet. Lalu siapa saja menteri-menteri baru Taliban?

Yang mengejutkannya, ada 14 menteri dari 33 menteri, yang namanya masuk dalam daftar hitam terorisme Dewan Keamanan PBB.

Sumber: www.business-standard.com

Mulai dari Perdana Menteri Mohammed Hassan Akhund, yang menghancurkan patung-patung Buddha Bamiyan kuno di masa lalu, hingga Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi berada di Komite Sanksi DK PBB 1988.

Teroris global Sirajuddin Haqqani, yang bernilai imbalan AS$10 juta bagi siapa saja yang berhasil membunuhnya dan yang memiliki hubungan dekat dengan al-Qaeda serta agen mata-mata Inter-Services Intelligence (ISI) Pakistan, merupakan menteri dalam negeri baru Afghanistan sementara pamannya Khalil Haqqani menjabat sebagai Menteri Pengungsi. Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban Mullah Omar, menjadi Menteri Pertahanan.   

"Ini adalah pemerintahan teroris, oleh teroris dan untuk teroris," kata Komite Studi Partai Republik, yang merupakan kaukus terbesar di DPR AS dan diketuai oleh Anggota Kongres Jim Banks.

Menggemakan pandangan serupa, Anggota Kongres AS Tim Burchett mengecam pemerintah baru tersebut.

"Kabinet Taliban yang baru terdiri dari mantan tahanan Guantanamo Bay, teroris dan individu lainnya yang terkait erat dengan kelompok teror asing seperti al-Qaeda dan Haqqani Network," ujar Burchett.

Hampir semua 33 menteri Pashtun dan anggota inti Taliban, yang tidak memiliki pendidikan, pengetahuan atau keterampilan yang layak untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Mereka ahli dalam pengeboman, pembunuhan, pemukulan dan mempromosikan radikalisme serta setia kepada Pakistan.

Hal lainnya yang sama dari sebagian besar menteri adalah bahwa mereka semua merupakan para alumni dari Darul Uloom Haqqania, sebuah madrasah di Akora Khattak di Nowshera di provinsi Khyber-Pakhtunkhwa di Pakistan. 

Sekolah radikal yang didanai Pakistan ini, yang merupakan pencipta teroris terbesar di dunia, juga dijuluki sebagai Universitas Taliban. Banyak nasionalis Afghanistan percaya bahwa sekolah ini khusus dibuat oleh Pakistan untuk melatih Taliban pro-Pakistan dan mengendalikan Afghanistan melalui proksi mereka.

Hanya dalam satu minggu, Taliban telah menunjukkan wajah teror aslinya. Taliban telah menekan protes perempuan di berbagai kota. Wartawan dipukuli oleh penjaga Taliban. Pencambukan di depan umum adalah hal yang lumrah di banyak kota. Insiden pemenggalan dan penembakan juga terjadi di beberapa kota.

"Pemerintahan yang semuanya merupakan laki-laki terdiri dari penjaga lama Taliban, serta anggota dari lingkaran dalam gerakan tersebut. Tampaknya tidak ada anggota komunitas Tajik, Uzbekistan dan Hazara dalam pemerintahan sementara itu. 

Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan semua hal, janji-janji inklusivitas Taliban nampaknya tidak berarti apa-apa. 

Masa bulan madu kelompok garis keras yang sedang berkuasa tersebut akan berakhir dengan cepat, dan jika pemerintah berbasis luas tidak segera dibentuk, Afghanistan mungkin akan runtuh ke dalam perang saudara," tulis surat kabar terkemuka Pakistan, Dawn, dalam sebuah editorial pada tanggal 13 September.

Memang benar bahwa pemerintahan represif Taliban yang tidak berubah tidak akan pernah mendapatkan pengakuan internasional. Berita paling mengejutkan datang dari penguasa Taliban Pakistan, yang mengatakan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mengakui pemerintahan Taliban sampai kelompok teror tersebut memenuhi janjinya.

"Apakah Taliban benar-benar mematuhi [komitmen] itu adalah keputusan mereka," kata Duta Besar Pakistan untuk AS Asad Majeed Khan dalam wawancara baru-baru ini dengan .

"Tetapi pada dasarnya kami telah menetapkan harapan kami, yaitu bahwa kami ingin hak setiap orang untuk dihormati," jelas Asad ketika ditanya dalam kondisi apa Pakistan akan mengakui pemerintah Taliban.

"Kami ingin wilayah Afghanistan tidak digunakan untuk melawan negara lain, termasuk Pakistan. Kami ingin hak asasi manusia dan hak perempuan dipertahankan."

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa AS tidak akan mengakui sampai Taliban mengimplementasikan semua komitmennya. Jika Taliban menginginkan pengakuan internasional, mereka harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Ia menggambarkan pemerintah Taliban sebagai pemerintah de facto Afghanistan.

"Taliban mencari legitimasi dan dukungan internasional. Pesan kami adalah, legitimasi dan dukungan apa pun harus diperoleh dengan pantas," kata Blinken.

Taliban telah merencanakan peresmian Kabinet baru pada tanggal 11 September tetapi membatalkan acara tersebut setelah Rusia menolak undangannya. Banyak negara Barat menekan Taliban melalui Qatar untuk membatalkan acara tersebut.

Hal lain yang mengejutkan di Afghanistan adalah tidak adanya pemimpin Taliban di depan umum.

Taliban menyatakan Afghanistan sebagai Emirat Afghanistan dan akan mengikuti hukum Islam yang ketat. Sejak perebutan kekuasaan Taliban di Afghanistan, pemimpin tertinggi Taliban dan Emir Afghanistan Sheikh Haibatullah Akhundzada tidak pernah muncul di depan umum. Hanya satu pernyataan yang dikeluarkan atas namanya setelah pengumuman Kabinet.

Demikian juga, Wakil Perdana Menteri Baradar tidak terlihat oleh siapa pun selama beberapa hari. Ada desas-desus di media sosial bahwa ia mungkin terluka parah atau tewas dalam baku tembak dengan jaringan Haqqani yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Sirajuddin sesaat sebelum pengumuman Kabinet baru.

Namun Taliban membantah rumor ini dan merilis foto catatan tulisan tangan dari Baradar dan pesan audio pada tanggal 14 September. Mereka mengklaim bahwa ia sedang berada di Kandhar.

"Tidak adanya video menimbulkan lebih banyak pertanyaan dari warga Afghanistan karena Taliban bukan lagi kelompok pemberontak yang bersembunyi, dan wajah Baradar terkenal akibat peran internasionalnya," papar The Guardian dalam sebuah laporan.

"Video dan foto yang juga dibagikan secara online, yang dimaksudkan untuk menunjukkan Baradar di Kandhar, tidak menampilkan apa pun yang dapat mengonfirmasi kapan dokumentasi tersebut diambil," kata surat kabar itu.

Taliban memiliki sejarah terkenal dalam menjaga rahasia tentang aktivitas para pimpinan tingginya. Pada tahun 2015, Taliban mengumumkan bahwa pemimpin tertinggi dan pendirinya Omar meninggal karena sakit. Bahkan ia meninggal pada tahun 2013 dan Taliban merahasiakannya selama dua tahun.

Taliban ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kelompok teror menganggap perempuan hanyalah mesin penghasil bayi. 

Semua tahu bahwa pria dan wanita adalah dua mata Tuhan.

Taliban ingin memisahkan siswa perempuan dari laki-laki di universitas.

Wanita-wanita Afghanistan, jelas Taliban, dapat terus belajar di universitas, termasuk di tingkat pascasarjana, tetapi ruang kelas akan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan pakaian Islam diwajibkan, kata Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan Abdul Baqi Haqqani beberapa waktu lalu.

Taliban akan memutuskan apa yang harus dipelajari oleh wanita Afghanistan.

Memalukannya, juru bicara Taliban Sayed Zekrullah Hashimi mengatakan kepada TOLO News baru-baru ini bahwa perempuan tidak cocok untuk jabatan menteri.

"Seorang wanita tidak bisa menjadi menteri. Itu sama seperti Anda meletakkan sesuatu di lehernya yang tidak bisa dia bawa. Perempuan tidak perlu berada di Kabinet -- mereka harus melahirkan," ujar Sayed.

Taliban sudah meminta semua wanita pekerja untuk tinggal di rumah sambil mengatakan bahwa itu hanya tindakan sementara.

Ini akan menjadi neraka baru bagi 40 juta warga Afghanistan. Negara ini sekarang di ambang bencana manusia. Orang-orang tidak punya makanan, uang dan obat-obatan. 

Lebih dari 90 persen warga Afghanistan saat ini hidup di bawah tingkat kemiskinan. Kontrak pasokan listrik dengan Uzbekistan akan segera berakhir. Stok minyak sudah berada di zona bahaya. Pemerintah Taliban tidak bekerja.

Taliban tidak memiliki uang di tangannya untuk membeli semua ini. Untuk mendapatkan uang, Taliban membutuhkan legitimasi dan pengakuan internasional. Untuk mendapatkan pengakuan internasional, Taliban harus menghentikan aktivitas terornya dan menghormati hak-hak perempuan. Tidak ada jalan lain.

***

Oleh Veeramalla Anjaiah
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.