Buku tersebut menyatakan bahwa 'Tibet sebagai bagian tak terpisahkan dari China' sejak dulu kala. Dikatakan bahwa Tibet menjadi bagian dari China karena hubungan perkawinan yang dibangun melalui pernikahan Raja Songtsen Gampo ke-33 Tibet dengan seorang putri China. Tapi mereka lupa menyebutkan bahwa ratu pertama raja ini adalah seorang putri Nepal. Jika kita mengikuti argumen ini, Tibet seharusnya milik Nepal bukan China.
Juga tidak disebutkan tentang Perjanjian Sino-Tibet yang terkenal pada tahun 821 M. Perjanjian inilah yang membuat batas yang jelas antara Tibet dan China.
Sebagai negara merdeka, Tibet mengadopsi bendera nasionalnya pada tahun 1916. Bendera tersebut muncul untuk pertama kalinya di arena internasional pada tahun 1934 di Majalah National Geographic. Bendera nasional Tibet dikibarkan pada Konferensi Hubungan Asia di New Delhi pada tahun 1947. Delegasi Tibet terdiri dari empat orang sedangkan China memiliki delapan orang delegasi dan satu pengamat. Dengan 25 delegasi dan tujuh pengamat, delegasi Indonesia menjadi yang terbesar kedua setelah India yang menjadi tuan rumah dalam konferensi ini. Buku Putih tidak menyebutkan fakta bahwa Tibet ikut serta dalam Konferensi Hubungan Asia sebagai negara merdeka.
Kembali ke Perjanjian 17 Poin, delegasi Tibet dipimpin oleh Ngabo Ngawang Jigme, yang bertugas untuk menginformasikan hasil negosiasi dengan China kepada pemerintah Tibet. PKC memaksa delegasi Tibet untuk menandatangani perjanjian.
Penciptaan perjanjian itu sendiri bertentangan dengan narasi PKC di Tibet. Klausul pertama dari perjanjian mengatakan:
"Rakyat Tibet akan bersatu dan mengusir kekuatan imperialis yang agresif; mereka akan kembali ke keluarga Republik Rakyat China."
Jika Tibet adalah bagian dari China selama berabad-abad, mengapa mempertanyakan tentang kembalinya Tibet ke China? Ditemukan bahwa segel yang ditempelkan pada dokumen itu palsu.
Beberapa poin mengenai otonomi, sistem politik, kekuasaan Dalai Lama, keyakinan agama, adat istiadat dan kebiasaan yang disebutkan dalam perjanjian tidak pernah diterapkan oleh China di Tibet.
Alasan China tidak menerapkan Perjanjian 17 Poin sepenuhnya adalah hanya karena PKC tidak menyukai agama dan Tuhan.
Bahkan Mao pernah berkata, "Agama adalah racun" dan memberikan alasan berikut:
