Oleh Veeramalla Anjaiah
Mantan Presiden Amerika Thomas Jefferson pernah berkata bahwa "Kebebasan kita bergantung pada kebebasan pers".
Demikian juga, pejuang kemerdekaan India yang terkenal dan ikon global untuk perdamaian dan non-kekerasan Mahatma Gandhi pernah berkata: "Kebebasan pers adalah hak istimewa yang berharga yang tidak dapat diabaikan oleh negara mana pun."
Pers bebas, yang sering disebut sebagai Tingkat Keempat atau Kekuatan atau Pilar Keempat di suatu negara atau masyarakat, merupakan hal yang penting bagi demokrasi. Pakistan, negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, kini mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi.
Dalam 74 tahun sejarahnya sebagai negara sejak tahun 1947, Pakistan diperintah oleh diktator militer selama 33 tahun. Militer Pakistan dan agen mata-matanya yang terkenal, Inter-Services Intelligence (ISI) adalah lembaga yang paling kuat. Sejak tahun 2008, Pakistan berada di bawah pemerintahan sipil. Militer Pakistan selalu mengendalikan pemerintah sipil baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menurut partai oposisi Pakistan, Perdana Menteri Pakistan saat ini Imran Khan dipilih oleh militer Pakistan tetapi tidak dipilih oleh rakyat pada tahun 2018. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Imran adalah pemimpin oposisi yang vokal. Â
Mantan Presiden Pakistan Jenderal Pervez Musharraf, seorang penguasa militer, memberlakukan keadaan darurat di Pakistan pada tanggal 3 November 2007 dan mengenakan sensor ketat di media. Pemimpin partai oposisi Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Imran mengkritik pemerintah dan berkata: "Ketika saya menjadi perdana menteri, jurnalis akan memiliki kebebasan pers sejati".
Setelah 11 tahun, Imran menjadi Perdana Menteri Pakistan. Apakah ia menepati janjinya di tahun 2007 tentang kebebasan pers?
Setiap tahun, Reporters Without Borders (RSF), sebuah organisasi yang berjuang untuk kebebasan pers, menerbitkan laporan tahunannya dan World Press Freedom Index (WPFI). RSF menempatkan Pakistan di peringkat 145 dari 180 negara di WPFI 2021. Indonesia menduduki peringkat 113. Pakistan peringkat 139 pada tahun 2018. Diduga media Pakistan telah menjadi target prioritas pemerintahan Imran.Â
Wartawan mengklaim tidak ada kebebasan pers di negara tersebut di bawah pemerintahan Imran akibat sensor yang meluas. Pihak berwenang sering mengganggu distribusi surat kabar. Pemerintah menggunakan iklannya sebagai alat untuk mengontrol media. Sinyal-sinyal saluran TV vokal tersendat.
"Media Pakistan, yang tradisi lamanya sangat hidup, telah menjadi target prioritas bagi 'negara dalam' negara itu, eufemisme untuk militer dan Inter-Services Intelligence (ISI), badan intelijen militer utama, dan tingkat kontrol signifikan yang mereka lakukan terhadap eksekutif sipil," kata RSF dalam laporannya.
